Laporan IAEA: Mempertanyakan Upaya AS Melanggar JCPOA
Ketika kalangan politik dan media Amerika berusaha keras meragukan komitmen Iran terhadap kesepakatan nuklir, publikasi laporan baru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mempertanyakan serius upaya ini.
IAEA dalam laporan terbarunya tentang Iran yang dipublikasikan 31 Agustus 2017 kembali mengakui Iran komitmen dengan kesepakatan nuklir secara sempurna. Publikasi laporan ini menambah masalah bagi pemerintah Trump untuk melanggar Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA)
Kini, Gedung Putih berusaha mencari alternatif yang dapat mencegah perpanjangan kesepakatan nuklir. Sebagian bukti dan pernyataan dari sumber-sumber dekat Trump menunjukkan ada satu opsi potensial Amerika untuk membatalkan JCPOA dengan alasan non-nuklir.
Dalam kondisi yang demikian, pemerintah Trump mungkin akan menyatakan Iran hanya komitmen dengan teks kesepakatan, tapi dengan uji coba rudal dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang digolongkan Washington sebagai teroris, berarti Tehran telah melanggar semangat kesepakatan itu.
Tapi opsi lain yang ada adalah upaya pemerintah Amerika untuk menekan Iran dengan cara lama. Yakni, menyerahkan informasi palsu kepada IAEA, dimana informasi itu akan menuduh Iran tengah melakukan aktivitas nuklir yang mencurigakan lalu menuntut dilakukannya inspeksi terhadap situs-situs Iran.
Pekan lalu, Trump mengutus Nikki Haley ke kantor IAEA di Wina. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan menekan IAEA agar menuntut dilakukannya inspeksi terhadap situs-situs militer Iran. Sebelumnya, Amerika dengan menyerahkan informasi bohong telah merusak reputasinya dan IAEA dan tidak membuahkan hasil. Dengan alasan ini, dokumen potensi dimensi militer (PMD) untuk selamanya telah didutup oleh IAEA.
Sekaitan dengan hal ini, Los Angeles Times menulis:
"Telah tiba waktunya Trump berhenti bermain dengan dukungan Amerika atas kesepakatan nuklir. Selama Iran komitmen terhadap isi kesepakatan ini, Amerika harus melaksanakan janjinya."
Kabinet Trump saat ini berada dalam kondisi sulit dan pada saat yang sama tidak dapat diprediksi.
Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri, James Mattis, Menteri Pertahanan, Herbert McMaster, penasihat keamanan nasional dan Jenderal Joseph Dunford, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika termasuk para tokoh yang meyakini membatalkan JCPOA tidak menguntungkan Amerika.
Al-Monitor Amerika hari Jumat dalam sebuah laporan menulis:
"Masuknya John Kelly, kepala staf baru Gedung Putih dan dikeluarkannya sejumlah penasihat Trump seperti Steve Bannon, pakar strategis Gedung Putih atau Sebastian Gorka menyebabkan akses para pendukung keluarnya Amerika dari JCPOA kepada presiden Amerika semakin terbatas."
Bagaimanapun juga, Trump menunjukkan dirinya tidak dapat diprediksi. Itulah mengapa untuk mengetahui keputusan barunya soal JCPOA harus menanti hingga bulan Oktober, ketika disampaikan laporan pemerintahnya soal kesepakatan ini.
