Gharibabadi: Tuntan Berlebihan, Iran Tolak Usulan AS
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional mengatakan bahwa perundingan dimulai di Islamabad dan pihak Amerika mengajukan sebuah rancangan yang memuat tuntutan-tuntutan berlebihan, yang secara tegas ditolak oleh delegasi Iran.
Menurut Pars Today, mengutip Kantor Berita Mehr, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, dalam seminar Para Ahli Hukum yang Mengorbankan Jiwa, menyinggung jalannya perundingan terbaru dan mengatakan, "Perundingan dimulai di Islamabad dan pihak Amerika mengajukan sebuah rancangan yang memuat tuntutan-tuntutan berlebihan. Delegasi Iran secara tegas menolak rancangan tersebut."
Ia melanjutkan, "Pihak Amerika menyatakan bahwa apabila rancangan itu ditolak, perundingan akan dianggap gagal dan mereka akan pergi. Pada akhirnya, hal itulah yang terjadi dan delegasi Amerika meninggalkan meja perundingan."
Gharibabadi menegaskan bahwa dari pihak delegasi Iran tidak ada desakan ataupun permohonan apa pun agar perundingan dilanjutkan. Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan contoh diplomasi yang bermartabat dari Republik Islam Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional itu juga menyinggung perkembangan terkait Selat Hormuz.
Ia mengatakan bahwa setelah Republik Islam Iran kembali menutup Selat Hormuz menyusul kejahatan Amerika, sekitar lebih dari dua pekan lalu, pembicaraan kemudian diselenggarakan di Oman.
Ia menjelaskan bahwa pihak lawan bersikeras agar jalur selatan yang telah dibuka untuk pelayaran kapal tetap dibuka hingga perundingan antara Iran dan Oman mencapai hasil, dan baru kemudian ditutup. Namun, delegasi Iran menolak usulan tersebut.
Gharibabadi menegaskan, "Kami dengan jelas menyatakan bahwa apa pun hasil perundingannya, kebijakan prinsipil Republik Islam Iran sejak awal perang telah ditetapkan, dan usulan-usulan semacam itu tidak akan diterima. Setelah itu, kebijakan melanjutkan penutupan Selat Hormuz dan penerapan blokade laut yang ketat tetap dilanjutkan, yang menurutnya juga merupakan wujud dari diplomasi Republik Islam Iran."
