Apakah Pelucutan Senjata Hizbullah Mungkin Dilakukan?

Ide pelucutan senjata Hizbullah, telah menaikkan suhu perpolitikan Lebanon, dan menjadi hari-hari paling panas di Asia Barat, hingga mendekati titik didih.

 

Rencana pelucutan senjata Hizbullah, yang merupakan hasil tekanan AS, dan dukungan Israel, serta beberapa negara kawasan, dari pandangan kebanyakan pengamat, bukan saja melanggar kedaulatan Lebanon, bahkan mengabaikan realitas politik dan keamanan negara ini sehingga akan menimbulkan bahaya instabilitas dalam negeri, dan memperburuk ketegangan regional.

 

 

 

Hizbullah terbentuk sejak dekade 1980-an sebagai respons atas pendudukan Israel, dan berubah menjadi sebuah kekuatan multidimensi yang memainkan peran militer, politik, dan sosial.

 

Keberhasilan membebaskan wilayah selatan Lebanon pada tahun 2000, dan kemenangan dalam Perang 33 Hari tahun 2006, berubah menjadi simbol perlawanan nasional. Perjanjian Taif tahun 1989 mengakui secara resmi bahwa senjata Hizbullah merupakan alat perlawanan.

 

Pada saat yang sama, Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB tahun 2006, dan gencatan senjata November 2024, menekankan pelucutan senjata kelompok-kelompok non-pemerintah, tapi secara praktis, gagal.

 

 

 

Ide yang diusulkan AS mencakup pelucutan senjata Hizbullah secara penuh, penempatan pasukan Lebanon di wilayah selatan, janji penarikan pasukan Rezim Israel dari lima titik yang diduduki, penyelesaian masalah perbatasan, dan klaim memperkuat kedaulatan nasional.

 

Meskipun demikian, tujuan-tujuan ini lebih berpihak kepada kepentingan Israel dan AS. Syarat pelucutan senjata tanpa penghentian agresi Israel, komitmen bersyarat, dan tidak adanya jaminan keamanan yang kredibel, akan menyebabkan ide ini menjadi sesuatu yang tidak nyata.

 

 

 

1. Perpecahan sektarian: pengesahan terbaru Kabinet Lebanon, tanpa kehadiran menteri-menteri Syiah, telah melanggar norma politik Lebanon, dan memperuncing ketegangan sektarian. Hizbullah dan Gerakan Amal, menganggapnya ilegal, dan masyarakat Syiah, melihat pelucutan senjata sebagai ancaman eksistensi. Pengalaman krisis tahun2008 juga menunjukkan bahwa langkah semacam ini dapat memicu perang saudara.

 

2. Kelemahan Angkatan Bersenjata Lebanon: pasukan Lebanon hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan operasionalnya, dan tidak punya kemampuan pertahanan yang memadai. Krisis ekonomi telah memperburuk kelemahan ini. Maka dari itu misi melucuti senjata bagi Angkatan Bersenjata Lebanon, sepertinya adalah hal yang tidak bisa terealisasi.

 

3. Kelemahan kedaulatan nasional: dalam kondisi ketika Israel, setiap hari menyerang wilayah Lebanon, dan menduduki beberapa wilayah negara ini, maka pelucutan senjata Hizbullah, berarti memusnahkan satu-satunya kekuatan pencegahan.

 

 

 

Rencana pelucutan senjata Hizbullah adalah bagian dari strategi makro AS, dan Rezim Israel, untuk melemahkan poros perlawanan setelah operasi Badai Al Aqsa. Rezim Israel, dengan menggunakan ide ini telah menjustifikasi serangan terhadap Hizbullah, dan meningkatkan bahaya meluasnya perang regional. Begitu juga intervensi asing dan pengawasan drone serta satelit, akan melemahkan kedaulatan Lebanon.

 

 

 

1. Berlanjutnya kebuntuan politik, dan menjadikan rencana itu sekadar tulisan di atas kertas.

 

2. Perang saudara akan pecah jika pemerintah Lebanon bersikeras menjalankan rencana itu.

 

3. Dialog nasional untuk menyusun strategi pertahanan bersama, meskipun tanpa penghentian agresi Israel, dan jaminan-jaminan keamanan kredibel, nampaknya kemungkinannya kecil.

 

 

 

Ide pelucutan senjata Hizbullah, dikarenakan pelanggaran Perjanjian Taif, tidak adanya jaminan keamanan yang kredibel, dan intervensi asing, maka alih-alih bisa dilaksanakan, justru akan menjerumuskan Lebanon, ke dalam bahaya instabilitas, dan dominasi asing.

 

Selama agresi Israel, tidak dihentikan, dan jaminan-jaminan keamanan kredibel tidak disediakan, maka senjata perlawanan akan tetap menjadi jaminan keamanan nasional yang tidak bisa dirundingkan. (HS)