Larijani: Keputusan Trump Membuat Malu AS

Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani mengatakan, langkah terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memalukan negara-negara yang mengklaim diri sebagai pengelola global.

Larijani mengungkapkan hal itu dalam sidang terbuka parlemen pada hari Rabu (9/5/2018) untuk mereaksi keluarnya AS dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).

"Semua telah menyaksikan pernyataan konyol presiden AS (Donald Trump), di mana orang ini menjalankan misi diplomatik lebih dari satu tahun," ujarnya.   

Dia menambahkan, satu hari Trump di hadapan para pemimpin negara-negara dunia di PBB mengatakan bahwa dia akan menghancurkan rakyat Korea Utara dan bahkan Trump berulang kali mengejek pemimpin Korut, namun di hari lain, Trump lupa dengan semua perkataannya dan mengatakan bahwa pemimpin Korut adalah orang yang terhormat dan dia akan berunding dengannya.

"Presiden AS (Donald Trump) satu hari mengancam Uni Eropa tentang tarif-tarif barang, dan di hari lain mengumumkan hal itu tidak berlaku untuk para sekutunya. Satu hari, dia mengumumkan akan segera keluar dari Suriah, namun dua hari berikutnya, AS mengembom berbagai wilayah negara itu," tuturnya.

Larijani menjelaskan, Trump mengira sejarah negara-negara dan pikiran bangsa-bangsa menderita kelupaan seperti dirinya yang pelupa, di mana peristiwa ini menunjukkan bahwa rakyat Amerika sedang terjebak oleh individu yang menderita gangguan narsisme (gangguan psikologis ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk kepentingan pribadinya dan juga rasa ingin dikagumi).

Presiden AS pada Selasa malam mengambil keputusan sepihak untuk keluar dari JCPOA dan berjanji untuk memulihkan sanksi nuklir Iran.

Uni Eropa, Perancis, Inggris, dan Jerman menyatakan penyesalan atas keputusan Trump keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Para pemimpin tiga negara Eropa itu dalam sebuah pernyataan bersama, meminta Iran untuk menahan diri dan tetap menjaga komitmennya terhadap perjanjian nuklir JCPOA.

Perjanjian nuklir Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Perancis, Inggris, AS ditambah Jerman) ditandatangani pada Januari 2015 dan mulai berlaku pada Januari 2016, namun AS tidak komitmen dengan kesepakatan tersebut.

Pemerintahan Trump memberlakukan sanksi-sanksi baru dan mencegah Iran untuk memanfaatkan perjanjian nuklir tersebut. (RA)