Jubir Kemlu Iran: AS Tak Layak Bicara HAM !
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menilai isi laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait kondisi hak asasi manusia di Iran, tidak berdasar.
Nasser Kanaani, Rabu (22/3/2023) mengumumkan, isi laporan tahunan Deplu AS terkait kondisi HAM di Iran, memiliki substansi dan motif politik, serta muncul dari strategi tertolak, campur tangan Rezim Amerika dalam urusan internal negara-negara independen.
Ia menambahkan, "Laporan ini sama sekali tidak memiliki rujukan yang bisa di klarifikasi, dan dievaluasi dengan konsep-konsep luhur hak asasi manusia dalam hubungan internasional."
Pada saat yang sama, Kanaani menyinggung kedudukan tinggi, penting dan keaslian HAM dalam konstitusi Iran, serta hukum-hukum dan aturan nasional di Republik Islam Iran, juga penghormatan Iran atas perjanjian-perjanjian internasional di bidang HAM.
"Sama sekali tidak ada harapan apa pun dari rezim haus kekuasaan seperti AS untuk menjelaskan HAM, dan realitas-realitas Republik Islam Iran," imbuhnya.
Jubir Kemlu Iran juga menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM di dalam wilayah AS, dan di negara-negara lain yang dilakukan oleh pemerintah Washington.
"AS yang hipokrit itu mengaku membela HAM rakyat Iran, padahal secara terorganisir sibuk melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Iran, dengan berbagai sanksi menindas, ilegal, dan sepihak, lebih dari itu, dengan mendukung kelompok-kelompok teroris, AS justru menyerang rakyat Iran," paparnya.
Kanaani menegaskan, "Kekerasan polisi AS terhadap masyarakat, dan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang, diskriminasi struktural dan terarah terhadap warga kulit hitam oleh polisi, dan lembaga peradilan negara ini, pelanggaran hak minoritas dan warga kulit berwarna, penumpasan demonstrasi, kekerasan terhadap imigran dan tahanan, perilaku tidak manusiawi terhadap mereka dan anak-anaknya, hanya sebagian kecil dari pelanggaran kontinu HAM di dalam AS yang selalu menyebabkan kekhawatiran lembaga-lembaga internasional, dan organisasi-organisasi HAM dunia." (HS)