Komitmen Iran terhadap JCPOA
Pertemuan keenam komisi bersama Iran dan kelompok 5+1 dengan agenda inkonsistensi AS terhadap komitmennya atas kesepakatan JCPOA dan perpanjangan sanksi terhadap Iran (ISA), berlangsung di Wina, Austria.
Pada Desember 2016 , menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengirim surat resmi kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini yang berperan sebagai koordinator komisi bersama JCPOA, mengenai tidak dijalankannya komitmen oleh AS.
Awal Desember lalu, Kongres AS memutuskan untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran, ISA, selama 10 tahun mendatang. Obama setuju untuk memperpanjang sanksi tersebut, tapi menolak menandatanganinya. Perpanjangan sanksi tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap JCPOA.
AS menangguhkan sanksi anti-Iran yang berkaitan dengan program nuklir Tehran. Tapi melanjutkan perpanjangan sanksi lain, bahkan meningkatkannya dengan dalih rudal, pelanggaran HAM, dan klaim infaktual mengenai dukungan Iran terhadap teroris. Selain itu, diperparah dengan instruksi kementerian keuangan AS terhadap bank-bank Eropa dan Asia.
Padahal spirit JCPOA menyerukan kepada semua pihak untuk menjalankan komitmennya supaya tidak menghalangi kerja sama ekonomi antara Iran dan investor di berbagai bidang terutama minyak dan gas.
Kini muncul masalah baru. Obama pergi dan Trump datang. Tim ekonomi Obama segera meninggalkan Gedung Putih digantikan oleh kabinet baru Trump yang tidak mengakui kesepakatan nuklir dengan Iran. Oleh karena itu, berlanjutnya implementasi JCPOA semakin sulit.
Federica Mogherini dalam pertemuan terbaru para de[uti menteri luar negeri Uni Eropa menyinggung masalah ini, dan menegaskan berbagai aspek dari persoalan tersebut. Vladimir Voronkov, delegasi Rusia dalam pertemuan Wina mengatakan, propaganda pemilu adalah sesuatu yang lain, tapi dengan dimulainya masa jabatan baru, akan terjadi sesuatu yang lain. Oleh karena itu, presiden baru AS akan membuka kemungkinan bentuk lain dari dokumen ini.
Kini ada dua pandangan mengenai masalah JCPOA. Pertama, mengenai masalah implementasi dari kesepakatan ini belum dibicarakan, dan penilaiannya ditangguhkan. Kedua, pihak lain yaitu Cina, Rusia dan Uni Eropa yang menyatakan sikapnya mengenai JCPOA. Sebab berlanjutnya masalah ini bukan hanya bagi JCPOA saja, tapi juga masalah lainnya berganti menjadi tantangan, karena ulah satu negara yang mempengaruhi hubungan Iran dengan negara lainnya.
Dalam situasi demikian, Tehran menegaskan bahwa Iran dalam kondisi apapun tidak akan pernah melanggar kesepakatan yang telah dicapai. Masalah ini telah ditegaskan dalam aturan internasional dan kinerja JCPOA yang dijelaskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB no.2231. Inilah yang disampaikan Menlu Iran dalam surat resminya kepada Federica Mogherini.(PH)