Di Balik Kunjungan Menlu Oman ke Tehran

Yusuf bin Alawi, Menteri Luar Negeri Oman mengunjungi Tehran untuk bertemu dan berdialog dengan para pejabat tinggi Republik Islam Iran mengenai hubungan bilateral dan masalah regional.

Pertemuan ini diselenggarakan ketika Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran dalam beberapa hari terakhir melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Penyelenggaraan pertemuan menteri-menteri luar negeri empat negara; Iran, Turki, Georgia, dan Azerbaijan di Baku, ibukota Azerbaijan dan setelah itu ikut dalam sidang bersama menteri-menteri luar negeri Iran, Rusia dan Turki di Astana, ibukota Kazakhstan untuk membahas transformasi terbaru politik dan medan Suriah merupakan agenda Zarif dalam pertemuan-pertemuan ini.

Bersamaan dengan itu, diselenggarakan juga sidang Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) di Wina, Austria yang membahas sikap destruktif Amerika dalam pelaksanaan kesepakatan ini.

Sementara Oman merupakan satu pihak yang diajak konsultasi oleh Iran dalam berbagai masalah regional. Masalah ini sangat penting, khususnya bagi Oman yang berperan dalam menyukseskan upaya yang telah dilakukan dalam perundingan nuklir.

Sidang ke-11 Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) diselenggarakan hari Jumat (16/3) yang dihadiri delegasi Iran, kelompok 5+1 dan wakil Uni Eropa yang dipimpin oleh Sayyid Abbas Araqchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran dan Helga Schmid, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.

Dengan mencermati perkembangan terbaru ini, tujuan lawatan Yusuf bin Alawi, Menteri Luar Negeri Oman ke Tehran membawa dua pesan penting. Pertama, Oman sebagai negara tetangga di selatan Iran meyakini pentingnya interaksi regional di level tertinggi dengan Iran. Kedua, Tehran dan Muscat menentang kebijakan yang menciptakan krisis di kawasan.

Satu dari contoh perilaku  ini adalah pernyataan hari Kamis (15/3) Pangeran Mahkota Arab Saudi dalam wawancaranya dengan televisi CBS Amerika. Mohammed bin Salman yang terus berusaha menutupi kesalahannya dan melimpahkannya kepada Iran dengan menyebut Republik Islam Iran sebagai negara berbahaya. Padahal Iran selalu berusaha menyelesaikan masalah regional dan memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.

Kebijakan ini dirancang dan dikoordinasi oleh segi tiga Amerika, Arab Saudi dan Israel yang fokus pada tiga masalah penting; Pertama, menolak uji coba rudal balistik. Kedua, memperkenalkan Iran sebagai ancaman regional dan ketiga, menuduh Iran mendukung kelompok-kelompok teroris.

Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah Trump ingin menjadikan Iran petualangan barunya di kawasan?

Jim Walsh, analis Amerika menyakini bahwa Trump dengan membuat klaim-klaim ini berusaha memaksa Iran bereaksi keras dan dengan cara ini dapat menuduh Iran menciptakan krisis di kawasan. Setelah itu, Amerika dapat menjustifikasi keluarnya Amerika dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Tentunya dalam JCPOA telah diprediksi bila Iran tidak dapat memanfaatkan kepentingan ekonominya dari kesepakatan ini, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan.

Sayid Mohammad Kazem Sajjadpour, Kepala Pusat Penelitian Politik dan  Internasiona Kementerian Luar Negeri Iran dalam seminar menganalisis JCPOA di Universitas TOBB Ankara, Turki menegaskan, JCPOA bukan kesepakatan antara Iran dan Amerika, tapi dokumen hukum internasional antara negara-negara berpengaruh dalam konstelasi politik internasional.(SL/PH)