Gharibabadi: Pembukaan Selat Hormuz Bergantung Pelaksanaan Penuh Persyaratan Iran
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, dengan menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali dan pengawasan penuh angkatan bersenjata Iran, mengatakan: Pembukaan kembali jalur air ini hanya dimungkinkan jika seluruh komitmen Amerika Serikat yang telah dilanggar dilaksanakan sepenuhnya, dan hingga syarat-syarat tersebut terpenuhi, Selat Hormuz akan tetap ditutup.
Kazem Gharibabadi pada Selasa malam dalam program wawancara khusus berita di televisi nasional Iran menyinggung kesepahaman Iran dan Oman mengenai koridor laut sementara bersama, dan menegaskan: Kesepahaman ini bukan berarti pembukaan kembali Selat Hormuz, melainkan semata-mata kerangka teknis untuk pengelolaan jalur air ini di masa depan apabila syarat-syarat Iran dilaksanakan.
Ia mengatakan bahwa jalur selatan Selat Hormuz yang berada di perairan internal Oman dan berusaha dibuka oleh Amerika Serikat masih tetap ditutup. Ia menambahkan: Angkatan bersenjata Iran tidak mengizinkan kapal apa pun melintas melalui jalur ini dan jalur tersebut akan segera ditutup secara resmi.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran menegaskan: Dalam kesepahaman baru dengan Oman, jalur masuk menuju Teluk Persia sepenuhnya akan berada di perairan teritorial Iran dan sebagian jalur keluar juga berada di perairan Iran. Selain itu, tidak ada kapal militer yang diizinkan melintas melalui Selat Hormuz dan jalur ini hanya diperuntukkan bagi kapal-kapal komersial.
Gharibabadi, dengan menyinggung komitmen Amerika Serikat yang telah dilanggar dalam Nota Kesepahaman Islamabad, mengatakan: Amerika Serikat harus melaksanakan seluruh komitmennya, termasuk mengakhiri perang di semua front, mencabut sepenuhnya blokade ekonomi, membebaskan dana yang dibekukan, menghentikan ancaman terhadap Iran, dan mencabut sanksi.
Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan milik Iran dan Oman, dan setiap pungutan maupun pengaturan terkait selat tersebut harus ditetapkan melalui koordinasi penuh kedua negara dengan mempertimbangkan hak-hak berdaulat Iran. Gharibabadi menambahkan: Republik Islam Iran selalu menegaskan bahwa penggunaan jalur air ini tidak boleh menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Iran dan pelayaran kapal harus dilakukan dengan mematuhi sepenuhnya peraturan yang diumumkan Iran.
