Pars Today

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020-2025 agar memiliki daya saing, daya tahan, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

“Kalau kita ingin melakukan kontribusi tentunya kita harus menjaga perbankan tetap berdaya saing,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana pada peluncuran virtual Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025 di Jakarta, Kamis. Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Antaranews, Kamis (25/02/2021).

Sementara itu, dalam paparannya, Heru menyebut posisi Indonesia pada ekonomi dan keuangan Syariah global berada dalam posisi yang membanggakan. Terlihat dalam Global Islamic Economy Indicator Score Rank tahun 2020, Indonesia di peringkat ke-4, sebelumnya peringkat ke-5.

“Saya ingin menyampaikan di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun, ekonomi syariah Indonesia tetap berprestasi pada Global Islamic Economy Indicator Score rank tahun 2020-2021. Indonesia naik satu peringkat dari tahun sebelumnya,” kata Heru.

Heru menyebutkan di Global Islamic Economy Indicator Score rank tersebut, Indonesia berada di posisi ke-4 di bawah Malaysia sebagai posisi pertama, Saudi Arabia posisi kedua, dan Uni Emirat Arab posisi ketiga.

“Jadi kita akan terus pantau, semoga kita juga akan terus naik peringkatnya,mudah-mudahan nanti akan lebih tinggi di dari Uni Emirat Arab,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain keuangan Syariah Indonesia juga mencatatkan prestasi. Pada Islamic Finance Country Index (IFCI) 2020, Indonesia menempati Posisi kedua. Sama halnya juga di Islamic Finance Development Indicator 2020, Indonesia juga menempati posisi yang sama.

Peta Jalan Perbankan Syariah

Dalam peta jalan itu OJK membagi menjadi tiga pilar utama yakni penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.

Anggota Dewan Komisioner OJK ini merinci dalam pilar pertama penguatan identitas perbankan syariah, ada empat strategi yang akan dilakukan yakni memperkuat nilai syariah, mengembangkan keunikan produk syariah, memperkuat modal dan efisiensi serta digitalisasi.

Selanjutnya pada pilar kedua, ada lima langkah yang disusun di antaranya sinergi dengan industri halal, sinergi antar-lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan non-Islam, Kementerian/Lembaga (K/L), dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ekosistem ekonomi syariah.

Kemudian dalam pilar ketiga, OJK mendorong akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi.

Dalam perizinan, kata dia, OJK ingin melakukannya lebih transparan, lebih cepat dalam memenuhi harapan masyarakat.

Tantangan Terbesar Perbankan Syariah

Sementara itu, dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bank Syariat Indonesia (BSI), Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjadi pembicara utama. Wapres meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) mengintegrasikan budaya kerja dari seluruh karyawan, yang sebelumnya bekerja di bawah koordinasi tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri.

"Tantangan terbesar dari suatu merger adalah budaya kerja. Saya harapkan agar seluruh insan BSI menyadari bahwa sejak 1 Februari semua harus melebur menjadi bagian dari satu BSI dengan budaya kerja yang sama," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Sebagai bank syariah hasil merger, Wapres Ma'ruf Amin berharap BSI dapat menggabungkan keunggulan yang dimiliki dari masing-masing bank syariah Himbara sebelumnya.

BSI harus mengoptimalkan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan yang banyak tersebar di seluruh daerah untuk memberikan pelayanan keuangan syariah bagi masyarakat. (Antaranews/Liputan6)