Iran Ancam Laksanakan UU Baru Jika AS tidak Penuhi Kewajiban JCPOA

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan Iran telah menunjukkan niat baiknya dalam perjanjian nuklir JCPOA, dan Amerika Serikat harus memenuhi kewajiban perjanjian tanpa prasyarat berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Hal itu disampaikan Zarif dalam pertemuan virtual Mediterranean Dialogue (MED) yang diselenggarakan oleh Italia pada hari Kamis (3/12/2020).

“Iran tidak akan menegosiasikan ulang perjanjian yang sebelumnya sudah dirundingkan. Eropa dan AS harus berkomitmen untuk melaksanakan JCPOA, Amerika tidak dalam posisi untuk menetapkan syarat dalam hal ini,” tegasnya.

Zarif menandaskan bahwa jika pihak lain tidak memenuhi kewajiban mereka, UU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi akan dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 9 UU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi, Iran akan menghentikan implementasi sukarela Protokol Tambahan jika pihak lain dalam JCPOA tidak memenuhi kewajibannya, satu bulan setelah undang-undang ini disahkan.

Di bagian lain pidatonya, Zarif meminta negara-negara Barat untuk melihat perilaku mereka sendiri sebelum mengkritik Iran.

“Negara-negara Barat telah menjual senjata lebih dari 100 miliar dolar ke wilayah Asia Barat dan mendukung terorisme Israel,” ujarnya.

Dia juga mengkritik sikap pasif negara-negara Eropa dalam kasus pembunuhan salah satu ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Syahid Mohsen Fakhrizadeh.

“Sejumlah negara mengecam tindakan tersebut, tetapi tiga negara Eropa (Prancis, Inggris, dan Jerman) tidak mengecam aksi terorisme ini,” pungkasnya.

Soal tindakan tidak manusiawi AS yang mencegah Iran untuk memenuhi kebutuhan medisnya, Zarif mengatakan AS bahkan memblokir akses Iran ke sumber daya keuangan untuk membeli vaksin Corona, padahal ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan ini terjadi di hari-hari terakhir pemerintahan Donald Trump.

“Iran siap melakukan pertukaran tahanan,” ujarnya mengacu pada penahanan sejumlah orang Iran oleh negara Eropa dan Amerika. (RM)