Iran Aktualita, 10 April 2021

Dinamika di Republik Islam Iran diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya perundingan Komisi Bersama JCPOA di Wina dan tuntutan Iran.

Selain itu, masih ada isu lain seperti penegasan Presiden Rouhani mengenai pengokohan multilaterisme serta ketahanan dan kekuatan Iran menghadapi tantangan, pernyatan jubir Kemenlu Iran terkait perundingan di Wina, penegasan jubir pemerintah Iran terkait tidak adanya perundingan dengan AS, statemen menhan Iran soal sumber krisis di kawasan, insiden yang dialami kapal Iran di Laut Merah serta berbagai isu lainnya.

Iran Umumkan Syarat Jika AS Ingin Hidupkan JCPOA

Kepala delegasi Iran dalam pertemuan Komisi Bersama JCPOA, mengatakan Tehran tidak tertarik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir secara bertahap.

Sayid Abbas Araqchi dalam wawancara dengan Press TV di Wina, Austria, Selasa (6/4/2021) malam, menuturkan pembicaraan teknis tentang pencabutan sanksi dan langkah-langkah Iran dalam JCPOA akan dilanjutkan.

“Para negosiator akan berada di Wina untuk mengadakan pertemuan lain pada hari Jumat,” tambahnya.

Araqchi menegaskan Amerika Serikat harus mencabut sanksi Iran sekaligus jika benar-benar ingin bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, yang ditinggalkannya sekitar tiga tahun lalu.

“Pencabutan sanksi AS merupakan langkah pertama dan terpenting untuk menghidupkan kembali JCPOA,” tegasnya.

Araqchi menggarisbawahi bahwa Iran siap menghentikan langkah-langkah kompensasi di sektor nuklir segera setelah sanksi dicabut dan setelah diverifikasi, dan kembali menerapkan JCPOA secara penuh.

Dia menjelaskan pertemuan Wina tidak menghadirkan perwakilan AS, dan itu hanya melibatkan Iran dengan negara-negara anggota JCPOA yang tersisa; Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan Jerman.

Komisi Bersama JCPOA mengadakan pembicaraan putaran pertama selama satu jam di kota Wina, dengan dihadiri perwakilan dari Iran dan Kelompok 4+1.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan jika AS ingin menyelamatkan perjanjian nuklir JCPOA, mereka harus mencabut semua sanksi.

Khatibzadeh kepada Press TV, Selasa (6/4/2021) malam, menuturkan Tehran sama sekali tidak menerima rencana bertahap untuk menghidupkan perjanjian nuklir 2015 ini.

Iran Tuntut AS Cabut Semua Sanksi Sekaligus

Wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik, mengatakan selama Amerika Serikat tidak mencabut semua sanksi dan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir, maka tidak satupun dari kegiatan nuklir Iran terutama soal pengayaan, yang akan dihentikan apalagi dikurangi.

Hal itu diungkapkan oleh Sayid Abbas Araqchi dalam sebuah pernyataan, Kamis (8/4/2021) seperti dikutip kantor berita IRNA.

“Pengayaan 20 persen sedang berjalan dengan cepat dan proses ini akan berlanjut sampai kesepakatan tercapai, yang mengharuskan AS mencabut semua sanksi, seperti yang sudah sering disampaikan, semua sanksi harus dicabut sekaligus,” ujarnya.

Araqchi menjelaskan bahwa tim perunding Iran sedang bernegosiasi dengan kelompok negara anggota JCPOA saat ini yaitu; tiga negara Eropa, Rusia dan Cina, serta Uni Eropa sebagai koordinator kesepakatan.

Di sisi lain, lanjutnya, Uni Eropa sedang berbicara dengan Amerika dengan cara mereka sendiri dan menyampaikan hasil perundingan.

Menurutnya, ada tanda-tanda bahwa pihak AS sedang mengkaji posisinya dan bergerak menuju pencabutan sanksi secara penuh.

Pada Mei 2018, Presiden AS waktu itu, Donald Trump mengumumkan penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran dan kemudian mengembalikan sanksi nuklir serta menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Tehran.

Presiden AS saat ini, Joe Biden menyatakan minatnya untuk bergabung kembali dengan JCPOA, tetapi belum ada tindakan praktis yang diambil oleh pemerintahan Biden ke arah sana.

Khatibzadeh: Agenda Komisi Bersama, Implementasi Komitmen Pihak Seberang

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan, agenda Komisi Bersama JCPOA adalah implementasi komitmen pihak seberang.

"Agenda sidang ini mencabut sanksi zalim Amerika terhadap Iran dan mekanisme implementasi komitmen pihak seberang," ungkap Saeed Khatibzadeh Senin (5/4/2021) seperti dilaporkan Klub Jurnalis Muda Iran (YJC).

Ia menjelaskan bahwa sidang Komisi Bersama JCPOA hari Selasa (6/4/2021) ini tidak berbeda dengan sidang sebelumnya.

"Kelompok 4+1 harus menjalankan komitmennya terhadap Republik Islam Iran," tambah Khatibzadeh.

Saeed Khatibzadeh terkait klaim Koran Wall Street Journal soal tercapainya dua kesepakatan di Wina mengatakan, "Di mana dan bagaimana pembicaraan Kelompok 4+1 dengan Amerika Serikat tergantung pada Kelompok itu sendiri."

Jubir Kemenlu Iran menekankan, jalan sangat jelas, sanksi Amerika harus dicabut total dan diverifikasi, dan kami hanya memiliki satu langkah, yaitu mencabut semua sanksi AS, dan sebagai gantinya, Iran siap menghentikan tindakan kompensasinya dan mundur.

Menyinggung dokumen Kemitraan Bersama Iran-Cina, Khatibzadeh mengungkapkan, dokumen ini belum berstatus kontrak.

Sementara terkait potensi penandatanganan dokumen ini dengan negara lain, ia mengatakan, "Ada peluang dan kami juga memiliki dokumen dengan Rusia yang akan diperbaruhi."

Menyinggung rencana kunjungan perdana menteri Korea Selatan ke Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan, "Kami menyambut kunjungan ini dan penentuan perincian teknis lawatan ini akan selesai, dan setelah final kami akan mengumumkannya."

Iran Tolak Berikan Informasi ke IAEA Sebelum Sanksi Dicabut

Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), mengatakan informasi apapun tidak akan diberikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebelum sanksi dicabut.

Behrouz Kamalvandi dalam wawancara dengan TV-2 IRIB, Kamis (8/4/2021) malam, menjelaskan ada dua jenis informasi terkait kegiatan nuklir Iran, pertama dari kamera dan kedua dari catatan.

"Informasi ini akan diserahkan ke IAEA dalam jangka waktu tiga bulan jika sanksi dicabut dan jika sanksi belum dicabut setelah tiga bulan, informasi akan dihapus," ujarnya.

Kamalvandi juga meminta IAEA untuk membuat komitmen terhadap informasi yang mereka terima tentang program nuklir Iran.

Soal perundingan Komisi Bersama JCPOA yang sedang berlangsung di Wina, Austria, dia mengatakan sebuah tim negosiasi dari Organisasi Energi Atom Iran mengikuti perundingan di Wina.

"Strategi umum tim negosiasi Iran adalah memperjelas nasib sanksi terlebih dahulu," ungkapnya.

Kamalvandi mencatat bahwa beberapa kekuatan dunia menekan lembaga-lembaga internasional dan media-media Barat juga melancarkan propaganda terhadap kegiatan nuklir Iran.

"Media-media internasional dengan motif politik biasanya melemparkan tuduhan yaitu; jika mereka ingin Iran tidak memiliki kekuatan dan otoritas, mereka harus berkata bahwa Iran sedang mengejar bom (nuklir) sehingga negara-negara lain menyertai mereka untuk menekan kami," ucapnya.

Rouhani: Prioritas Iran, Perkuat Multilateralisme

Presiden Republik Islam Iran menekankan, prioritas Iran memperkuat multilateralisme sebagai prioritas penting kebijakan luar negeri Iran dan menegaskan, negara-negara anggota Kelompok D-8 akan dihadapkan pada pilihan penting di masa setelah pandemi Corona.

Seperti dilaporkan IRNA, Hassan Rouhani Kamis (8/4/2021) di KTT Kelompok D-8 yang digelar secara virtual seraya mengisyaratkan pandemi Corona di dunia mengatakan, negara-negara anggota D-8 akan dihadapkan pada pilihan penting di masa setelah pandemi Corona.

"Aksi-aksi ilegal unilateralisme Amerika untuk memaksa bangsa Iran bertekuk-lutut sepenuhnya gagal dan meski ada tekanan berat ekonomi, kami dengan bersandar pada kemampuan dalam negeri mampu meraih prestasi besar," ungkap Rouhani.

Lebih lanjut Presiden Iran mengungkapkan, harus dibentuk mekanisme untuk mempermudah perluasan perdagangan antara anggota melalui kemudahan dan metode bea cukai, perbankan dan selain perbankan.

"Di samping pandemi Corona, unilateralisme Amerika dan terorisme ekonomi serta metode untuk menghadapinya termasuk isu-isu lain yang mencoreng citra dunia internasional," papar Rouhani.

Presiden Iran ini menjelaskan, "Dunia Islam menjadi target tindakan Islamofobia sistematis yang selain menarget nilai-nilai dan kehormatan tinggi agama Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi dan pembangunan luas bagi negara-negara Islam."

KTT ke-10 Kelompok D-8 digelar secara virtual Kamis (8/4/2021) dengan dihadiri Presiden Iran dan para pemimpin negara anggota.

Pertemuan virtual ini dipimpin oleh Bangladesh sebagai ketua periodik Kelompok D-8.

Rouhani: Ketahanan Nasional, Kekuatan Iran Hadapi Tantangan !

Presiden Republik Islam Iran menyebut ketahanan nasional sebagai kekuatan yang sangat penting dan terhormat dalam menghadapi setiap rintangan yang menghadang.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dalam pertemuan dengan Satuan Tugas Penanganan Nasional Covid-19 Iran hari Sabtu (3/4/20201) mengatakan, "Di semua tahapan dan di manapun muncul masalah bagi Iran, ketahanan nasional kita telah menjadi kekuatan yang sangat penting dan terhormat,".

"Ketika rakyat Iran memutuskan untuk berdiri tegar bersama menghadapi masalah dengan gigih, maka kita akan berhasil mengatasi semua masalah," ujar Rouhani.

"Salah satu prioritas pemerintah Iran adalah memerangi pandemi Corona, dan kami berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan dan menekan penyebaran virus ini," tegasnya.

Presiden Republik Islam Iran menjelaskan, "Selama empat bulan ke depan, pemerintah Iran akan mengejar empat agenda utama yaitu: pemberantasan virus Corona, menangkal sanksi ekonomi, perbaikan tingkat penghidupan masyarakat dan penyelesaian proyek-proyek ekonomi penting,".

Menhan Iran: Sumber Ancaman Regional, Intervensi Transregional

Menteri Pertahanan Iran dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Tajikistan mengatakan, sumber ancaman regional adalah campur tangan pihak-pihak transregional.

Brigjen Amir Hatami, Kamis (8/4/2021) dalam pertemuan dengan Menhan Tajikistan Sherali Mirzo menuturkan, kedua negara menentang ancaman terorisme yang sumbernya campur tangan transregional.

Ia menambahkan, "Dalam pembicaraan dengan Menhan Tajikistan, dibahas sejumlah masalah bilateral, regional, dan internasional."

Menhan Iran menegaskan, Iran dan Tajikistan memiliki kesamaan sejarah, budaya, agama dan terutama peradaban dan bahasa, oleh karena itu keduanya memiliki banyak peluang yang baik untuk memperluas kerja sama di semua bidang khususnya keamanan dan pertahanan.

Sementara itu Menhan Tajikistan mengatakan, "Kami menyaksikan serta mengenal dari dekat sebagian prestasi dan kemampuan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran."

Jubir Pemerintah Iran: Tidak Ada Perundingan dengan AS

Juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei mengatakan pemerintah AS dalam waktu dekat ini, tidak punya pilihan lain selain mengakhiri tindakan melanggar hukum, dan sanksi sepihak serta pelanggaran perjanjian internasional akan berakhir.

"Hari ini Selasa (6/4/2021), kita menyaksikan babak baru dari sebuah proses untuk mengalahkan arogansi dan menghidupkan kembali perjanjian nuklir JCPOA," kata Rabiei dalam konferensi pers di Tehran.

"Seperti yang kami prediksi pada saat meningkatnya tekanan pemerintahan Trump, AS pada akhirnya akan putus asa dari jalan keliru itu dan mengakui bahwa tekanan maksimum telah gagal dan tidak punya pilihan selain menghidupkan kembali JCPOA," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa prinsip kami sangat jelas dan hal ini akan disampaikan kembali oleh tim negosiator kami.

"Seperti yang sudah disampaikan berulang kali, tidak akan ada negosiasi antara perwakilan Iran dan AS, tetapi kami siap mengirim pesan kepada anggota JCPOA bahwa jika sanksi dicabut dan resolusi 2231 dilaksanakan, Republik Islam siap memenuhi komitmennya dalam tempo sesingkat mungkin setelah memverifikasi pemenuhan komitmen oleh semua pihak," ungkap Rabiei.

"Saat ini kami tidak optimis atau pesimis mengenai hasil pertemuan hari ini, tetapi kami yakin bahwa kami ada di jalur yang benar. Jika kemauan, keseriusan dan kejujuran AS terbukti, itu bisa menjadi indikasi baik untuk masa depan yang lebih baik bagi kesepakatan dan pelaksanaan penuh kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang," pungkasnya.

Kapal Iran Alami Insiden di Laut Merah

Sebuah kapal Iran, Saviz dikabarkan mengalami kecelakaan di perairan Laut Merah.

Seperti dilansir Tasnimnews, Rabu (7/4/2021), dari informasi yang diperoleh, kecelakaan ini terjadi akibat ledakan ranjau limpet yang mengenai lambung kapal.

Kapal Iran, Saviz ditempatkan di Laut Merah selama beberapa tahun terakhir untuk mendukung pasukan khusus Iran yang dikirim dalam misi pengawalan kapal komersial.

Sumber resmi di Iran sejauh ini belum memberikan komentar terkait insiden tersebut.