Berita / Dunia
Apa yang Diinginkan Trump dengan Ikut Campur dalam Pilpres Honduras?
Pars Today – Menjelang pemilu 30 November, Honduras menghadapi persaingan ketat yang dipenuhi tuduhan kecurangan, ketegangan politik, dan campur tangan terang-terangan Amerika Serikat; sebuah pemilu yang dapat mengubah masa depan ekonomi dan keamanan negara ini, bahkan mungkin keseimbangan pengaruh asing di Amerika Tengah.
Honduras, sebuah negara kecil di Amerika Tengah dengan populasi sekitar 10 juta jiwa, pada 30 November 2025 akan menyelenggarakan pemilu umum yang dapat menentukan arah politik dan ekonomi negara miskin ini untuk tahun-tahun mendatang. Pemilu ini mencakup pemilihan presiden, 128 anggota Kongres Nasional, 298 wali kota, dan lebih dari 2.000 anggota dewan kota.
Berbeda dengan banyak negara di kawasan, Honduras menggunakan sistem putaran pertama; artinya kandidat yang memperoleh suara terbanyak, tanpa perlu mayoritas mutlak, akan dinyatakan sebagai pemenang. Sekitar 6,5 juta warga memenuhi syarat untuk memberikan suara di Honduras, dan tingkat partisipasi dalam pemilu sebelumnya (2021) sekitar 69 persen.
Namun, pemilu kali ini lebih dari sekadar kontestasi domestik; tuduhan kecurangan, demonstrasi jalanan, keterlibatan militer, dan tekanan eksternal terutama dari Amerika Serikat telah membuat suasana semakin tegang.
Isu-isu utama bagi para pemilih Honduras mencakup tantangan kronis seperti kemiskinan, kekerasan geng kriminal, korupsi pemerintahan, dan migrasi.
Pemerintahan saat ini di bawah Xiomara Castro dari Partai kiri Liberty and Refoundation (LIBRE) telah berkuasa sejak 2021 dan mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem serta meningkatkan keamanan, namun konstitusi tidak mengizinkan pencalonan kembali dirinya.
Pertarungan utama berlangsung antara tiga kandidat terkemuka. Rixi Moncada, 60 tahun, mantan Menteri Keuangan dan Pertahanan dalam kabinet Castro, sebagai kandidat LIBRE menekankan kelanjutan kebijakan kiri, yakni penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan penguatan layanan sosial. Survei terbaru seperti TResearch menunjukkan ia unggul dengan dukungan 44 persen, meskipun para pesaing meragukan angka tersebut.
Salvador Nasralla, seorang presenter televisi dan politisi berpengalaman dari Partai Liberal yang pernah menjadi wakil presiden Castro pada 2022 namun mengundurkan diri, menekankan reformasi ekonomi dan antikorupsi, dengan dukungan sekitar 19,6 persen dalam beberapa survei.
Nasry “Tito” Asfura, 67 tahun, pengusaha keturunan Lebanon dan mantan wali kota Tegucigalpa dari Partai Nasional konservatif, berfokus pada pembangunan infrastruktur, keamanan, dan menarik investasi.
Tuduhan terkait campur tangan militer dan Dewan Pemilu telah meningkatkan kekhawatiran di Honduras. Di tengah situasi ini, keterlibatan langsung Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menjadi faktor eksternal paling menonjol dalam pemilu presiden Honduras.
Pada 26 November 2025, melalui sebuah unggahan di Truth Social, Trump secara terbuka menyatakan dukungan kepada Asfura dan menyebutnya sebagai ‘satu-satunya sahabat sejati kebebasan di Honduras.’
Ia berjanji bahwa jika Asfura menang, Amerika Serikat akan memberikan ‘dukungan luas’ berupa bantuan finansial dan kerja sama keamanan. Namun, ia juga memperingatkan: ‘Jika ia tidak menang, Amerika tidak akan membuang uang baik setelah uang buruk, karena pemimpin yang salah dapat membawa konsekuensi yang sangat buruk.’
Trump sekaligus mengumumkan pemberian grasi penuh kepada Juan Orlando Hernández, mantan Presiden Honduras dari Partai Nasional, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 45 tahun penjara di Amerika Serikat atas tuduhan penyelundupan kokain. Dalam pesan yang sama, Trump menulis bahwa Hernández ‘dihukum dengan sangat keras dan tidak adil.’
Alasan dukungan ini berakar pada kebijakan luar negeri anti-kiri Trump. Ia menggambarkan Asfura sebagai mitra untuk memerangi jaringan perdagangan narkoba. Partai Nasional Honduras pada masa kepresidenan Hernández memiliki kerja sama erat dengan Washington di bidang keamanan, meskipun Hernández sendiri dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba dan kini dipenjara di Amerika Serikat.
Di sisi lain, Trump menyebut Moncada sebagai ‘komunis’ dan Nasralla sebagai ‘di ambang menjadi komunis,’ serta memperingatkan bahwa Honduras berada dalam bahaya berubah menjadi ‘Venezuela berikutnya.’
Dampak dari campur tangan terang-terangan Presiden Amerika Serikat dalam pemilu presiden Honduras bersifat ganda. Di satu sisi, dukungan Trump dapat meningkatkan peluang Asfura, karena sebagian pemilih Honduras sudah khawatir akan kemarahan Trump jika kandidat pilihannya kalah dalam pemilu ini. Di sisi lain, campur tangan terbuka Trump dapat melukai kebanggaan nasional banyak pemilih Honduras dan membuat sebagian dari mereka berpaling dari Asfura.
Selain itu, pemberian grasi kepada Hernández oleh Trump telah memicu kemarahan para aktivis antikorupsi di dalam dan luar Honduras, dan pada akhirnya intervensi ini bisa saja menguntungkan para pesaing Asfura. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemilu Honduras pada 30 November 2025 bukan hanya ujian demokrasi domestik di negara ini, tetapi juga menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana pengaruh politik asing di Honduras.(MF)