Pesan Tegas Iran kepada Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan setiap pembatasan baru dalam resolusi 2231 yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB, akan menyalahi komitmen mendasar yang dijanjikan kepada rakyat Iran.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan virtual sidang Dewan Keamanan untuk membahas laporan periodik Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelaksanaan resolusi 2231 dan perjanjian nuklir JCPOA pada hari Selasa (30/6/2020).

"Opsi-opsi Iran terhadap perpanjangan embargo senjata akan sangat tegas," tandas Zarif.

Berdasarkan ketentuan resolusi itu, Sekretaris Jenderal PBB berkewajiban menyerahkan laporan tentang implementasi resolusi kepada Dewan Keamanan setiap enam bulan sekali. Laporan itu secara resmi diserahkan kepada Dewan pada Selasa kemarin untuk dibahas oleh para anggotanya.

Anehnya, laporan baru ini sejalan dengan langkah-langkah Amerika Serikat untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran, karena materi yang disampaikan oleh sekjen PBB merupakan sebuah laporan yang tidak faktual dan menyesatkan.

Menlu Iran dalam pidatonya kembali mengkritik unilateralisme Amerika yang dijalankan di tingkat internasional.

Zarif menegaskan bahwa batas waktu untuk mengakhiri embargo senjata yang tercantum dalam resolusi 2231 adalah bagian integral dari kompromi yang dimenangkan dengan susah payah, di mana para anggota JCPOA akhirnya menyetujui JCPOA secara keseluruhan dan resolusi 2231.

Pada dasarnya, Iran telah menyampaikan pesannya mengenai nasib JCPOA dan juga keamanan regional kepada semua negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara di kawasan.

Yang pasti, resolusi-resolusi Dewan Keamanan adalah bagian dari hukum internasional dan harus dilaksanakan oleh semua anggota. Namun, AS secara resmi menolak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian nuklir dan resolusi 2231, mereka justru memilih menerapkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran.

Kebijakan ini secara tegas dikecam oleh Cina dan Rusia sebagai dua kekuatan lain di Dewan Keamanan. Wakil Tetap Cina untuk PBB, Zhang Jun mengatakan AS tidak memiliki hak untuk menggunakan apa yang disebut "mekanisme snapback" untuk mengembalikan sanksi-sanksi internasional terhadap Iran.

Saat ini, penentangan terhadap kebijakan unilateral AS terus meningkat di kancah internasional dan fenomena ini tentu tidak menguntungkan Washington dan Presiden Donald Trump, yang akan bertarung untuk mempertahankan posisinya pada pilpres November 2020.

Dalam situasi saat ini, Dewan Keamanan PBB perlu mengambil sikap untuk melawan kebijakan unilateral AS dan jika Dewan kembali berdiam diri, maka menurut sindiran menlu Iran, Dewan akan menjadi pihak yang tertinggal dalam multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum.

"Apakah kita akan menjunjung tinggi supremasi hukum atau apakah kita kembali ke hukum rimba dengan tunduk pada ambisi seorang pengganggu yang melanggar hukum?" pungas Zarif. (RM)