Kemenlu RI Membidik Keanggotaan di Dewan HAM PBB

Sepak terjang Indonesia di kancah internasional tidak perlu diragukan lagi. Indonesia banyak berperan aktif dan memegang posisi penting di berbagai forum dan organisasi regional dan global, salah satunya di PBB.

Belum lama ini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan saat ini Indonesia resmi memegang jabatan sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.

Sekarang Indonesia bergerak melebarkan sayap untuk posisi lain di PBB. Pemerintah RI menyatakan siap maju untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2020-2022.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya pada awal Januari 2019 telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencalonkan diri untuk posisi anggota di badan hak asasi manusia terkemuka PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss.

Untuk itu, pemerintah RI pun harus berjuang dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB yang akan dilaksanakan pada November 2019.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut Indonesia mengincar posisi sebagai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022. Untuk menyukseskan menjadi Dewan HAM PBB, dia akan kampanye dan melobi sejumlah negara.

“Setelah tahun lalu terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tahun ini kita mengincar menjadi anggota Dewan HAM," katanya di UGM, Jumat, 22 Februari 2019. Sebagaimana dilansir Liputan6, Sabtu (23/02).

Dia mengungkapkan, masih ada delapan bulan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Retno menerangkan, Indonesia akan membawa isu dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan untuk maju sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Rekam jejak kita selama ini mendapatkan perhatian serius dari negara-negara lain. Salah satunya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan," ucap mantan Dubes RI untuk Belanda itu.

Retno mengatakan, dirinya akan berangkat ke Jenewa, Swiss pada pekan depan untuk hadir di sidang Dewan HAM PBB. Di sidang Dewan HAM PBB ini, Retno akan melakukan diplomasi agar Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mesti bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan 4 kursi di Dewan HAM PBB, Indonesia nantinya akan bersaing dengan Jepang, Kepulauan Marshal, Iran, dan Korea Selatan untuk wilayah Asia Pasifik.

Retno menerangkan nanti saat berkampanye di Dewan HAM PBB, Indonesia akan memamerkan rekam jejak selama ini. Diantaranya rekam jejak saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Banyak sekali aset-aset yang kita jual dalam berkampanye seperti itu yang kita jual rekam jejak kita. Sama seperti saat kita menjadi Dewan Keamanan PBB yang kita jual rekam jejak," pungkas Retno.

Upaya kampanye

Pemerintah Indonesia sudah memulai persiapan upaya kampanye untuk pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang akan dilakukan secara tertutup saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada November mendatang.

"Kita sudah memulai persiapan untuk kampanye untuk keanggotaan Dewan HAM PBB tahun ini," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. Sebagaimana dilaporkan Antaranews, Sabtu (23/02).

Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" (Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice).

Febrian menyebutkan bahwa Indonesia akan memulai kampanye pertama untuk keanggotaan Dewan HAM PBB pada akhir Februari dan mengadakan pameran pada Juni tahun ini di Jenewa, Swiss.

"Kampanye di Jenewa itu akan dilakukan secara masif dan dengan kekuatan penuh. Saya rasa dengan kita masuk ke Dewan HAM PBB, itu akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM," ujar dia.

Di Jenewa, pemerintah RI akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengampanyekan pencalonan Indonesia, salah satunya di Sidang ke-40 Dewan HAM PBB yang akan dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi pada 25-28 Februari untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan nilai-nilai HAM.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib, menyebutkan bahwa Menlu RI akan menyampaikan pokok pikiran, posisi, dan capaian Indonesia dalam isu pemajuan HAM. Selanjutnya, Menlu Retno juga akan memanfaatkan waktu di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB itu untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain bagi pencalonan Indonesia tersebut.

Selain melalui hubungan bilateral, Indonesia pun akan berupaya menggalang dukungan untuk mendapatkan kursi anggota Dewan HAM PBB melalui berbagai organisasi multilateral, termasuk Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

"Kita juga akan galang dukungan untuk pencalonan Indonesia untuk keanggotaan Dewan HAM dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI di Abu Dhabi," kata Achsanul.

Peluang

Bukan hanya berkampanye, pemerintah Indonesia juga perlu menghitung seberapa besar peluang Indonesia untuk menang dalam perlombaan menuju keanggotaan Dewan HAM PBB.

"Untuk peluang tentu kita optimistis karena modalitas yang Indonesia punya cukup baik. Negara pesaing tentu punya mesin sendiri untuk menggalang dukungan," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib.

Untuk mendapatkan posisi di Dewan HAM PBB itu, Indonesia harus bersaing dengan beberapa negara lain di Asia-Pasifik. Indonesia akan memperebutkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Marshall Islands.

Menurut Achsanul, Indonesia mempunyai negara-negara sahabat "tradisional" yang potensial menjadi pendukung RI menuju kursi anggota Dewan HAM, misalnya 57 negara OKI dan 9 negara sesama anggota ASEAN.

Akan tetapi, ada juga kekhawatiran bahwa isu-isu negatif tentang kondisi HAM di dalam negeri dapat menghambat peluang Indonesia meraih keanggotaan di Dewan HAM PBB.

Terkait dengan hal itu, Dirjen Multilateral Kemenlu Febrian Ruddyard mengatakan bahwa dengan masuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia justru menunjukkan komitmen untuk transparan tentang kondisi HAM dalam negeri.

Rekam jejak

Namun demikian, Indonesia sebenarnya mempunyai rekam jejak dan citra yang cukup baik secara internasional terkait peran dan posisi dalam upaya pemajuan hak asasi manusia. Hal itu terbukti dengan Indonesia sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

Indonesia juga masih mempunyai rekam jejak lain yang bisa dibawa untuk memperjuangkan posisi di Dewan HAM PBB, khususnya saat bersaing dengan negara-negara pesaing dari kawasan Asia-Pasifik.

Misalnya, Indonesia diakui sebagai salah satu negara pertama di Asia-Pasifik yang mempunyai komisi nasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Komnas HAM di Indonesia dibentuk pada 1993.

Selain itu, Indonesia pun dikenal dengan rekam jejak diplomasi kemanusiaan yang dilakukan untuk mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di beberapa negara, seperti di Myanmar dan Palestina. Hal itu merupakan satu poin tambahan yang membuat Indonesia layak kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Untuk itu, dia mengaku optimistis dengan peluang Indonesia untuk kursi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mengingat rekam jejak Indonesia yang baik. Pemerintah RI pun mengharapkan sebanyak-banyaknya dukungan dari negara-negara sahabat.

Sesuai dengan tema yang diusung dalam kampanye pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB, yakni "Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan, dan Keadilan Sosial", Indonesia siap bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia.