Jun 28, 2021 09:49 Asia/Jakarta

Melawan unilateralisme telah menjadi kebutuhan global saat ini. Karena unilateralisme bukan hanya mengancam satu atau lebih negara, tapi merupakan tantangan bagi seluruh dunia.

Isu ini mengemuka dalam pidato Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di Jenewa pada pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC).

ECOSOC

Esmail Baghaei Hamaneh, berbicara pada pertemuan kemanusiaan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), menekankan pentingnya masalah ini dan mengkritik sanksi AS terhadap negara-negara berkembang.

Menurutnya, "Sudah waktunya bagi organisasi kemanusiaan internasional untuk menyerukan konsekuensi negatif dari sanksi sepihak terhadap kegiatan kemanusiaan dan untuk bekerja pada mekanisme yang efektif untuk melindungi lingkungan kemanusiaan dari pelanggaran tersebut."

Ada dua isu penting dalam hal ini.

Pertama, akibat merugikan dari unilateralisme mengarah pada masa depan dan nasib semua negara dalam hubungan internasional.

Kedua, ini adalah peran yang harus dimainkan oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perdebatan melawan unilateralisme, yang merupakan tanggung jawab global.

Amerika Serikat secara sepihak melanggar hukum internasional, dan dengan menjatuhkan sanksi yang menindas, perang ekonomi, perang media, perang budaya, dan operasi psikologis yang meluas, telah melanggar hak semua bangsa di dunia.

Keserakahan Amerika, yang merupakan akibat langsung dari unilateralisme, juga telah menghambat hubungan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional. Pemerintah AS, yang melanggar hukum internasional, mendesak negara lain untuk tidak mematuhi kewajiban internasional mereka.

Tindakan ini lebih melawan mekanisme internasional daripada melawan Iran. Untuk alasan ini, unilateralisme Amerika adalah ancaman yang meluas yang harus dikutuk di seluruh dunia. Unilateralisme AS terhadap Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) hanyalah salah satu contoh dari perilaku tersebut.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa menyelaraskan dan mendukung kebijakan intervensionis AS bukanlah untuk kepentingan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Pemerintah AS saat ini, bertentangan dengan norma yang ada, adalah mitra dalam tindakan pemerintahan AS sebelumnya. Jelas bahwa arah kebijakan Amerika adalah memaksakan pandangan satu negara ke seluruh dunia, yang merupakan bidah berbahaya dan mengganggu, yang merugikan nasib masyarakat manusia.

Perang ekonomi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat atas nama "tekanan maksimum" melalui pengenaan sanksi yang luas bukan hanya menargetkan rakyat Iran tetapi juga memiliki konsekuensi yang merugikan bagi hubungan internasional dan perdagangan bebas global.

Pernyataan perwakilan Iran kepada masyarakat internasional di Jenewa pada pertemuan ECOSOC jelas tentang masalah ini, dan menekankan bahwa satu-satunya cara untuk memadamkan unilateralisme adalah dengan memperkuat multilateralisme dan menghormati hukum internasional.

“Multilateralisme adalah satu-satunya cara efektif dalam menghadapi ancaman seperti itu, di mana tidak ada negara yang dapat bertindak sendiri melawannya,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pesan baru-baru ini pada Hari Multilateralisme Sedunia, sembari mengkritik kebijakan sepihak dan egois Amerika Serikat selama kepresidenan Trump.

Baca juga: Komandan IRGC: Dunia Gagal Cegah Iran Capai Kemandirian

Sekalipun demikian, ada banyak kritik atas kelambanan masyarakat internasional terhadap unilateralisme AS.

Tidak diragukan lagi, diam dalam menghadapi unilateralisme, untuk alasan apa pun, bertentangan dengan kepentingan global dan melanggar perjanjian dan hukum internasional, serta akan membuka jalan bagi tindakan ini untuk menjadi praktik berkelanjutan di komunitas internasional.

Unilateralisme Amerika Serikat

Untuk alasan ini, penundaan dan ketidakpedulian terhadap kebijakan serakah AS akan berdampak besar bagi seluruh dunia di semua bidang. Pengalaman juga menunjukkan bahwa menyelaraskan dan mendukung kebijakan intervensionis AS bukanlah untuk kepentingan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Tags