Araghchi: Pidato Keterlaluan Netanyahu Ancaman bagi Perdamaian dan Keamanan Kawasan

Parstoday- Menteri Luar Negeri Iran mengatakan: Usulan pengusiran paksa rakyat Palestina melanggar seluruh prinsip hukum internasional dan piagam PBB, dan penyempurna rencana rezim Zionis untuk genosida dan pemusnahan Palestina.

Sebagai kelanjutan lobi Republik Islam Iran dengan berbagai negara dan organisasi internasional terkait transformasi Jalur Gaza, khususnya konspirasi pengusiran paksa rakyat Palestina ke negara lain, Menlu Abbas Araghchi Senin (10/2/2025) berbicara melalui kontak telepon dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres.

Seperti dilaporkan Parstoday, Araghchi dalam kontak telepon tersebut menekankan pentingnya pengambilan sikap yang tegas dan jelas PBB, khususnya Dewan Keamanan terhadap konspirasi berbahaya dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional ini.

"Usulan pengusiran paksa rakyat Palestina melanggar seluruh prinsip hukum internasional dan piagam PBB, dan sejatinya penyempurna rencana rezim Zionis untuk genosida dan pemusnahan Palestina," tanbah Araghchi.

Aragchi menyebut sikap terharbu perdana menteri Israel terkait relokasi rakyat Palestina ke Arab Saudi sebagai contoh nyata pendekatan kasar dan kurang ajar rezim ini, serta menekankan bahwa komunitas internasional harus mencegah normalisasi pelanggaran hukum dan kejahatan rezim penjajah.

Sementara itu, Antonio Guterres seraya menyatakan penentangan PBB terhadap segala bentuk rencana yang memuat pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah airnya, menegaskan pentingnya menghormati hak-hal legal bangsa Palestina, dan menjelaskan bahwa relokasi paksa rakyat Gaza sepenuhnya tertolak dan tidak dapat diterima.

Araghchi: Pidato Kurang Ajar Netanyahu Mengancam Perdamaian dan Keamanan Kawasan

Araghchi dalam dialognya dengan Faisal bin Farhan, menlu Arab Saudi, menilai rencana Amerika-Zionis untuk merelokasi paksa rakyat Gaza dan mengusir mereka ke negara lain sebagai bagian dari penyelesaian rencana kolonial untuk memusnahkan Palestina, dan menekankan perlunya tindakan tegas oleh masyarakat internasional untuk menentang dan menghadapi konspirasi ini.

Seraya mengisyaratkan pidato kurang ajar perdana menteri Israel terkait pembentukan negara Palestina di wilayah Arab Saudi, Araghchi menilai pidato ini sebagai pemberontakan rezim pendudukan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional.

Menlu Arab Saudi seraya menekankan sikap permanen negara ini dalam menentang tegas setiap rencana pengusiran paksa bangsa Palestina dari Gaza ke negara lain, mendukung usulan Iran untuk menyelenggarakan pertemuan tingkan menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna mengumumkan sikap bersatu melawan konspirasi ini.

Menlu Malaysia: Relokasi Paksa Warga Gaza sepenuhnya Tertolak

Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Iran memuji dukungan Malaysia terhadap rakyat pejuang Palestina, terutama selama genosida rezim Zionis selama 16 bulan. Ia menggambarkan rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana kolonial untuk menyapu bersih Palestina, dan seraya menyatakan rencana ini terkutuk, ia menyerukan sikap tegas dan koheren dari negara-negara besar dan berpengaruh Islam terhadap konspirasi berbahaya ini.

Menlu Malaysia seraya mengisyaratkan sikap negaranya dalam mengutuk segala bentuk rencana relokasi rakyat ke luar Gaza, menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Gaza sama halnya dengan pembersihan etnis dan sepenuhnya tertolak.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada 4 Februari menuntut pengosongan total Jalur Gaza dan pemindahan warganya ke negara-negara Arab tetangga, dan wilayah lain serta berkuasanya Amerika di Gaza. trump sebelumnya kepada para pemimpin negara Arab dan tetangga Palestina pendudukan termasuk Mesir dan Yordania menginstruksikan untuk menerima warga Gaza. (MF)