Pars Today

Peringatan tersebut disampaikan Anwar saat berbicara di Universitas Nasional Australia di Canberra pada Kamis (7/3) waktu setempat, setelah menghadiri pertemuan pemimpin ASEAN dan Australia di Melbourne yang didominasi diskusi soal sikap agresif China di kawasan.

 

Seperti dilansir AFP, Kamis (7/3/2024), Anwar mengatakan dalam forum tersebut bahwa ketika China dan Amerika Serikat (AS) berebut pengaruh regional, negara-negara Asia Tenggara harus mampu mempertahankan "kesucian" hukum internasional dan mendesak kerja sama.

 

Menurutnya, Beijing akan memandang setiap upaya mengekang ekspansi militer dan ekonominya sebagai penolakan terhadap "tempat sah mereka dalam sejarah".

 

"Hambatan yang ditempatkan untuk kemajuan ekonomi dan teknologi China hanya akan semakin memperparah keluhan tersebut," sebut Anwar dalam pidatonya.

 

Beijing mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayahnya, mengabaikan preseden hukum internasional dan klaim-klaim tandingan dari beberapa negara Asia Tenggara.

 

Pekan ini, kapal-kapal China di sekitar Kepulauan Spratly dituduh menabrak kapal-kapal Filipina. AS mengecam tindakan Beijing itu, yang dibalas dengan tuduhan bahwa Washington memanfaatkan Manila sebagai "pion" di kawasan tersebut.

 

Dalam pidatonya, Anwar menegaskan bahwa dirinya tidak menyarankan agar negara-negara "menutup mata" terhadap pelanggaran hukum internasional.

 

"Firasat telah meresap ke dalam wacana mengenai masa depan kawasan kita," ucapnya, merujuk pada kontradiksi dengan optimisme pada pergantian abad soal perdagangan bebas yang membantu dalam membangun aliansi dan memoderasi persaingan.

 

"Globalisasi jelas-jelas sedang diserang, saling ketergantungan ekonomi kini dipandang sebagai indikasi adanya tekanan atau, lebih buruk lagi, takluk pada beban pemaksaan. Bagi beberapa negara, menjaga stabilitas memerlukan pendekatan yang lebih kuat terhadap urusan internasional," sebut Anwar.

Anwar, yang negaranya akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun depan, menyerukan agar lembaga-lembaga multilateral seperti blok beranggotakan 10 negara ini perlu memastikan kawasan mereka memiliki ketahanan terhadap peralihan kekuasaan.

 

"Kita harus berinvestasi pada lembaga-lembaga yang memungkinkan kita beradaptasi terhadap perubahan secara damai, tanpa menyangkal hak negara mana pun dalam perekonomian global," cetusnya.

 

Ketidakpastian yang besar di dunia, sebut Anwar, telah menyoroti perlunya undang-undang yang kuat dan diakui secara universal, serta lembaga multilateral yang lebih modern.

 

Lebih lanjut, Anwar dalam pidatonya juga menyindir negara-negara Barat, dengan "beberapa pengecualian", yang disebutnya mengecam invasi Rusia ke Ukraina, namun tetap "bungkam atas pertumpahan darah tanpa henti terhadap pria, wanita dan anak-anak yang tidak berdosa di Gaza".

 

"Sayangnya, tragedi menyedihkan yang terus terjadi di Jalur Gaza telah memperlihatkan sifat mementingkan diri sendiri dari tatanan berbasis aturan yang sangat dibanggakan. Respons berbeda yang diberikan negara-negara Barat terhadap penderitaan manusia tidaklah masuk akal," kritiknya. (detik)