Penjelasan Iran tentang Peluncuran Rudal Balistik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi tuduhan Inggris bahwa Republik Islam telah melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB dengan menembakkan rudal balistik pada latihan Nabi Besar Saw 17.

Saeed Khatibzadeh mengatakan program rudal Iran tidak ada hubungannya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Republik Islam bertindak dalam kerangka hukum dan peraturan internasional serta berdasarkan pada kebutuhan pertahanannya. Oleh karena itu, posisi dan pernyataan seperti itu bukan hanya telah mengintervensi urusan internal Iran, tetapi juga menunjukkan kelanjutan dari kebijakan standar ganda Inggris," tegasnya pada Jumat (14/12/2021) malam.

Klaim pemerintah Inggris ini, yang disampaikan menjelang pelaksanaan putaran kedelapan perundingan Wina, sudah pernah terjadi sebelumnya. Tiga negara Eropa anggota perjanjian nuklir JCPOA, Inggris, Prancis, dan Jerman serta Amerika Serikat, sebelumnya juga menyatakan program rudal Iran melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan. Pernyataan ini bertujuan untuk melemahkan dan memberikan tekanan pada Tehran.

Resolusi 2231, yang disahkan pada 2015, mengakhiri masa berlaku semua resolusi sanksi yang dikeluarkan di bawah ketentuan Pasal VII Piagam PBB terhadap Iran sejak 2006 dan membatalkan semua sanksi nuklir PBB terhadap negara ini.

Berbeda dengan resolusi sebelumnya, resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB tidak melarang Iran melakukan uji coba rudal, tetapi hanya memintanya agar tidak melakukan kegiatan di bidang rudal balistik yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir.

Mantan Duta Besar Inggris untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Peter Jenkins membenarkan posisi Iran, dan mengatakan resolusi 2231 “menyeru” Iran untuk menahan diri dari mengembangkan jenis rudal tertentu. "Seruan" bukanlah formulasi yang mengikat secara hukum.

Jadi, negara-negara Barat di Dewan Keamanan PBB, termasuk Inggris, sangat menyadari bahwa program rudal Iran tidak ada hubungannya dengan resolusi 2231 dan ketentuannya, tetapi, dengan mengulangi klaim-klaim ini, mereka mencoba untuk menempatkan program pertahanan dan misil Iran, seperti masalah nuklir, di bawah mekanisme yang ditentukan oleh mereka.

Sebenarnya, Barat telah menyerukan langkah-langkah untuk membatasi kemajuan Iran di bidang non-nuklir selama bertahun-tahun, di tengah berkembangnya kemampuan pertahanan Republik Islam.

Pada April 2018, menjelang keputusan Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian nuklir JCPOA, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman menekankan perlunya melanjutkan kerja sama yang dekat dengan Amerika Serikat.

"JCPOA perlu diperluas untuk memasukkan isu-isu lain, termasuk rudal balistik dan masa depan perjanjian ini setelah masa berlakunya berakhir," kata pernyataan Troika Eropa.

Namun, Iran berulang kali menekankan program misilnya terpisah dari kegiatan nuklir dan ini hanya sebagai alat pertahanan negara. Iran juga menegaskan bahwa kegiatan yang terkait dengan rudal balistik dan komponen peluncuran satelit, yang diperlukan untuk memastikan kepentingan negara, akan terus dilanjutkan. Oleh sebab itu, Tehran tidak akan pernah merundingkan program pertahanannya.

Kemampuan rudal adalah salah satu faktor yang paling jelas untuk memperkuat kemampuan pencegahan negara-negara seperti Iran.

Pengalaman agresi yang tidak adil terhadap Iran oleh rezim Saddam yang mendapat dukungan dari Barat, serta berlanjutnya intervensi dan persaingan Barat dalam penjualan senjata ke negara-negara di Timur Tengah dan rezim Zionis, maka penting bagi Iran untuk terus memperkuat kemampuan pertahanannya.

Dalam hal ini, DR. Sadollah Zarei, seorang pakar Iran dan kawasan, mengatakan bahwa bagi Republik Islam, mengingat ancaman militer yang mengelilingi negara ini, sangat penting untuk memanfaatkan alat pertahanan yang efektif, yang dapat dengan mudah digunakan oleh negara dan dapat menjadi ancaman bagi musuh. (RM)