Dewan Keamanan dan Pandangan Positif tentang JCPOA

Laporan ketiga sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) di sidang dengar Dewan Keamanan mengkaji kinerja Iran dalam koridor resolusi 2231. Berdasarkan laporan ini, Republik Islam Iran komitmen dengan seluruh janjinya di JCPOA.

Sekjen PBB, Antonio Guterres di laporannya menyebutkan, program nuklir Iran berdasarkan tujuh laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak menyeleweng dan ditujukan untuk kepentingan damai, serta mayoritas anggota Dewan Keamanan dan perwakilan Uni Eropa memuji langkah Iran dalam koridor JCPOA.

Sekjen PBB di bagian lain laporannya meminta Iran menghindari peluncuran rudal balistik. Bagian dari laporan sekjen PBB terkait rudal balistik Iran dijadikan alasan oleh Nikki Haley, wakil tetap Amerika Serikat di PBB dan ia mengklaim Iran dengan meluncurkan rudal balistik dan pembelian ilegal peralatan rudal telah melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan. Wakil Amerika di PBB terus melanjutkan agitasi anti Irannya dan mengklaim senjata dan penasihat militer Iran telah memicu eskalasi bentrokan regional dan membuat solusi krisis ini semakin sulit.

Sidang dengar Dewan Keamanan PBB terkait JCPOA berakhir hari Kamis (29/6) tanpa konklusi khusus. Namun di sidang ini arus politik yang mendominasi dapat dirasakan di sebagian laporan sekjen PBB dan di sikap wakil Amerika serta Perancis di PBB. Meski ada pandangan positif mayoritas peserta di sidang dengar Dewan Keamanan termasuk wakil Uni Eropa, Rusia, dan Cina terhadap JCPOA, Amerika masih seperti sebelumnya dengan menebar agitasi anti Iran dan menggulirkan klaim-klaim tak berdasar tetap memilih merusak JCPOA dan melanggar komitmennya sendiri.

Seiring dengan implementasi JCPOA mulai 16 Januari 2016, IAEA sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kesepaktan nuklir merilis tujuh laporan dan dengan bukti kuat membenarkan bahwa Republik Islam Iran melaksanakan JCPOA dengan baik. Di sisi lain, Amerika terus merongrong pelaksanaan JCPOA dan menebar isu-isu anti Iran di luar kesepakatan nuklir dan interpretasi politik terkait resolusi 2231.

Sekjen PBB dan Amerika Serikat ketika meminta Iran menghindari peluncuran rudal balistik, resolusi 2231 mengharapkan Iran tidak melakukan aktivitas apapun di sektor rudal balistik yang memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir. Sementara Iran berulang kali menekankan bahwa senjata nuklir tidak ada tempat di doktrin militernya dan pada dasarnya rudal Iran dirancang tidak untuk membawa hulu ledak nuklir.

Wakil AS di PBB ketika mengisyaratkan isu-isu di luar JCPOA dan menebar tudingan anti Iran, Washington pada dasarnya tidak komitmen terhadap janjinya di kesepakatan nuklir. Dalam hal ini, PBB hanya duduk diam dan menyaksikan aksi-aksi destruktif Amerika Serikat.

Keputusan terbaru Senat Amerika termasuk pelanggaran baru di spirit JCPOA sejak implementasi kesepakatan ini. Meski demikian, Gedung Putih untuk menutupi perilaku buruknya yang tidak komitmen dengan janjinya serta kegagalan kebijakannya di kawasan memilih bermanuver di isu-isu di luar JCPOA untuk memajukan ambisinya.

Dalam hal ini wakil Rusia di PBB seraya mengkritik Amerika dan sekjen PBB karena sebagian isi laporannya terkait JCPOA yang tidak konstruktif menekankan, isu rudal Iran dan isu regional yang digulirkan dalam bentuk tertentu, tidak memiliki tempat di resolusi 2231 dan dakwaan tanpa dasar dapat menyelewengkan proses implementasi JCPOA dari jalur sebenarnya. (MF)