Usulan DPR RI Cetak Uang Picu Banjir Kritik

Badan Anggaran DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun demi menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak virus Corona.

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengatakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi, oleh karena itu perlu solusi lain dengan mencetak uang.

Menurutnya, hal itu berdasar pada ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit. Selain itu, membengkaknya pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan. Dengan pertimbangan dua hal ini, Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada BI dan pemerintah untuk mencetak uang dengan jumlah Rp 400 hingga 600 triliun.

Sebelumnya, masalah cetak  uang juga pernah disinggung Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Namun, ia mengingatkan harus dihitung secara cermat, karena ada ancaman inflasi. Menurutnya, supply dan demand di pasar juga mesti diperhatikan.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar yang berpotensi menggenjot inflasi. Dia mengungkapkan perlunya belajar dari masa lalu. Pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang.

Ekonom senior, Rizal Ramli, menilai opsi mencetak uang untuk membantu APBN saat pandemi corona ini memang bisa dilakukan. Tapi, dengan catatan pemerintah harus kredibel dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mantan Menko Ekuin Indonesia ini menilai cetak uang saat pemerintah tidak kredibel, berpotensi menimbulkan  banyak KKN, dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, inflasi akan melonjak dan rupiah bisa anjlok 20 ribu per dolar AS.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengkritik usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mencetak uang baru Rp 600 Triliun. Menurutnya, keputusan Bank Indonesia yang enggan mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk menambah dana atau likuiditas perbankan maupun untuk menambal defisit anggaran pemerintah sudah tepat.

"Cetak uang itu terlalu berisiko. Ada satu hal penting menurut regulasi bahwa komando bank sentral sudah mulai dirasuki juga dengan kepentingan fiskal," ucap Tauhid dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Menurut Tauhid, daripada mencetak uang, lebih baik pemerintah menurunkan harga BBM 20-30 persen di tengah permintaan turun serta fokus pada subsidi bunga kredit atau penundaan angsuran. (PH)