Efektifkah Sanksi AS terhadap Menlu Iran ?

Kementerian Keuangan AS akhirnya memasukkan nama menteri luar negeri Iran dalam daftar sanksi negeri ini.

Pada Kamis pagi, Kementerian Keuangan AS menempatkan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dalam daftar sanksi, dan menuding kementerian luar negeri Iran sebagai institusi yang memuluskan jalan bagi Tehran untuk melanjutkan kegiatan destabilisasinya di  kawasan.

Berkaitan dengan masalah ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menanggapi sanksi yang dijatuhkan terhadap kepala jawatan diplomasi pemerintah Iran, dengan mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri Iran sebagai alat untuk mendukung kebijakan destruktif Republik Islam.

"Sanksi, tekanan maksimum, dan ancaman" menjadi tiga alat pemerintahan AS yang dipimpin Donald Trump untuk melawan Iran setelah AS keluar dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi nuklir terhadap Tehran.

Diplomasi serta langkah politik cerdas dan rasional Iran selama ini berhasil menggagalkan kebijikan unilateralisme Trump terhadap Republik Islam Iran, terutama penyebaran Iranophobia di  Timur Tengah dan dunia.

Politik luar negeri Iran mampu menumbuhkan kesadaran publik dunia mengenai kebijakan destruktif pemerintahan Trump menyebabkan kebuntuan bagi para pejabat AS.

Selama kunjungannya baru-baru ini ke New York dan berbagai wawancaranya dengan media AS, Menteri Luar Negeri Iran berhasil melancarkan diplomasi yang efektif di jantung lawan dengan membongkar kekeliruan kebijakan luar negeri Trump terhadap Iran dan dunia. Dalam kondisi tertekan, Iran justru berhasil memenangkan perang media melawan Amerika Serikat.

Realitasnya, kekuatan logika diplomasi Iran di dunia berhasil meyakinkan opini publik dunia mengenai permusuhan AS terhadap bangsa Iran. Presiden AS, Donald Trump mengklaim tekanan dan sanksi menargetkan pemerintah Iran, tetapi faktanya sanksi ekonomi berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat Iran. Oleh karena itu, klaim Trump hanya isapan jempol belaka. 

Terorisme ekonomi yang diadopsi oleh pemerintahan Trump terhadap rakyat Iran termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang jelas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Selain itu, klaim AS lainnya yang menjatuhkan sanksi terhadap Menlu Iran menunjukkan kebohongan klaim "dialog tanpa syarat" maupun "dialog jujur" ​​AS dengan Iran.

Pernyataan Menteri Luar negeri AS bahwa jalan untuk berdialog dengan Iran terbuka terlihat jelas tidak konsisten dengan tindakan sanksi yang dikeluarkan kementerian keuangan AS, dan sekali lagi memperlihatkan paradoks dan kebingungan langkah AS terhadap Iran yang ditampilkan kepada dunia.

Sanksi terbaru AS terhadap Menlu Iran mengindikasikan bahwa diplomasi Iran berpengaruh di arena global, yang menjadi tantangan bagi pemerintahan Donald Trump di semua bidang.

Diplomasi Zarif dari timur ke barat dan dari utara ke selatan berhasil mematahkan konfrontasi AS terhadap bangsa Iran serta konsekuensi dari pendekatan unilateral Trump terhadap dunia. Oleh karena itu, di era  media sosial ini, sanksi AS terhadap Menlu Iran tidak akan pernah bisa menghentikan diplomasi efektifnya, bahkan sebaliknya bisa menjadi bumerang bagi Gedung Putih sendiri. 

Salah satu anggota kelompok Win Without War, Stephen Miles mengatakan, orang-orang bodoh di Gedung Putih tidak tahu apa yang mereka lakukan, atau tahu persis apa yang mereka lakukan, dan berambisi menyulut perang.

Richard Nephew, mantan pejabat urusan sanksi AS terhadap Iran di era pemerintahan Obama menyebut tindakan tim ekonomi pemerintahan Trump memboikot menteri luar negeri Iran tidak akan efektif untuk memengaruhi diplomasi Zarif(PH)