Pars Today

Perkembangan di Republik Islam Iran selama sepekan ini diwarnai sejumlah isu penting, terutama meningkatnya hubungan antara Tehran dan Riyadh ke tingkat duta besar.

Duta Besar (Dubes) baru Republik Islam Iran untuk Arab Saudi Alireza Enayati telah resmi menjalankan tugasnya di Riyadh.

Dia telah menyerahkan menyerahkan surat kepercayaan kepada Deputi Kemeterian Luar Arab Saudi, mewakili Menteri Luar Negeri (Menlu) negara ini, Faisal bin Farhan, pada hari Rabu (6/9/2023).

Sementara itu, Dubes baru Arab Saudi untuk Tehran Abdullah bin Saud Al Anzi telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Menlu Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian pada hari Minggu (10/9/2023) di gedung Kemlu negara itu di Tehran.

Dubes baru Arab Saudi untuk Iran Abdullah bin Saud Al Anzi, sebelumnya menjabat sebagai Dubes Arab Saudi untuk Muscat.

Dubes baru Arab Saudi, tiba di Tehran, pada hari Selasa, dan pada hari yang sama, Dubes baru Republik Islam Iran Alireza Enayati juga bertolak ke Riyadh.

Mulai hari ini, level delegasi diplomatik Republik Islam Iran dan Arab Saudi, telah ditingkatkan ke level Duta Besar. 

AS Masukkan Tiga Media Iran ke dalam Daftar Sanksi

Bendera Hizbullah Lebanon

Pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap beberapa media Iran dan invidu-individu terkait dengan dalih palsu mengenai hak asasi manusia.

Sanksi ini merupakan salah satu bentuk upaya intervensi AS dalam urusan dalam negeri Iran dan upaya Gedung Putih untuk menciptakan ketegangan dan kerusuhan di negara ini.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) yang berafiliasi dengan Departemen Keuangan AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa kantor berita Farsnews, Tasnimnews dan Press TV bersama tiga pejabat seniornya telah ditambahkan ke dalam daftar sanksi negara ini.

Sanksi ini diambil melalui koordinasi dengan mitra AS dari Inggris, Kanada, Australia, dan mitra-mitra AS lainnya yang juga menjatuhkan sanksi terhadap media Iran dan individu-individu terkait.

Dalam pernyataan OFAC, disebutkan bahwa Departemen Keuangan AS telah memasukkan 25 orang, termasuk Payam Tirandaz, CEO Kantor Berita Fars, dan 4 lembaga media (Fars, Tasnim dan Press TV, ditambah Perusahaan Riset Pishtaz Yaranez) ke dalam daftar sanksi karena dianggap menekan kebebasan berekspresi dan membatasi akses bebas ke informasi.

OFAC juga mengumumkan telah memasukkan 29 individu dan entitas ke dalam daftar sanksi sehubungan dengan penindasan kekerasan terhadap protes nasional di Iran setelah kematian Mahsa Amini, dan upaya terus-menerus untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat, serta membatasi akses ke internet bebas.

Terimakasih Presiden Iran pada Rakyat Irak, Layani Peziarah Arbain

Presiden Iran dalam kontak telepon dengan Perdana Menteri Irak, menyampaikan terimakasih kepada pemerintah dan rakyat Irak, atas keramahan dan pelayanan yang diberikan kepada para peziarah Arbain Imam Hussein.

Sayid Ebrahim Raisi, Sabtu (9/9/2023) dalam pembicaraan telepon dengan PM Irak Mohammed Shia Al Sudani, berterimakasih atas usaha-usaha Irak yang menonjol di seluruh level, dan menilainya sebagai bukti lain stabilitas Irak.

Di sisi lain, PM Irak dalam pembicaraan ini menegaskan bahwa pelayanan terhadap para peziarah Arbain Imam Hussein, merupakan gambaran warga Irak setiap tahun, dan selama itu mereka menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai luhur Ahlul Bait Nabi Muhammad Saw.

Presiden Iran dan PM Irak dalam kontak telepon ini juga menekankan urgensi hubungan bilateral, dan perannya dalam menciptakan stabilitas di kawasan.

Pengelola Makam Suci Sayidina Abul Fadzl Abbas, di Irak, mengumumkan jumlah peziarah Arbain Imam Hussein tahun ini mencapai 22.019.146 orang yang datang dari berbagai kota Irak, dan sejumlah negara lain. 

Menteri Intelijen Iran: 400 Bom Targetkan Acara Muharam, Digagalkan

Menteri Intelijen Republik Islam Iran mengabarkan penemuan, dan penggagalan upaya pemboman terhadap acara-acara Muharam, di negara ini.

Hujatulislam Sayid Esmail Khatib, Minggu (10/9/2023) mengabarkan penemuan 400 bom, dan 40 bom di antaranya akan diledakkan pada acara-acara Muharam di Iran, namun berhasil digagalkankan.

Menurut keterangan Menteri Intelijen Iran, 40 bom tersebut rencananya akan diledakkan dalam acara-acara Muharam, di sejumlah lokasi di Iran.

Ia menambahkan, "Aparat keamanan Iran, berkewajiban melaksanakan tugas menghadapi sabotase-sabotase Rezim Zionis, Amerika Serikat, kubu imperialis global, terorisme, upaya penggulingan kekuasaan, spionase, infiltrasi musuh, kerusakan ekonomi, dan kemunduran."

Menurut Khatib, di tahun 2022 sejumlah peristiwa terjadi di dalam Iran, dan pihaknya memprediksi tiga sisi dinas intelijen, lembaga think tank, dan organisasi-organisasi semi pemerintah di luar Iran, dan beberapa organisasi anti-Revolusi Islam, berusaha menggulingkan Republik Islam Iran, yang dilancarkan kelompok teroris, separatis dan afilisi rezim Shah.

"Lebih dari 50 dinas intelijen menggelar pertemuan di berbagai negara, dan lebih dari 200 media mendapat pelatihan untuk penggulingan Republik Islam Iran, dengan menciptakan hasutan, konspirasi dan kerusuhan," pungkasnya.

Kanani: Kami Pantau Serius Dinamika Kaukasus

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, "Kami mengikuti perkembangan di Kaukasus dengan kepekaan dan keseriusan,".

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani dalam konferensi pers mingguan hari Senin (11/9/2023) mengungkapkan, "Iran sensitif terhadap keamanan perbatasan bersama dengan tetangganya di utara, dan kami menjamin bahwa perbatasan Iran aman, dan kami memantau secara sensitif dan serius perkembangan di Kaukasus,".

"Kami menjalin kontak dengan pihak berwenang Republik Azerbaijan dan Armenia. Otoritas Armenia menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan konflik militer baru dengan Azerbaijan. Tetapi pihak berwenang Baku mengirim pesan ke Iran bahwa mereka tidak punya niat melancarkan serangan militer, dan manuver militer konvensional baru-baru ini dilakukan menjelang musim dingin, karena pergerakan di daerah pegunungan menjadi semakin sulit," ujar Kanani.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Ahmadian menekankan penolakan Republik Islam Iran terhadap perubahan geopolitik di kawasan Kaukasus.

"Republik Islam Iran menentang segala bentuk perubahan geopolitik di kawasan, dan penyelenggaraan pertemuan 3+3 merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan friksi antarnegara di kawasan," tegas Ahmadian.

Rahbar: Persatuan dan Keamanan Iran Diincar Musuh, Harus Dilawan !

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar dalam pertemuan dengan warga Provinsi Sistan dan Baluchestan, dan Khorasan Selatan mengatakan, musuh menargetkan dua poin asasi, pertama persatuan nasional, dan yang kedua keamanan nasional, dan skenario musuh ini harus dilawan.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Senin (11/9/2023) dalam pertemuan dengan ribuan warga Provinsi Sistan dan Baluchestan, dan Khorasan Selatan menuturkan, "Merusak persatuan nasional, dan melemahkan keamanan nasional adalah dua target asasi, serta serius musuh."

Ia menambahkan, "Akan tetapi kami juga sangat serius dalam menghadapi musuh, dan kami yakin musuh-musuh Iran, tidak bisa melakukan apa pun dengan syarat rakyat serta pemerintah waspada, berhati-hati, sadar, dan tidak lalai sedikit pun."

Menurut Rahbar dunia hari ini sedang berada di ambang perubahan, dan beberapa sisi sedang berubah, dan melemahnya kekuatan-kekuatan imperialis serta lahirnya kekuatan-kekuatan regional dan internasional baru, merupakan dua fitur menonjol dari perubahan besar ini.

Mengutip statemen beberapa sumber Barat, Ayatullah Khamenei menilai indikator-indikator kekuatan Amerika Serikat termasuk di bidang ekonomi sedang mengalami penurunan, dan mengatakan, "Kekuatan AS untuk mengganti pemerintahan di negara lain juga mengalami keruntuhan yang nyata."

Rahbar menjelaskan, kegagalan di Suriah, dan lari dari Afghanistan secara memalukan, merupakan dua bukti keruntuhan kekuatan Amerika Serikat.

"Imperialis-imperialis lain juga mengalami kondisi yang sama. Sejumlah negara Afrika belakangan ini bangkit melawan Prancis sebagai negara kolonial Benua Afrika, dan rakyat pun mendukung kebangkitan ini," imbuhnya.

Ayatullah Khamenei meyakini bahwa pemetaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tidak hanya terbatas pada Republik Islam Iran semata.

"AS hari ini di kawasan punya skenario untuk Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, Afghanistan, dan bahkan bagi beberapa negara Teluk Persia, yang merupakan sahabat lamanya sendiri," kata Rahbar.

Terkait pemetaan AS, Ayatullah Khamenei menjelaskan, "Informasi-informasi intelijen kami menunjukkan bahwa pemerintah AS, telah menciptakan sebuah kelompok yang dinamai 'kelompok krisis' untuk menciptakan krisis di berbagai negara termasuk Iran, dan misi kelompok ini adalah menemukan serta mendorong potensi-potensi yang dianggap bisa melahirkan krisis."

"Menurut pandangan mereka perbedaan etnis, perbedaan agama serta mazhab, masalah gender, dan perempuan merupakan bagian dari faktor-faktor pencipta krisis di Iran, sehingga dengan memprovokasi masalah-masalah ini, mereka bisa menyerang negara kita," papar Rahbar.

Ia melanjutkan, "Tidak diragukan musuh tidak bisa melakukan tindakan semacam ini dengan syarat kita berhati-hati, dan terus waspada, tidak melangkah di jalan yang salah, tidak tertukar antara kebenaran dan kebatilan, mengenal metode-metode musuh, tidak membantu musuh dalam kata, langkah maupun tindakan, dan tidak tidur serta lalai."

Ayatullah Khamenei menilai keamanan nasional sebagai poin asasi lain yang dibidik oleh musuh. Ia menegaskan, "Orang-orang yang mengancam keamanan nasional adalah musuh rakyat, sadar maupun tidak sadar mereka sedang bekerja untuk musuh." 

Dalam Pidatonya, Rahbar Katakan Peribahasa Ini Kepada Amerika

Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei bertemu ribuan warga provinsi Sistan Baluchestan dan Khorasan Selatan, termasuk ulama dan tokoh Muslim Sunni di Huseiniyah Imam Khomeini ra.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Senin, (11/9/2023) itu, Rahbar mengatakan bahwa saat ini, transformasi besar di dunia sedang dimulai atau telah dimulai, dunia sedang berada di ambang atau awal transformasi.

Menurutnya, jalur utama transformasi ini mencakup beberapa isu. Pertama dan terpenting, kata Rahbar, adalah melemahnya kekuatan-kekuatan arogan dunia. Kekuatan arogan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa semakin melemah dan akan semakin melemah.

Ayatullah Khamenei menambahkan, hal utama lainnya dalam perubahan ini adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru regional dan global.

"Musuh menargetkan dua poin utama. Yang pertama adalah persatuan nasional, dan yang kedua adalah keamanan nasional. Persatuan nasional itu penting. Jangan sampai mereka mengganggu persatuan kita," tegasnya.

Rahbar menjelaskan, apa yang dimaksud dengan persatuan? Artinya bahwa perbedaan agama dan mazhab, perbedaan politik, perbedaan kelompok, dan perbedaan suku harus dikesampingkan jika menyangkut kepentingan bangsa. Semua harus bersama. Beragam etnis, beragam agama harus bersama-sama. Karena ada arah yang jelas, maka persatuan ini menjadi penting.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menuturkan, target kedua musuh adalah keamanan. Menurutnya, mereka yang mengancam keamanan nasional adalah musuh rakyat, karena mereka bekerja untuk musuh, disadari atau tidak. Musuh menargetkan dua hal ini, persatuan dan keamanan. Anda harus berdiri untuk melawannya!

"Informasi kami menunjukkan bahwa pemerintah AS telah membentuk sebuah kelompok yang disebut Kelompok Krisis di negara ini. Misi kelompok ini adalah menciptakan krisis di negara-negara, termasuk Iran. Itulah misi kelompok tersebut. Mereka mencari titik-titik yang menurut mereka bisa dibuat untuk menciptakan krisis di sebuah negara, lalu memprovokasi titik-titik itu agar tersulut krisis. Itulah misi Kelompok Krisis buatan Amerika," kata Rahbar.

Ayatullah Khamenei menjelaskan, mereka bertemu, berpikir dan mengkaji, dan setelah mengkaji, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa titik di Iran yang bisa dibuat untuk memunculkan krisis, dan titik-titik ini harus diprovokasi dan diaktifkan.

"Di antara titik yang bisa diprovokasi untuk menciptakan krisis itu adalah perbedaan etnis, perbedaan agama dan mazhab, dan isu gender dan perempuan. Mereka mengatakan bahwa titik-titik di Iran ini harus diprovokasi untuk menciptakan krisis. Melalui penciptaan krisis ini, mereka bisa memukul Iran. Ini adalah program dan agenda Amerika. 'Shotor dan Khab Binad Panbeh Daneh'," pungkasnya.

Peribahasa "Shotor dar Khab Binad Panbeh Daneh" diucapkan ketika kita ingin mengatakan kepada orang yang malas, "Jangan mempunyai begitu banyak impian yang mustahil dan impian yang besar, karena Anda tidak pernah berusaha untuk mencapainya!" Orang-orang yang malas seperti ini akan terus-menerus bermimpi dan ketika mereka sadar, tiba-tiba "istana impian mereka runtuh menimpa kepala mereka". 

Atlet Iran Sabet Medali Emas di Kejuaraan Angkat Besi Dunia

Juara nasional angkat besi Iran memenangkan medali emas dalam kompetisi kejuaraan dunia yang berlangsung di Riyadh.

Kompetisi angkat besi Kejuaraan Dunia 2023 sebagai babak seleksi utama Olimpiade Paris dimulai pada 4 September di Riyadh, Arab Saudi, dan akan berlanjut hingga 17 September 2023.

Perlombaan ini dilanjutkan pada Senin malam dengan pertandingan kelas 89 kg putra.

Pada kategori ini, Mirmostafi Javadi menjadi wakil Iran yang berhasil meraih juara pertama kategori 89 kg bersaing dengan atlet Cina, Venezuela, Moldova, dan Armenia.

Javadi berhasil mencatatkan total angkatan 384 kg yang memperbaiki kondisinya di tabel seleksi Olimpiade kategori 89 kg, dan menjadi yang terbaik di kategori tersebut.

Javadi yang menggantikan Kianoush Rostami dinilai menjadi salah satu harapan Iran untuk mendapatkan kuota Olimpiade di kategori tersebut

Khatib: 200 Teroris Ditangkap Kementerian Intelijen Iran

Menteri Intelijen Iran mengatakan, dalam rentang waktu April-September 2023, sekitar 200 anasir teroris ditangkap di seluruh wilayah Iran, dan 20 persen di antaranya di Tehran.

Hujatulislam Sayid Esmail Khatib, Senin (11/9/2023) menuturkan, upaya musuh dirancang sedemikian rupa sehingga tidak boleh kurang dari penggulingan kekuasaan di Iran, dan untuk mencapai tujuan ini digunakan berbagai metode.

Ia menambahkan, "Sejak pecahnya kerusuhan September 2022, seluruh negara Eropa, bergabung menyerang Iran, saat itu tidak ada satu pun negara Eropa Barat dan negara berpengaruh yang tidak menyerang Iran, tapi setelah Pawai 22 Bahman, dinas intelijen negara-negara Barat mulai melakukan kontak dengan kami, dan kemenangan tahun lalu berkat partisipasi rakyat Iran."

Menurut Menteri Intelijen Iran, dalam beberapa tahun terakhir musuh berusaha mempertentangkan gaya hidup Islam dengan gaya hidup Barat, untuk konsumsi kaum muda.

Masalah ini kemudian berpengaruh pada meluasnya kerusakan sosial, dan hal ini dapat disaksikan pada para pelaku kerusuhan yang ditangkap aparat keamanan Iran.

"Di negara kita, ketika sebuah masalah berubah menjadi masalah keamanan, maka musuh akan memanfaatkan dan menungganginya, dan sungguh disesalkan seharusnya media-media dalam negeri tidak memberikan peluang kepada musuh untuk menunggangi masalah ini," imbuhnya.

Khatib menegaskan, "Sejak April-September 2023, sekitar 400 bom berhasil di temukan, dan dijinakkan di seluruh penjuru Iran. Sekitar 200 teroris juga ditangkap, dan 20 persen di antaranya di Tehran, bukan hanya teroris ISIS, tapi juga para teroris dari kelompok-kelompok baru bentukan Barat."

Iran dan Irak Tegaskan Implementasi Perjanjian Keamanan

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian menerima kunjungan Pemimpin Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) Bafel Talabani di Pusat Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin, (11/9/2023) pagi.

Dalam pertemuan ini, keduanya menegaskan implementasi perjanjian keamanan antara Iran dan Irak.

Di tempat lain, dalam pertemuan Duta Besar Iran untuk Irak Mohammad Kazem al-Sadegh dengan Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Irak Masrour Barzani dan Presiden Wilayah Kurdistan Irak Nechirvan Barzani di Erbil pada hari Senin (11/9/2023), juga ditekankan tentang pentingnya penerapan perjanjian keamanan antara Tehran dan Baghdad.

Hubungan Kurdistan Irak dengan Republik Islam Iran selalu penting. Kedua belah pihak memiliki banyak kesamaan dalam hal identitas budaya. Selain kedekatan yang terjalin antara suku Kurdi di Iran dan Irak, sebagian besar masyarakat dan pejabat Kurdistan Irak tinggal di Iran, dan sebagian besar suku Kurdi Iran juga hadir di Kurdistan Irak.

Meski sebagian besar penduduk Irak bermazhab Sunni, namun selalu ada rasa hormat dan kedekatan antara kedua belah pihak dalam hal keagamaan dan mazhab. Wilayah Kurdistan selalu menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar peziarah Imam Husein as selama acara Arbain.

Terkait hal tersebut, Duta Besar Iran untuk Bagdad Mohammad Kazem al-Sadegh, dalam pertemuan dengan pejabat Pemerintah Daerah Kurdistan Irak, memuji dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Wilayah Erbil yang telah memberikan fasilitas kepada peziarah Arbain.

Isu pentingnya adalah, meski perbatasan Iran dan wilayah Kurdistan Irak tidak pernah terjadi konflik antar kedua pihak, namun keberadaan dan posisi geografi Kurdistan Irak selalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris, pemberontak dan musuh Republik Islam Iran.

Masalah ini juga menjadi alasan seringnya protes pemerintah Tehran terhadap pemerintah Bagdad dan pemerintah daerah Erbil. Angkatan Bersenjata Iran juga berulang kali menyerang markas kelompok-kelompok teroris, pemberontak dan musuh yang berlokasi di Kurdistan Irak akibat pemerintah Erbil tidak menindak mereka.

Menlu Iran dalam pertemuan dengan Ketua PUK menekankan bahwa Tehran menginginkan Irak yang merdeka, berkembang dan sejahtera. Amirabdollahian mengatakan, kehadiran kelompok-kelompok teroris di wilayah Kurdistan dan gerakan mereka yang menarget keamanan Iran bertentangan dengan konstitusi Irak dan hubungan persahabatan antara kedua negara ini.

"Tidak ada pihak yang boleh membahayakan keamanan negara-negara tetangga Irak," tegasnya.

Setelah kerusuhan tahun lalu di Iran, ketika para teroris dan kelompok-kelompok anti-Iran serta pemberontak menggunakan perbatasan Wilayah Kurdistan Irak untuk menciptakan kekacauan dan ketidakamanan di Iran, pemerintah Tehran menunjukkan tekad yang serius untuk menyelesaikan masalah kehadiran para teroris dan kelompok anti-Iran serta pemberontak di wilayah Kurdistan Irak.

Dalam pertemuan antara para pejabat politik dan keamanan Iran dan Irak, kedua belah pihak telah menandatangani sebuah perjanjian keamanan, dan menetapkan batas waktu untuk mengakhiri kehadiran para teroris, kelompok-kelompok anti-Iran dan pemberontak yang berada di Irak utara.

Dalam pertemuan antara Dubes Iran untuk Irak dan para pejabat Erbil, dan dalam pertemuan Amirabdollahian dengan Bafel Talabani ditekankan perlunya penerapan perjanjian keamanan ini.

Presiden Wilayah Kurdistan Irak Nechirvan Barzani dalam pertemuan dengan Dubes Iran untuk di Bagdad, mengatakan, mengingat Iran merupakan tetangga penting Wilayah Kurdistan, maka hubungan dengan negara ini menjadi penting.

Dia menegaskan bahwa Wilayah Kurdistan mematuhi perjanjian keamanan antara Irak dan Iran dan tidak akan pernah membiarkan munculnya ancaman keamanan apa pun terhadap Republik Islam Iran dari wilayah Kurdistan.  

Menhan Iran: Tidak akan Terjadi Perang di Kawasan!

Menteri Pertahanan Iran menanggapi ketegangan antara Republik Azerbaijan dan Armenia dengan menyatakan tidak akan ada perang di kawasan Kaukasus.

Pasca perang 44 hari antara Armenia dan Republik Azerbaijan di kawasan Nagorno-Karabakh pada tahun 2020, kedua negara menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan mediasi Rusia. Setelah itu, sebagian wilayah tersebut diserahkan kepada Republik Azerbaijan.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani, tapi ketegangan terus berlanjut, dan kedua pihak berulang kali saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Menurut laporan yang dipublikasikan di media dan jejaring sosial di kawasan, pasukan Republik Azerbaijan telah memindahkan tank dan unit artileri mulai tanggal 5 September.

Menanggapi dinamuika kawasan, Brigadir Jenderal Mohammadreza Ashtiani, Menteri Pertahanan Iran di sela-sela pertemuan kabinet pemerintah hari Rabu (13/9/2023) kepada wartawan mengatakan, "Berdasarkan pertemuan terbaru yang diadakan di Markas Besar Angkatan Bersenjata Iran, posisi Republik Islam jelas dan tidak menerima perubahan geopolitik di kawasan,".

Menteri Pertahanan Iran menanggapi perkembangan di kawasan Kaukasus, dengan menegaskan bahwa penyelidikan terhadap proses yang saat ini terjadi menunjukkan tidak ada hal istimewa yang akan terjadi

Raisi ke NBC News: Uang yang Dibebaskan, Milik Rakyat Iran

Presiden Iran dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika Serikat mengatakan, uang yang dibebaskan adalah milik rakyat Iran, dan akan digunakan untuk keperluan rakyat.

Sayid Ebrahim Raisi, Selasa (12/9/2023) dalam wawancara dengan stasiun televisi NBC News, menegaskan bahwa pemerintah Republik Islam Iran akan menggunakan uang senilai 6 miliar dolar Amerika yang dibebaskan untuk apa pun yang dibutuhkan Iran.

Dalam wawancara dengan reporter NBC News, Lester Holt, Raisi menuturkan, "Uang ini adalah milik rakyat dan pemerintah Iran, maka dari itu Republik Islam Iran akan memutuskan akan digunakan untuk apa."

Ia menambahkan, "Masalah kemanusiaan artinya adalah apa pun yang diinginkan oleh rakyat, oleh karena itu uang ini akan digunakan untuk kebutuhan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan rakyat Iran, diputuskan serta ditentukan oleh pemerintah."

Media-media AS, Selasa dinihari mengabarkan persetujuan Departemen Luar Negeri AS, untuk mengecualikan sanksi atas proses transfer uang Iran, senilai 6 miliar dolar Amerika, dari Korea Selatan ke Qatar.

Menlu AS Antony Blinken mengatakan, "Pengecualian sanksi ini meliputi transaksi yang dilakukan sejumlah perusahaan seperti perusahaan minyak nasional Iran, dan Bank Sentral Iran yang sebelumnya sudah didenda, sehingga uang yang dibekukan di beberapa rekening di Korsel, ini dapat ditransfer ke rekening di Swiss dan Jerman, kemudian ke rekening di Qatar, dan uang ini digunakan untuk melakukan transaksi kemanusiaan sesuai instruksi tertulis pemerintah AS."

Iran Bantah Tempatkan Pasukan di Perbatasan Republik Azerbaijan

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari Republik Azerbaijan membantah rumor penempatan pasukan Iran di perbatasan Republik Azerbaijan.

Dikutip Trend News Agency, Rabu (13/9/2023) Kementerian Pertahanan Republik Azerbaijan mengumumkan, "Menhan Azerbaijan, Kolonel Jenderal Zakir Hasanov melakukan pembicaraan telepon dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen Mohammad Bagheri."

Kementerian Pertahanan Republik Azerbaijan menambahkan, "Kedua belah pihak pada kesempatan itu membicarakan situasi regional, dan masalah-masalah keamanan."

Menhan Republik Azerbaijan mengatakan, "Informasi-informasi keliru dari sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa Iran sedang menempatkan pasukan, dan peralatan militer di perbatasan Republik Azerbaijan, atau menggelar manuver, untuk melemahkan hubungan bersahabat dan bertetangga yang baik dua negara, tidak sesuai kenyataan."

Pejabat tinggi militer Iran dan Republik Azerbaijan, juga membahas masalah pengembangan kerja sama militer dua negara.

Situs berita Middle East Eye beberapa hari lalu membantah keras pemberitaan sebagian media cetak dan media sosial terkait reaksi cepat Turki, atas segala bentuk langkah Iran, terhadap Republik Azerbaijan.

"Berita ini sepenuhnya fiktif. Kementerian Luar Negeri Turki, ataupun Menlu negara ini, Hakan Fidan, tidak menyampaikan statemen apa pun terkait hal ini," tegas MEE. 

Raisi: Iran Membuktikan Diri Sebagai Teman di Masa Sulit Irak

Presiden Republik Islam Iran mengatakan, "Iran tidak segan-segan memberikan bantuan apa pun untuk membela Irak dalam perang melawan Daesh (ISIS) dan membuktikan bahwa Iran adalah teman di masa-masa sulit Irak."

Menurut laporan Iran Press, Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi Rabu (13/09/2023) malam dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengapresiasi keramahtamahan pemerintah dan bangsa negara ini kepada para peziarah Imam Husein as dan megahnya penyelenggaraan pawai Arbain Imam Husein.

Presiden Raisi juga menyampaikan ucapan terima kasih terkait kerja sama berbagai kementerian pemerintah Irak, pasukan penjaga perbatasan dan Hashd Al-Shaabi, serta upaya masyarakat Irak khususnya mereka yang memiliki moukeb, karena telah berperan penting dan berpengaruh dalam menyelenggarakan acara ini.

Presiden Iran melanjutkan bahwa upaya syuhada Iran dan Irak, termasuk Letjen Syahid Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, dalam membela martabat dan keutuhan wilayah Irak, serta hubungan agama, budaya, dan sejarah, sebagai dokumen terpenting dalam memperkuat hubungan antara kedua negara dan menolak pemisahan apa pun antara kedua negara.

Menurut Sayid Ebrahim Raisi, Kehadiran kelompok teroris di perbatasan bersama atau di dalam wilayah Irak tidak dapat ditoleransi oleh Iran dengan cara apa pun.

"Perlu mengimplementasikan perjanjian antara Iran dan Irak di bidang keamanan," tegas Raisi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menilai pertemuan berkelanjutan delegasi diplomatik dan pejabat tinggi kedua negara sebagai indikasi hubungan yang kuat, kokoh dan berkembang antara Iran dan Irak.

Menlu Irak juga tidak lupa menyampaikan laporan mengenai implementasi perjanjian kedua negara, termasuk di bidang keamanan, seraya menekankan komitmen penuh Irak terhadap perjanjian tersebut.

"Pemerintah Irak tidak akan membiarkan gerakan atau kelompok mana pun mengancam dan melanggar perbatasan negara tetangganya, terutama Republik Islam. Iran, atau bertempat di wilayah Irak," ungkap Fuad Hussein.

Iran Memeringatkan Zionis Menyusul Pernyataan Direktur Mossad

Menyusul pernyataan hasutan perang oleh direktur Dinas Intelijen Zionis (Mossad), Duta Besar Iran untuk PBB memperingatkan, Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk menggunakan hak-hak alami dan sah untuk membela keamanan dan kepentingan nasional serta mendukung rakyat Iran.

Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB dalam suratnya kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga presiden bergilir Dewan Keamanan mengatakan, Republik Islam Iran, meskipun memperingatkan terhadap petualangan dan aktivitas destruktif rezim Zionis Israel, yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan, dengan tegas menegaskan hak-haknya yang sah dan alami, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, untuk menanggapi secara tegas terhadap segala ancaman dan tindakan ilegal rezim Zionis Israel.

Dubes Iran untuk PBB menekankan, Republik Islam Iran secara konsisten dan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menggunakan hak-hak alami dan sah untuk membela keamanan dan kepentingan nasionalnya, serta melindungi rakyatnya.

“Pejabat rezim Zionis Israel terus secara terbuka mengancam Iran dan pejabat Iran dengan kekuatan militer dan serangan teroris, di mana yang terbaru adalah pernyataan provokatif dan penghasut perang dari Direktur Mossad David Barnea,” ungkap surat tersebut.

Iravani mengatakan, Selama pidatonya di Institut Kebijakan Anti-Terorisme (ICT) pada 10 September 2023 di Universitas Reichman di Herzliya, Barnea berbohong dan menyampaikan klaim tidak berdasar terhadap Republik Islam Iran. Dia mengklaim Mossad dan badan intelijen internasional bersekutu dengannya menggagalkan 27 serangan Iran terhadap orang Yahudi dan Israel di luar negeri.

Surat ini menambahkan, Dia juga mengancam Iran dan pemerintah Iran dengan penggunaan kekerasan, pembunuhan dan tindakan teroris dan berkata, ‘Jika Israel atau Yahudi dirugikan, Israel akan mengenakan harga yang berbeda terhadap Iran, termasuk dengan menargetkan para pengambil keputusan di belakang serangan serangan dan memukul jantung Tehran’.

“Republik Islam Iran dengan tegas menolak semua tuduhan tidak berdasar tersebut. Jelas sekali bahwa klaim tak berdasar tersebut terutama berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan bermusuhan dan jahat yang dilakukan oleh rezim pendudukan dan apartheid di wilayah tersebut, terutama kejahatan sehari-hari yang dilakukan rezim ini terhadap rakyat Palestina. Selain itu, tuduhan-tuduhan palsu ini digunakan sebagai dalih oleh rezim Israel untuk membenarkan tindakannya yang mengerikan dan ilegal terhadap negara-negara lain dan negara-negara berdaulat,” jelas Iravani.

Ayatullah Khatami: Musuh Ingin Rusak Persatuan Nasional dan Melemahkan Keamanan Iran

Khatib Salat Jumat Tehran menekankan, musuh ingin merusak persatuan nasional dan melemahkan keamanan Iran.

Ayatullah Sayid Ahmad Khatami, khatib Salat Jumat Tehran seraya mengisyaratkan arahan Rahbar dalam pertemuan terbaru dengan warga Sistan va Baluchistan serta Khorasan Selatan, mengatakan, di antara poin-poin penting dari arahan Rahabr adalah penekankan beliau akan upaya musuh untuk merusak persatuan nasional dan melemahkan keamanan negara.

Menurut laporan IRNA, khatib Salat Jumat Tehran menambahkan, "Kami melawan dengan tegas renacna tersebut, dan kami akan mematahkan konspirasi mereka."

Khatib Salat Jumat Tehran seraya memuji penyelenggaraan pawai Arbain Husseini, menyebut pawai ini sebagai simbol solidaritas dua bangsa Iran dan Irak serta manuver kesetaraan dan empati.

"Manuver ini unik, dan diikuti lebih dari 22 juta orang, di mana empat juta di antaranya adalah warga Iran," papar Ayatullah Khatami.

IRGC Tangkap Belasan Agen Musuh di Iran Barat

Komandan Baitul Muqaddas Korps Garda Revolusi Islam Islam (IRGC) di provinsi Kurdistan, Brigadir Jenderal Amanullah Ghostasbi mengumumkan penangkapan 12 orang yang tergabung dalam kelompok teroris di provinsi ini.

"Pada Sabtu pagi, 2 orang diidentifikasi dan ditangkap. Mereka berasal dari sebuah tim yang berafiliasi dengan kelompok anti-Revolusi Islam di Marivan," kata Amanullah dalam wawancara dengan Tasnimnews, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, kedua orang ini berafiliasi dengan kelompok teroris di Kurdistan, Republik Islam Iran barat.

"Di Sanandaj, ibu kota provinsi Kurdistan, 7 orang yang tergabung dalam kelompok teroris juga diidentifikasi dan ditangkap melalui langkah intelijen pasukan keamanan di organisasi intelijen IRGC provinsi Kurdistan," tambahnya.

Komandan Baitul Muqaddas provinsi Kurdistan mengatakan bahwa 3 agen anti-revolusi juga telah ditangkap di Divandar.

"Berkat pengusaan informasi oleh pasukan keamanan, 12 agen kelompok anti-revolusi telah ditangkap di tingkat provinsi," pungkasnya

Kemlu Iran Tanggapi Pernyataan Dirjen IAEA

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Iran mengambil tindakan baru-baru ini didasarkan pada hak kedaulatan yang ditetapkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perlindungan Komprehensif antara Iran dan IAEA.

Jubir kemlu Iran, Nasser Kanani Chafi menanggapi pernyataan Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengenai tindakan Republik Islam Iran membatalkan penunjukan beberapa inspektur IAEA, dengan mengatakan, "Meskipun terjalin interaksi yang positif, konstruktif dan berkelanjutan antara Republik Islam Iran dengan IAEA, tapi sayangnya tiga negara Eropa dan Amerika Serikat menyalahgunakan ruang Dewan Gubernur untuk tujuan politik mereka sendiri,".

"Republik Islam Iran sebelumnya telah memperingatkan tentang konsekuensi dari pelanggaran politik tersebut, termasuk upaya untuk mempolitisasi IAEA," ujar Kanani Chafi.

"Tindakan Iran baru-baru ini didasarkan pada hak kedaulatan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perlindungan Komprehensif antara Iran dan IAEA (INFCIRC 214). Republik Islam Iran mengharapkan negara-negara Barat menahan diri dari kebijakan penyalahgunaan organisasi internasional, termasuk Badan Energi Atom Internasional, dan mengizinkan organisasi-organisasi ini menjalankan aktivitas profesional dan tidak memihak, dan jauh dari tekanan politik," tegasnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menambahkan bahwa Republik Islam akan melanjutkan kerja sama positifnya dalam kerangka perjanjian yang dibuat, dengan menekankan netralitas Badan Energi Atom Internasional.

Sebelumnya, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Sabtu dengan mengumumkan bahwa Iran telah memutuskan untuk membatalkan izin aktivitas beberapa inspektur IAEA paling berpengalaman, yang dikirim untuk memverifikasi aktivitas negara tersebut berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional telah meminta Iran untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan kembali ke jalur kerja sama Iran dengan IAEA.