Jejak Intervensi Arab Saudi di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menilai Arab Saudi mencampuri urusan domestik negaranya.

Mahathir hari Kamis (5/7) mengklaim dirinya memiliki bukti mengenai langkah Arab Saudi mengintervensi masalah dalam negeri Malaysia.

Salah satu fakta yang diangkat Mahathir mengenai intervensi tersebut berkaitan dengan pengakuan mantan perdana menteri Malaysia, Najib Tun Razak sendiri tentang kucuran dana dari Arab Saudi senilai 681 juta dolar untuk membiayai pemenangan pemilu, dan pihak Riyadh pun  tidak membantahnya. Menurut Mahathir, kucuran dana besar dari Arab Saudi tersebut masuk dalam kategori intervensi non-militer.

Statemen keras Mahathir tentang campur tangan Arab Saudi dalam urusan dalam negeri Malaysia tersebut menunjukkan watak interventif Riyadh yang juga dilakukan terhadap berbagai negara lainnya.

Di luar kasus korupsi lain yang melilit Najib, kucuran dana yang diberikan Arab Saudi kepada dirinya ketika menjabat sebagai perdana menteri Malaysia tentu memiliki kepentingan politik di belakangnya. Sebab, tidak ada makan siang yang gratis. Riyadh mengharapkan kompensasi dari kucuran uang tersebut untuk kepentingannya.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan masyarakat Malaysia di masa pemerintahan Najib Tun Razak adalah dukungan tidak langsung pemerintah Malaysia terhadap Riyadh dalam agresi militer ke Yaman. Isu ini menjadi perhatian kabinet baru Malaysia pimpinan Mahathir Mohamad. 

Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu menyatakan akan menarik pasukan negaranya keluar dari koalisi militer pimpinan Saudi, yang tanpa henti menyerang Yaman dalam tiga tahun terakhir.

Masalah lain yang menjadi kekhawatiran luas masyarakat Malaysia dan kawasan Asia Tenggara  mengenai gencarnya propaganda Wahabi di negara ini yang meresahkan. Pada saat yang sama, jumlah pendukung kelompok teroris Daesh di Malaysia juga semakin tinggi.

Selama ini kerajaan Arab Saudi menggelontorkan dana besar-besaran untuk membiayai penyebaran ideologi Wahabisme di berbagai penjuru dunia termasuk kawasan Asia Tenggara. Selain membiayai institusi non-pemerintah yang bekerja untuk kepentingan rezim Al Saud, Riyadh juga melakukan pendekatan terhadap penguasa berbagai negara, termasuk Malaysia. Suntikan ratusan juta dolar dari Arab Saudi kepada Najib Tun Razak, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, tidak bisa dipisahkan dari motif mencari dukungan dan kepentingan politik di balik itu. 

Arab Saudi juga merupakan pemain penting Timur Tengah yang terlibat dalam membidani kelahiran dan tumbuhnya kelompok teroris Daesh di Irak dan Suriah bersama AS dan sejumlah negara lain. Ketika Daesh kalah dan berhasil ditumpas di sebagian besar wilayah Irak dan Suriah, kelompok teroris ini berupaya memindahkan pasukannya ke wilayah lain,  termasuk Asia Tenggara yang ditandai dengan dikuasainya Marawi di wilayah selatan Filipina oleh pasukan Maute yang berafiliasi dengan Daesh.

Kebijakan Najib yang "membuka pintu" bagi intervensi Arab Saudi terhadap urusan domestik Malaysia menyulut kemarahan rakyat negara ini. Masalah ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan baru Malaysia segera diatasi demi menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara Malaysia, sebagaimana disinggung Mahathir dalam statemen terbarunya.

Berlanjutnya ancaman keamanan di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara dari bahaya kelompok teroris Daesh membunyikan alarm peringatan bagi Mahathir untuk meninjau ulang hubungan Kuala Lumpur dengan Riyadh. Mungkin pembukanya dimulai dengan penarikan pasukan negara ini dari koalisi pasukan agresor Yaman. (PH)