Iran Sebut Keputusan FATF, Politis
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyebut keputusan memasukkan Iran dalam daftar Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) sebagai langkah politis dan mengatakan, label pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak pernah melekat dengan Republik Islam.
Seperti dikutip IRNA, Sayid Abbas Mousavi menuturkan Iran sudah lebih dari dua tahun melaksanakan semua aturan dan norma-norma yang berhubungan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada Jumat (21/2/2020) memasukkan Iran dalam daftar hitam dengan alasan yang disebut "tidak mematuhi norma-norma internasional melawan pendanaan terorisme."
Mousavi menyayangkan tindakan destruktif Amerika Serikat, Arab Saudi, dan rezim Zionis yang mencampuri aturan kerja lembaga-lembaga internasional.
"Mereka mencoba melakukan politisasi dengan menggunakan pengaruhnya dalam mekanisme internasional," ungkapnya.
Jubir Kemenlu Iran menjelaskan bahwa Tehran menjalin kerja sama maksimal dengan FATF untuk melawan pendanaan terorisme dan memiliki transparansi yang luar biasa.
"Arab Saudi sebagai bank sentral terorisme dan Israel sebagai pendukung utama organisasi-organisasi teroris di seluruh dunia, tidak pernah dilawan aksi destruktif mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati menyebut keputusan FATF sebagai aksi politis dan tidak teknis.
"Langkah seperti ini tidak akan menciptakan masalah bagi perdagangan internasional Iran," tegasnya. (RM)
