Gharib Abadi Reaksi Pembatalan Keanggotaan Iran di UNCSW
Menanggapi pembatalan keanggotaan Iran di Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Perempuan (UNCSW), Kazem Gharib Abadi, Kepala Urusan Internasional Mahkamah Agung dan Sekretaris Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran mengatakan, "Sungguh ironi pahit bahwa Amerika rezim menampilkan dirinya sebagai pembela hak-hak perempuan Iran."
Keanggotaan Republik Islam Iran di Komisi PBB tentang Status Perempuan berakhir pada Rabu (14/12/2022) malam menyusul permintaan ilegal dari Amerika Serikat untuk mengakhiri keanggotaan ini berdasarkan klaim tak berdasar dan argumen palsu dengan menggunakan narasi palsu yang bertentangan dengan semangat dan teks dari Piagam PBB.
Resolusi ini disetujui dengan 29 suara setuju, 8 suara menentang dan 16 abstain.
Bolivia, Cina, Kazakhstan, Nikaragua, Nigeria, Oman, Rusia dan Zimbabwe memberikan suara menentang pembatalan keanggotaan Iran di UNCSW.
Komisi Status Perempuan PBB adalah salah satu pilar Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC). Resolusi untuk membatalkan keikutsertaan Iran dalam Komisi Status Perempuan PBB diajukan oleh pemerintah AS dan sebagai kelanjutan dari tekanan global terhadap Iran dengan tujuan mendukung kerusuhan.
Menurut laporan IRNA, Kazem Gharib Abadi dalam tweetnya Rabu (14/12) malam menulis, Amerika telah menunjukkan dukungan habis-habisannya untuk teror ribuan perempuan dan anak-anak Iran lewat kelompok-kelompok teroris, pengenaan sanksi kejam dan biadab dengan efek yang tidak dapat diperbaiki, terutama pada perempuan dan anak-anak, dan dukungan habis-habisan untuk pembunuhan perempuan Iran dan anak-anak oleh rezim Saddam selama perang yang dipaksakan. Satu-satunya hal yang tidak dipikirkan di Iran adalah hak-hak perempuan dan anak perempuan.
"Pemerintah AS hanya mengejar kepentingan dan tujuan yang tidak manusiawi dan anti-hak asasi manusia di balik pernyataannya yang licik dan munafik," tambah Gharib Abadi.
Pemerintah Amerika Serikat dan sekutu Baratnya, terlepas dari klaim pendekatan diplomatik pada saat yang sama dengan peristiwa baru-baru ini di Iran, dengan mencampuri urusan dalam negeri Republik Islam dan bersekutu dengan oposisi, mendukung kerusuhan dan mengusulkan rancangan resolusi untuk mengakhiri keanggotaan Iran di Komisi PBB urusan status Wanita, untuk membuat keputusan tentang hal ini di ECOSOC untuk menetapkan bid'ah yang berbahaya di PBB untuk negara-negara yang tidak sejalan dengannya.(sl)