Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Malaysia Batalkan 16 Hukum Syariah di Negara Bagian Kelantan.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya seperti;

• Presiden RI Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
• Nilai ekspor kopi Vietnam melonjak 100 persen pada Januari
• Thailand-Kamboja tingkatkan hubungan bilateral ke kemitraan strategis
• Indonesia-Laos-Malaysia jalankan mekanisme troika untuk isu Myanmar

Malaysia Batalkan 16 Hukum Syariah di Negara Bagian Kelantan

Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan belasan hukum Islam yang diberlakukan di negara bagian Kelantan sebagai inkonstitusional.

CNN melaporkan, pengadilan Federal yang beranggotakan sembilan orang, dalam keputusannya menyatakan 16 undang-undang dalam hukum pidana syariah Kelantan batal dan tidak sah.

Belasan UU itu termasuk ketentuan yang mengkriminalisasi kasus sodomi, inses, perjudian, pelecehan seksual, hingga penodaan tempat ibadah.

Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat mengatakan negara bagian Kelantan tidak memiliki kewenangan untuk membuat UU tersebut, karena berada di bawah wewenang parlemen.

"Inti dari ketentuan tersebut adalah hal-hal yang berada di bawah daftar federal, hanya dapat dibuat oleh parlemen," kata Tengku Maimun Tuan Mat.

Malaysia memiliki sistem hukum dua jalur yakni hukum pidana Islam dan hukum keluarga yang sejalan dengan hukum sekuler.

Hukum Islam diberlakukan oleh badan legislatif negara bagian, sementara hukum sekuler disahkan oleh parlemen Malaysia.

Negara bagian Kelantan diperintah oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang menganut hukum Islam ketat.

Putusan terbaru ini memicu kritik dari sebagian kalangan Muslim yang khawatir putusan tersebut bisa melemahkan Islam atau pengadilan syariah di Malaysia. Namun Hakim Tengku Maimun memastikan putusan ini tidak ada hubungannya dengan posisi Islam di negara itu.

Setelah keputusan tersebut, Menteri Agama Mohd Na'im Mokhtar mengatakan otoritas Islam di pemerintah akan mengambil langkah segera untuk memperkuat pengadilan syariah.

Dia juga menambahkan bahwa peradilan Islam tetap dilindungi oleh konstitusi federal.

Presiden RI Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu, 14 Februari 2024, dan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Situs Antara melaporkan, Jokowi dalam keterangan pers usai meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu mengatakan, "Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya,".

Jokowi juga mengingatkan keharusan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjaga netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024.

Dia juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," ujar Presiden Jokowi.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia., Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Untuk pilpres, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Nilai ekspor kopi Vietnam melonjak 100 persen pada Januari

Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam mencatat nilai ekspor kopi Vietnam melonjak menjadi 100,3 persen (yoy) dan menghasilkan 623 juta dolar AS (Rp9,7 triliun) pada Januari.

Dari segi volume, ekspor kopi Vietnam melonjak sebanyak 61,6 persen dengan total pengiriman mencapai 230 ribu ton selama Januari. Kenaikan ekspor juga diikuti dengan peningkatan harga kopi di provinsi Dataran Tinggi Tengah dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.

Di sejumlah daerah, kopi dibeli dengan harga berkisar antara 78.200-79.400 dong Vietnam (Rp50.000-Rp50.750) per kg. Jika melihat tren kenaikan harga saat ini, diperkirakan harga kopi Vietnam akan melampaui 80,000 dong (Rp52 ribu) per kg.

Lonjakan harga kopi di dalam negeri tersebut disebabkan oleh pedagang yang secara aktif membeli kopi menjelang libur Tahun Baru Imlek. Sementara, pengekspor cenderung membeli lebih banyak karena takut kekurangan pasokan seperti yang terjadi tahun lalu.

Hasil panen kopi pada tahun 2023-2024 di Provinsi Đắk Lắk diperkirakan mencapai 580.000 ton, sehingga volume ekspor kopi diperkirakan mencapai 330.000 ton.

Jika harga tetap setinggi sekarang dan sedikit mengalami fluktuasi dalam waktu dekat, nilai ekspor kopi provinsi tersebut dapat mencapai 900 juta dolar AS (Rp14,05 triliun).

Sementara itu, Provinsi Lâm Đồng memiliki lahan kopi sekitar 175.700 hektar dan hasil panen 2023-2024 diperkirakan mencapai 535.000 ton.

Pada 2023, Vietnam mengekspor lebih dari 1,6 juta ton. Angka itu turun 8,7 persen secara kuantitas namun naik 4,6 persen nilainya dibandingkan tahun lalu, dengan mencapai rekor omzet sebesar 4,24 miliar dolar AS (Rp66,2 triliun).

Namun secara nasional, Asosiasi Kopi-Kakao Vietnam (Vicofa) memperkirakan produksi kopi Vietnam pada 2023-2024 akan berjumlah 1,6-1,7 juta ton, yaitu lebih rendah dibandingkan 2022-2023 yang berjumlah 1,78 juta ton.

Thailand-Kamboja tingkatkan hubungan bilateral ke kemitraan strategis

Thailand dan Kamboja sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang diharapkan akan membuka lebih banyak peluang baru untuk bekerja lebih erat.

Kesepakatan tersebut terwujud melalui penandatanganan lima nota kesepahaman (MoU) antara Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Thailand Srettha Thavisin dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet pada Rabu.

Lima nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat, kerja sama akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, transit barang dan perdagangan serta investasi.

Penandatanganan juga melibatkan sejumlah kementerian, Bank Ekspor-Impor Thailand dan Kamar Dagang Kamboja, departemen bea cukai dan Dewan Perdagangan.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Thailand akan membuka konsulat jenderal baru di Siem Reap, sementara Kamboja akan membuka konsulat jenderal baru di Songkhla akhir tahun ini.

Lebih lanjut, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, khususnya di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.

Perdana Menteri Thailand pun meyakinkan Perdana Menteri Hun Manet bahwa Thailand mempunyai kebijakan untuk tidak mengizinkan siapa pun menggunakan Thailand sebagai platform untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri atau melakukan kegiatan yang merugikan terhadap negara-negara tetangga.

Terkait pengembangan kawasan perbatasan, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama eksploitasi sumber daya hidrokarbon.

Thailand dan Kamboja juga berjanji untuk membuat perbatasan mereka bebas dari ranjau darat yang bertujuan untuk membuat kawasan perbatasan aman bagi masyarakat kedua negara. Kedua negara sepakat akan segera membahas peningkatan pos pemeriksaan lintas batas yang masih tertunda serta membentuk Komisi Perbatasan Bersama (JBC) sesegera mungkin.

Tak sampai di situ, kedua negara sepakat untuk mencari cara untuk memudahkan wisatawan melakukan perjalanan lintas batas dan mengunjungi tempat-tempat menarik di Thailand dan Kamboja, serta negara-negara tetangga lainnya dalam satu perjalanan di bawah kampanye “Six-Countries, One Destination”.

Indonesia-Laos-Malaysia jalankan mekanisme troika untuk isu Myanmar

Indonesia, Laos, dan Malaysia melanjutkan mekanisme troika yang disepakati dalam KTT ASEAN di Jakarta, September tahun lalu, untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, mekanisme troika yang dijalankan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun depan, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penanganan isu Myanmar.

“Ketika KTT di Jakarta disepakati mekanisme baru di ASEAN dalam bentuk troika untuk membahas bagaimana implementasi Konsensus Lima Poin ini untuk isu Myanmar,” kata Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan di Jakarta, Selasa.

Melalui mekanisme tersebut, ujarnya, Indonesia telah memberikan kepada Laos semua catatan mengenai engagements yang telah dilakukan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan harapan agar upaya pendekatan tersebut bisa dilanjutkan oleh Laos selaku ketua ASEAN tahun ini.

Selama keketuaan Indonesia di ASEAN, lebih dari 265 engagements telah dilakukan dengan hampir seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.

Retno menegaskan bahwa diplomasi Indonesia dioptimalkan untuk mendorong kemajuan implementasi 5PC.

“Semua contact persons sudah kita berikan kepada Laos, dan mereka menyatakan secara eksplisit bahwa apa yang akan dilakukan Laos adalah kesinambungan dari upaya yang sebelumnya dibangun di bawah keketuaan Indonesia dan Kamboja. Sehingga ini harus terus dibangun dan diperkuat,” tutur Retno.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mekanisme troika tidak bersifat tertutup atas keterlibatan negara ASEAN lainnya, selama masih merujuk pada 5PC.

“Saat kita membahas bantuan kemanusiaan, misalnya, saya banyak bicara dengan Thailand karena Thailand juga memberikan bantuan kemanusiaan melalui cross border (ke Myanmar) tetapi dengan tetap melibatkan AHA Centre, sesuai rujukan 5PC,” kata Retno.

Sementara itu, Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan pentingnya ASEAN bekerja sama untuk memastikan agar krisis di Myanmar tidak meluas ke negara atau kawasan lain.

“Sahabat negara-negara ASEAN bersama-sama memikirkan cara mana paling baik untuk Myanmar bisa kembali ke pemerintahan sipil sebelumnya, jadi kami sedang pastikan mekanisme troika ini bisa dijalankan sebaik mungkin,” katanya.

Krisis Myanmar diawali oleh kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah terpilih negara itu pada 1 Februari 2021.

Pemerintah militer Myanmar kemudian menindak keras massa yang memprotes kudeta hingga menyebabkan lebih dari 4.000 warga sipil terbunuh dan sekitar dua juta orang harus mengungsi.

Sejak Oktober 2023 lalu, pertarungan militer Myanmar melawan kelompok etnis yang menentang rezim militer dan pasukan pro-demokrasi semakin sengit.

Sementara itu, militer Myanmar pada 31 Januari 2024 memperpanjang status darurat selama enam bulan, sebuah langkah yang dinilai tepat menjelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta Februari 2021. Militer sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.