Manuver Baru AS Melawan Iran
Amerika Serikat kembali mengadopsi kebijakan isolasi politik terhadap Republik Islam Iran setelah lebih dari tiga bulan sejak pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
Kebijakan mencitrakan Tehran sebagai ancaman merupakan sebuah cara yang masih dipertahankan oleh para pejabat Washington. Dalam prakteknya, AS berbagi tugas antara Gedung Putih dan Kongres untuk mengambil langkah-langkah agresif terhadap Iran.
Langkah terbaru AS adalah penyerahan sebuah draft resolusi oleh Randy Forbes, wakil Partai Republik dari Virginia di Kongres. Jika resolusi ini lolos, kehadiran militer Iran di Teluk Persia akan dianggap sebagai sebuah tindakan pemicu ketegangan.
Berdasarkan laporan situs Kongres AS, draft resolusi itu mengkritik Iran karena tidak mematuhi apa yang disebut hukum maritim internasional dan mengabaikan resolusi-resolusi PBB.
Rancangan Kongres mengklaim bahwa latihan militer Iran di perairan Teluk Persia dengan cara yang menimbulkan ketegangan, telah menggerogoti stabilitas kawasan, meningkatkan eskalasi bahaya yang tidak perlu, dan menambah risiko bagi personel Angkatan Bersenjata AS di luar negeri.
Contoh kasus yang disebut Randy Forbes untuk mencitrakan ancaman kehadiran Iran di Teluk Persia antara lain; latihan pasukan Iran dalam jarak 1500 yard dari kapal induk AS Harry Truman pada Desember 2015, penerbangan pesawat militer Iran di atas kapal induk tersebut pada Januari 2016, dan penangkapan awak dua kapal patroli AS, yang masuk secara ilegal ke perairan Iran.
Draft resolusi ini meminta pemerintah AS untuk mengambil tindakan tegas terhadap apa yang disebut perilaku berbahaya Iran.
Tujuan dari manuver ini dalam kebijakan strategis AS di Timur Tengah adalah kelanjutan proyek Iranphobia dan penjualan senjata kepada negara-negara Arab di kawasan. Padahal, kehadiran militer AS di kawasan merupakan pemicu ketegangan dan ancaman bagi keamanan kolektif.
Para pejabat Washington dengan merilis laporan bias tentang situasi hak asasi manusia, juga mengejar tujuan Iranphobia dan dalam isu terorisme, AS dengan pendekatan yang sama melakukan aksi ilegal dan merampas aset Iran.
Dalam kasus HAM, AS justru telah menjadi simbol pelanggaran HAM dan tidak dapat menjadi pembela hak asasi manusia, karena negara itu mendukung terorisme dan terlibat berbagai kejahatan.
AS senantiasa mendukung aksi teror rezim pembunuh, Israel di kawasan dan menyebut rezim penjahat dan teroris itu sebagai sekutu strategisnya. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa pengadilan di negara itu dalam mengusut pengaduan keluarga korban terhadap "kejahatan terorisme" dapat menggunakan aset Iran yang diblokir sebagai uang kompensasi.
Iran membantah segala bentuk keterlibatan dalam pemboman di pangkalan militer Angkatan Laut AS di Beirut pada tahun 1983 yang menewaskan 241 tentara negara itu.
Keputusan itu menunjukkan bahwa pemerintah AS terang-terangan ingin merampok kekayaan Iran. Dalam hal ini, Deputi Urusan Internasional di Mahkamah Agung Iran, Mohammad Javad Larijani mengatakan pelajaran penting dari perilaku tersebut adalah bahwa jangan pernah percaya pada AS.
Parlemen Iran juga menilai keputusan Mahkamah Agung AS sebagai ancaman serius terhadap sistem dan hukum internasional, dan menegaskan parlemen akan menindaklanjuti kasus tersebut.
Perilaku AS ini merupakan sebuah kasus yang harus ditindaklanjuti secara serius melalui lembaga-lembaga internasional, karena AS telah melanggar prinsip kekebalan negara dunia dan PBB juga harus melibatkan diri dalam perkara ini. (RM)