75% Warga Zionis Tidak Puas dengan Kinerja PM Netanyahu
Berdasarkan hasil survei terbaru, 75% warga Zionis tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Jaringan Televisi Kan, 55% peserta menyatakan tidak puas dengan salah satu menteri kabinet Netanyahu.
Penentangan terhadap Netanyahu semakin meningkat menyusul rencana kontroversial untuk mengubah undang-undang peradilan, yang dikenal sebagai kudeta Bibi di Wilayah Pendudukan Palestina.
Para pengunjuk rasa RUU reformasi peradilan turun ke jalan pada Sabtu (09/09/2023) malam di minggu ketiga puluh enam aksi protes mereka di berbagai kota di Wilayah Pendudukan dan meneriakkan penentangannya. Mereka juga menekankan bahwa kabinet Netanyahu “berbahaya dan ilegal”.
Para pengunjuk rasa menilai demonstrasi ini sebagai respon terhadap Amir Ohana, Ketua Knesset (Parlemen) rezim Zionis yang mengatakan bahwa Knesset tidak akan menaati keputusan Mahkamah Agung yang menolak "Pencabutan Kewajaran Hukum".
Pengorganisir protes mengumumkan dalam sebuah pernyataan, Untuk melawan ancaman dan tindakan provokatif kabinet, kami akan turun ke jalan sebagai sebuah kelompok dan kami akan meyakinkan para hakim bahwa kami mendukung mereka untuk menangani hukum yang jelas dan bukan hukum diktator.
Mahkamah Agung Rezim Zionis telah memutuskan untuk mengadakan sidang atas petisi menentang undang-undang Pencabutan Kewajaran Hukum pada 12 September.
Sidang ini akan diselenggarakan dengan partisipasi penuh dari 15 hakim Mahkamah Agung dan dipimpin oleh Esther Hayut, Ketua Mahkamah Agung Rezim Zionis.
Di sisi lain, para pendukung kabinet Netanyahu yang ekstrem juga muncul dan mengancam akan membunuh para penentang RUU reformasi peradilan dengan melakukan kekerasan jalanan.
Para pendukung Benjamin Netanyahu berkumpul di depan Mahkamah Agung Zionis Israel pada Kamis malam dan memperingatkan ketua Mahkamah Agung dengan membawa spanduk yang mendukung pembunuh mantan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin.
Berdasarkan hasil survei terbaru, 75% warga Zionis tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya.
Membawa spanduk yang memuji pembunuh Yitzhak Rabin dan beberapa pembunuh lainnya dapat menjadi peringatan kaum Zionis radikal kepada ketua dan anggota Mahkamah Agung untuk menahan diri mengambil tindakan terhadap kabinet Netanyahu.
Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Zionis memperingatkan Ashter Hayut, Ketua Mahkamah Agung Zionis tentang penolakan Kewajaran Hukum (bagian yang disetujui dari RUU reformasi peradilan).
Menyapa Hayut, Smotrich mengatakan bahwa undang-undang Pencabutan Kewajaran Hukum adalah undang-undang yang dasar. Anda tidak berani membatalkan undang-undang dasar.
Galit Distel, Menteri Diplomasi Publik di kabinet Netanyahu juga mengatakan kepada ketua Mahkamah Agung bahwa jika Anda membuang kekuasaan kabinet ke tempat sampah, Anda akan berada di pihak kami.
Konflik dan perselisihan internal di kalangan Zionis mengenai rancangan undang-undang reformasi peradilan semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dan kini kekhawatiran meningkat di rezim Zionis tentang kemungkinan rezim ini memasuki krisis terkait undang-undang dasar.
Krisis ini akan semakin parah jika Mahkamah Agung Israel menerima petisi yang menentang RUU tersebut dan juga membatalkan beberapa keputusan kabinet, terutama seperti yang dikatakan Netanyahu dan Yariv Levin, Menteri Kehakiman Zionis, dan pejabat kabinet lainnya, mereka tidak akan mematuhi keputusan Mahkamah Agung Israel.
Kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang saudara, jika kabinet yang berkuasa tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung Zionis, dan para pimpinan aparat keamanan serta tentara Zionis sedang mencari jalan keluar dari krisis ini untuk mencegah kehancuran dari dalam yang telah diperkuat dalam beberapa bulan terakhir setelah pembentukan kabinet ekstrem Netanyahu.(sl)
