Antara Radikalisme dan Manipulator Agama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada upaya serius untuk menangkal radikalisme. Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengkoordinasikan penanganan masalah itu.

"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019) seperti dilansir Detikcom.

Jokowi menyebut radikalisme juga dengan istilah lain, seperti manipulator agama. Dia menyerahkan penanganan radikalisme itu kepada Mahfud Md.

"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan akan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Dia mengatakan akan mencoret kurikulum yang mengandung unsur atau muatan radikalisme.

"Iya semua kurikulum kita lihat," kata Menag Fachrul Razi kepada detikcom di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Dia menyampaikan evaluasi ini terkait upaya pencegahan munculnya radikalisme. Jika ada kurikulum yang dirasa memicu radikalisme, Fachrul mengatakan akan mencoret kurikulum tersebut.

"Kalau ada yang bermuatan-muatan berbahaya untuk munculnya radikalisme pasti kita coret," ujarnya.

Hanafi Rais Kritik Jokowi Soal 'Manipulator Agama'

Presiden Jokowi mengusulkan perubahan istilah radikalisme menjadi manipulator agama. PAN mengatakan upaya tersebut mirip dengan cara Orde Baru tak mau dibilang korupsi dengan menggunakan istilah 'kesalahan prosedur'.

"Ya mau diganti istilah itu sama saja, istilah mengganti radikalisme dengan manipulator agama itu sama saja dulu cara pandang Orde Baru tidak mau dibilang korupsi, tapi dibilangnya kesalahan prosedur. Sama nggak kira-kira?" kata Waketum PAN Hanafi Rais di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Kesalahan prosedur dalam penganggaran dengan korupsi sama nggak kira-kira substansinya? Sama kan, ini juga sama," imbuhnya.

Menurut Hanafi, Jokowi sebaiknya lebih bijaksana. Ia juga meminta Jokowi berhati-hati dalam memilih kosakata.

"Jadi mestinya Pak Presiden juga lebih arif, lebih bijaksana untuk menggunakan kosakata, memilih terminologi," ujar Hanafi. (RM)