Iran-Sri Langka Tekankan Perluasan Kerja Sama

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani mengatakan, kebijakna regional Iran adalah melindungi keamanan, stabiliats dan penumpasan terorisme.

"Republik Islam Iran merasa bahagia karena telah membantu pemerintah dan rakyat Irak untuk menumpas Daesh (ISIS), sehingga rakyat negara ini bisa pergi ke kotak-kotak suara dengan aman dan tenteram," kata Rouhani dalam pertemuan dengan delegasi tinggi Iran dan Sri Lanka di Tehran, ibu kota Iran, Minggu (13/5/2018).

Dia lebih lanjut menilai keluarnya Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) sebagai langkah yang melanggar moral, adat dan peraturan internasional.

"Inkonsistensi AS menunjukkan bahwa mereka tidak komitmen dengan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dipercaya," imbuhnya.

Presiden Iran menekankan pentingnya untuk memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa yang hak-haknya terampas.

"Amat disesalkan bahwa rakyat Palestina mengalami penindasan dan kejahatan selama 70 tahun dan rezim penjajah, Zionis Israel terus melanjutkan kejahatan-kejahatannya," ujarnya.

Di bagian lain pernyataannya, Rouhani menyebut hubungan antara Iran dan Sri Lanka sebagai positif dan bersahabat. Dia menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan hubungan komprehensif terutama kerja sama perdagangan dan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, juga menyebut perluasan hubungan dan kerja sama ekonomi antara Colombo dan Tehran dalam kerangka peningkatan level pertukaran perdagangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai penting.

Dia menyerukan partisipasi para investor dan pengusaha Iran dalam pelaksanaan proyek-proyek di Sri Lanka.

"Sri Lanka tidak pernah setuju dengan penerapan sanksi politik dan ekonomi terhadap Iran dan meyakini bahwa kekuatan-kekuatan dunia harus mempertimbangkan kembali berbagai kebijakannya terhadap Tehran," kata Sirisena.

Presiden Sri Lanka menyinggung bahwa hari ini musuh bangsa-bangsa melancarkan konspirasi terhadap kemandirian negara-negara tertentu dengan dalih Hak Asasi Manusia.

"Semua negara harus secara bebas merealisasikan hak-haknya dan secara bebas membela haknya," pungkasnya. (RA)