Reaksi Iran atas Pernyataan NATO
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menyebut kekhawatiran mengenai program rudal negaranya yang disebutkan dalam pernyataan akhir pertemuan para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai statemen yang tertolak dan pengulangan atas klaim-klaim tak berdasar di masa lalu.
Bahran Qassemi dalam pernyataan terbaru mengatakan, seperti halnya yang telah diumumkan berulang kali, kemampuan rudal Iran hanya dalam kerangka agenda sah pertahanan negara ini dan tidak dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir.
Program rudal Iran, kata Qassemi, sepenuhnya untuk pertahanan dan tidak didesain untuk membawa hulu ledak nuklir. Oleh karena itu, program ini tidak melanggar resolusi Nomor 2231 Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) dan tidak ada kaitannya dengan JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).
Jubir Kemlu Iran menegaskan, Tehran akan melanjutkan program rudalnya berdasarkan doktrin pertahanan dan perhitungan keamanan nasional. Pernyataan terkait hal ini tidak akan berdampak pada program legal Iran ini.
Apa yang dijelaskan dalam pernyataan akhir pertemuan NATO mengenai kekhawatiran terhadap program rudal Iran pada dasarnya adalah kelanjutan dari penciptaan suasana pasca JCPOA untuk melanjutkan tekanan dan mencoreng citra negara itu.
Angela Merkel, Kanselir Jerman pada Kamis, 7 Juli 2016 juga mengklaim bahwa Iran telah mengabaikan resolusi DK-PBB dan terus memproduksi rudal-rudal jarak menengah. Klaim Merkel dan pernyataan NATO menunjukkan tujuan Barat untuk memperkuat tekanan terhadap Iran dan merupakan upaya untuk menggambarkan kemampuan pertahanan Iran sebagai ancaman bagi negara-negara Eropa.
Melalui strategi ini, sebenarnya Barat dari satu sisi ingin menekan Iran dan dari sisi lain berusaha menjustifikasi penempatan sistem-sistem rudal NATO di sekitar Rusia dengan dalih kekhawatiran atas kemampuan rudal Iran dan dengan alasan kemungkinan adanya ancaman terhadap salah satu negara anggota aliansi militer tersebut.
Sebelum tercapainya JCPOA, DK-PBB mengeluarkan resolusi-resolusi di bawah Bab VII Piagam PBB yang menyebut agenda pengayaan uranium Iran sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Namun pasca penandatanganan kesepakatan nuklir (JCPOA), DK-PBB dalam resolusi-resolusi barunya menerima agenda nuklir Iran termasuk pengayaan uranium sebagai sebuah program legal negara ini.
Sayangnya, setelah pengayaan uranium Iran diakui dan kesepakatan nuklir tercapai, bukti-bukti baru menunjukkan adanya skenario lain yang dirancang Barat sebagai pengganti dari isu nuklir tersebut.
Lebih dari setahun sebelumnya, AS –bersamaan dengan perundingan nuklir– telah mengejar sebuah rencana yang bertujuan untuk mencegah peningkatan kemampuan pertahanan Iran pasca pelaksanaan kesepakatan nuklir.
Dalam doktrin pertahanan Iran, negara ini merancang dan menjalankan proyek-proyek efektif yang sesuai dengan ancaman. Iran berada di peringkat negara-negara kuat dunia menyusul peningkatan kemampuannya di sektor pertahanan terutama di bidang produksi berbagai jenis rudal Balistik.
Doktrin pertahanan Iran didasarkan pada tujuan strategis yang bersandar pada dua prinsip penting; "produksi perangkat kekuatan" untuk "pencegahan aktif" dan "Pertahanan yang inovatif dan efektif." Menurut pandangan para pakar, Iran dari sisi kekuatan pertahanan, berada di posisi di mana tidak bisa diabaikan dalam perimbangan militer regional dan dalam menciptakan stabilitas dan keamanan.
Sebagian analis meyakini bahwa penyelesaian damai atas isu nuklir Iran yang terangkum dalam JCPOA telah meruntuhkan "perimbangan kekuatan" di Asia Barat. Oleh karena itu, kekuatan militer Iran yang membentuk perkembangan di kawasan tidak boleh diabaikan. Atas dasar ini, AS –pasca JCPOA– meletakkan opsi-opsi lain di atas meja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu dari opsi itu adalah mendorong NATO dan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) ke dalam satu barisan militer untuk menarget Iran. (RA)
