Menlu Iran Ungkap Alasan Kesepakatan di Wina Belum Tercapai
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian menilai tekanan maksimum AS terhadap Iran saat ini menjadi penghambat tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan Wina.
Menlu Iran, Hossein Amir Abdollahian dalam percakapan telpon dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres Jumat (6/5/2022) menyinggung berbagai perkembangan regional dan internasional, termasuk negosiasi untuk mencabut sanksi di Wina.
Amir Abdullahian menyalahkan kebijakan tekanan maksimum AS saat ini dan mengkritik resolusi baru Kongres yang tidak mengikat baru-baru ini, dan menyerukan resolusi yang kuat, permanen, dan adil.
"Pemerintah AS harus bersikap realistis dan berani dalam mengkompensasi pendekatan yang salah di masa lalu," ujar Abdollahian
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga menyatakan harapan untuk kelanjutan pembicaraan dan pencapaian kesepakatan yang menguntungkan di Wina.
Ia juga menegaskan pentingnya inisiatif politik dalam negosiasi pencabutan sanksi dalam pembicaraan Wina.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa perjanjian ini siap untuk ditandatangani, tetapi Amerika Serikat (AS) menghentikan perundingan.
Perundingan putaran kedelapan mengenai pencabutan sanksi telah dimulai pada 27 Desember 2021. Pembicaraan ini memasuki fase krusial pada 11 Maret 2022 atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, dan para perunding kembali ke negara masing-masing untuk konsultasi politik.
Sejak itu hingga sekarang, para pihak yang terlibat perundingan telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan pengurangan perselisihan, tetapi masalah jaminan dan penghapusan orang dan badan hukum dari daftar merah dan dari rangkaian sanksi masih menjadi salah satu kasus di mana AS sebagai pelanggar perjanjian nuklir JCPOA belum mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.(PH)
