Pars Today

Arab Saudi melanjutkan kekerasannya terhadap perempuan di negara ini. 35 aktivis perempuan Arab Saudi dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Arab Saudi adalah salah satu negara yang memiliki catatan paling hitam di bidang hak-hak perempuan. Menurut indeks wanita, perdamaian dan keamanan 2019, Arab Saudi menempati peringkat terbawah di dunia.

Menurut indeks ini, meskipun tingkat pendidikan perempuan meningkat cepat dan akses ke perawatan kesehatan meningkat, namun partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih sangat rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman mengambil beberapa langkah di bidang perempuan, namun langkah tersebut kebanyakan bersifat instrumental.

Reformasi tersebut mencakup hak untuk mengemudi, hak untuk menghadiri konser dan stadion, dan hak untuk bepergian sendiri. Hak-hak seperti ini telah diberikan kepada perempuan di negara-negara lain selama beberapa dekade lalu.

Mohammed bin Salman telah membuat banyak keributan untuk reformasi ini, tetapi langkah ini hanyalah kulit terluar dari reformasi, dan kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut secara terstruktur dan terarah.

Rezim Al Saud telah mengintensifkan keputusan-keputusan hukuman kejam terhadap para aktivis perempuan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemenjaraan dalam jangka waktu yang lama.

Kepala Pemantauan dan Komunikasi ALQST untuk Organisasi Hak Asasi Manusia yang berbasis di London, Lina Alhathloul, mengatakan, sistem penindasan masih berlanjut di Arab Saudi.

"Perkembangan hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir dengan apa yang para perempuan Arab Saudi inginkan masih jauh. Kami ingin hidup tanpa rasa takut di Arab Saudi dan dapat menuntut hak-hak kami," kata Lina.

Pernyatan Lina tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Arab Saudi masih hidup dalam lingkungan yang penuh ketakutan dan kecemasan. Sistem dan struktur Arab Saudi juga keras terhadap perempuan.    

Meskipun Mohammed bin Salman melakukan reformasi untuk para wanita Arab Saudi, namun represi politik telah membuktikan kebohongan dan penipuan Putra Mahkota Arab Saudi yang hanya berusaha untuk lebih dekat dengan masyarakat Barat itu.

Tindakan keras terhadap para pembela hak perempuan terkemuka di Arab Saudi meluas pada 2018 ketika mereka menyerukan diakhirinya sistem perwalian laki-laki. Dengan kata lain, meski perempuan Arab Saudi diberi kebebasan terbatas dan mendasar, namun para pembela hak perempuan terus ditekan.

Tidak ada statistik pasti tentang wanita yang ditangkap karena mengungkapkan pendapatnya, tetapi menurut beberapa laporan, setidaknya 100 wanita dipenjara karena tuduhan ini.

Terlepas dari klaim bahwa ada perubahan status perempuan Arab Saudi, namun faktanya hak politik perempuan di negara ini belum diberikan. Organisasi Hak Asasi Manusia Arab Saudi-Eropa juga menolak klaim rezim Al Saud tentang perubahan perlakuan terhadap perempuan dan peningkatan status hukum mereka serta klaim perlindungan kebebasan. Organisasi ini menegaskan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan dokumen dan fakta di lapangan

Anehnya, meski memiliki catatan hitam di bidang HAM, khususnya masalah hak-hak perempuan, Arab Saudi mengklaim mendukung hak-hak perempuan di negara-negara lain, termasuk di Republik Islam Iran. Padahal perempuan di Republik Islam Iran telah lam memiliki dan menikmati hak sosial dan politik tingkat tertinggi. (RA)