KPK Putuskan Terlibat dalam Debat Pilpres Pertama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk terlibat dalam debat pilpres 2019. Lembaga antirasuah tersebut akan berperan memberikan saran hingga penyusunan materi debat pertama terkait isu korupsi.

"Setelah dipertimbangkan, dalam upaya pencegahan korupsi dan korupsi menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk pasangan calon presiden, maka KPK memutuskan terlibat dalam debat Pilpres," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2019 seperti dilansir media Tempo.

Febri menegaskan keterlibatan KPK hanya sebatas substansi, yaitu dengan ikut dalam pertemuan pakar atau panelis dalam pembahasan debat itu. Perwakilan KPK nantinya akan memberikan poin-poin krusial terkait isu korupsi.

Termasuk juga, kata Febri, KPK akan ikut terlibat dalam penyusunan materi debat yang akan digelar pada 17 Januari 2019 dengan tema tentang hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme.

Febri menyebutkan hingga saat ini KPK masih mempertimbangkan untuk hadir atau tidak sebagai panelis dalam debat nantinya. Menurut dia, KPK harus melihat aspek risiko independensi lembaga antirasuah tersebut jika hadir dalam debat, ditambah juga KPK merupakan instansi penegak hukum.

Sebelumnya KPU meminta salah satu pimpinan KPK menjadi panelis debat pertama Pilpres 2019 tanggal 17 Januari 2019. KPU pun telah mengirim surat ke KPK untuk meminta nama salah satu pimpinan lembaga antikorupsi itu yang akan dijadikan panelis.

Febri mengungkapkan, KPK akan menyampaikan poin-poin krusial yang perlu dibahas dan dimintakan pendapatnya dari pasangan calon presiden dan wakil presiden saat debat nanti.

Poin pertama adalah penguatan pemberantasan korupsi, melalui revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain itu, diperlukan pembahasan soal strategi pemberantasan korupsi di sektor penegakkan hukum dan perizinan, khususnya izin terkait sumber daya alam.

Lalu, Febri juga menyebutkan soal korupsi yang berkaitan dengan subsidi, bantuan sosial, pengisian jabatan, serta pengadaan infrastruktur, barang, dan jasa pemerintah. 

Kemudian, ia juga menyinggung terkait strategi pengembalian aset negara.

"Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan," ungkapnya seperti dikutip Kompas.

Terkait dengan pemberantasan korupsi, Febri juga menyinggung agar debat membahas penguatan kantor KPK di daerah lain.

Poin lain yang ia sebutkan adalah soal sistem gaji tunggal dan rasional bagi seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri, pembatasan transaksi tunai, dan perbaikan kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih. 

"Untuk memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tentu saja agar komitmen pemberantasan korupsi menjadi perhatian semua pihak, terutama para calon pemimpin Indonesia ke depan," kata dia. 

KPK, kata Febri, berharap agar Pemilu 2019 bisa menghasilkan para pemimpin yang mampu memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.