Khatibzadeh: Laporan PBB soal HAM Iran, Politis dan Tak Adil

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai resolusi terbaru Majelis Umum PBB terkait kondisi hak asasi manusia di Iran, bermotif politik, tendensius dan tidak adil.

Saeed Khatibzadeh, Selasa (21/6/2022) mengatakan, "Sebagaimana sudah ditekankan berkali-kali, resolusi-resolusi semacam ini dirilis berlandaskan motif politik, tendensius, dan tidak adil, serta tidak disusun atas dasar strategi peningkatan HAM yang merupakan tanggung jawab utama organisasi-organisasi HAM internasional, selain itu juga, konsensus negara-negara anggota tidak tercapai."

Ia menambahkan, "Republik Islam Iran sudah mengirim pandangan dan argumenstasi lengkap serta logis atas setiap klausul dan klaim dalam laporan Sekjen PBB ke kantor beliau, namun tidak mendapat perhatian yang serius."

Khatibzadeh menjelaskan, "Sepertinya laporan yang dipublikasikan atas nama Sekjen PBB, berlandaskan klaim-klaim tak benar, dan berasal dari sumber-sumber tidak kredibel, oleh karena itu muatan asli laporan sebagian besar disusun berdasarkan isi klaim dan tuduhan dari kelompok-kelompok musuh serta jaringan teroris. Jawaban lengkap Iran atas laporan ini akan diserahkan ke seluruh negara di Dewan HAM PBB."

"Republik Islam Iran memililki interaksi yang positif dengan Kantor Komisioner HAM dan mekanisme-mekanisme HAM PBB tapi disayangkan interaksi positif dan kemajuan-kemajuan HAM di negara kami, sama sekali tidak disinggung dalam laporan Sekjen PBB, namun demikian, berdasarkan keyakinan agama dan komitmen pada konstitusinya, Iran tetap menganggap diri berkewajiban menyebarkan dan meningkatkan HAM, dan siap bekerja sama serta berinteraksi dengan mekanisme-mekanisme HAM PBB," paparnya.

Ia menegaskan, "Dalam laporan ini tidak disinggung tanggung jawab pihak-pihak yang menjatuhkan sanksi dan kejahatan mereka, pada saat yang sama penjelasan terkait dampak negatif, destruktif, merugikan dan langkah-langkah permusuhan sepihak ilegal yang mematikan, menindas serta jahat terhadap HAM rakyat Iran, oleh rezim Amerika Serikat, dan tanggung jawab internasionalnya, dihindari." (HS)