Pars Today

Deputi bidang politik menlu Iran, Ali Bagheri Kani menyatakan, selain dua dokumen yang diberikan kepada pihak seberang di JCPOA pada Rabu (1/12/2021) malam, ada dokumen ketiga yang belum diserahkan kepada mereka.

Seperti dilaporkan FNA, Ali Bagheri Kani Kamis (2/12/2021) saat diwawancarai Kantor Berita Kyodo, Jepang ketika menjawab pertanyaan tentang dua dokumen yang telah diserahkan Iran kepada pihak lain di JCPOA, apakah isu pencabutan sanksi akan dalam bentuk selangkah demi selangkah atau secara keseluruhan, menjelaskan, pencabutan sanksi bukanlah proses selangkah demi selangkah.

Di kesempatan tersebut, Bagheri juga mengingatkan tentang waktu verifikasi pencabutan sanksi dan menyatakan Iran menyiapkan tiga dokumen, di mana dokumen ketiga sampai saat ini belum diserahkan kepada pihak seberang.

Menurut keterangan Bagheri, Iran di dokumen ketiga yang rencananya akan diserahkan kepada pihak ketiga akan mengungkapkan pandangan dan sarannya tentang waktu verifikasi "pencabutan sanksi".

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga mengatakan tentang umpan balik dari dua dokumen yang disampaikan kepada pihak lain pada Rabu malam dan mengungkapkan, "Kedua belah pihak masih bernegosiasi."

Delegasi Iran di Wina pada Rabu malam menyerahkan usulannya dalam bentuk dua tema, pencabutan sanksi zalim dan isu nuklir kepada pihak seberang.

Bagheri di wawancaranya menilai penyerahan dua dokumen ini oleh Iran kepada pihak seberang yang mencakup pencabutan sanksi dan isu nuklir sebagai indikasi keseriusan Republik Islam Iran. “Kami di sini (Wina) untuk melanjutkan negosiasi,” papar Bagheri.

Babak baru perundingan antara Iran dan Kelompok 4+1 dimulai sejak hari Senin dengan digelarnya sidang Komisi Bersama JCPOA di Wina.

Ali Bagheri Kani sebelumnya di akun Twitternya menekankan, Iran bertekad melakukan negosiasi yang menjamin pencabutan sanksi zalim dan ilegal secara total dan efektif, normalisasi hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Iran, serta memberi jaminan yang kredibel terkait tidak adanya pelanggaran janji.

Sebelumnya telah digelar enam perundingan dengan tujuan kembalinya Amerika ke JCPOA di kota Wina dengan dihadiri negara-negara anggota JCPOA.

Salah satu friksi di perundingan ini adalah sikap keras kepala Amerika untuk mempertahankan sejumlah sanksi yang diterapkan pemerintahan Donald Trump kepada Iran setelah keluar dari JCPOA. Selain itu, pemerintah Biden menyatakan tidak bersedia memberi jaminan terkait pemerintah mendatang tidak keluar dari kesepakatan ini.

Republik Islam Iran sebagai negara yang bertanggung jawab berulang kali menyatakan, mengingat bahwa AS merupakan pihak yang melanggar kesepakatan, maka Washington yang harus kembali ke JCPOA dengan mencabut sanksi dan implementasi komitmen AS harus diverifikasi.

Pejabat pemerintah Joe Biden selama beberapa bulan terakhir berulang kali mengakui secara tegas kegagalan pendekatan represi maksimum dan mengatan, Amerika akan kembali ke JCPOA; Namun sampai saat ini Washington belum mengambil langkah yang diperlukan untuk kembali ke kesepakatan nuklir. (MF)