undang-undang

  • Israel Tingkatkan Tekanan pada Washington untuk Mengubah Rancangan AS tentang Gaza dan Negara Palestina

    Israel Tingkatkan Tekanan pada Washington untuk Mengubah Rancangan AS tentang Gaza dan Negara Palestina

    Nov 16, 2025 21:41

    Pars Today – Menjelang pembahasan rancangan resolusi baru Amerika Serikat di Dewan Keamanan, Tel Aviv telah memulai upaya intensif untuk mengubah butir-butir yang terkait dengan proses pembentukan negara Palestina; sebuah upaya yang menunjukkan adanya perbedaan mendalam antara Washington dan kabinet Netanyahu mengenai masa depan Gaza dan dinamika politik kawasan.

  • Jihad Islam: Kelompok Perlawanan Tidak akan Tinggal Diam Menghadapi Kejahatan Penjajah

    Jihad Islam: Kelompok Perlawanan Tidak akan Tinggal Diam Menghadapi Kejahatan Penjajah

    Nov 13, 2025 10:48

    Pars Today - Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan, "Penjajah Zionis melanjutkan genosida dan pengusiran warga Palestina dengan serangan yang meluas dan brutal terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Quds, dan diamnya komunitas internasional mendorong kejahatan ini.

  • Warga Eropa Gabung BDS, Perubahan Nyata atau Tekanan Rakyat?

    Warga Eropa Gabung BDS, Perubahan Nyata atau Tekanan Rakyat?

    Nov 11, 2025 16:38

    Pars Today - Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global semakin menguat akhir-akhir ini, dengan individu dan lembaga di seluruh dunia bergabung dengan gerakan ini dengan tujuan meningkatkan tekanan terhadap Israel. Dalam keputusan besar terbarunya, Belanda mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan undang-undang untuk melarang impor produk yang diproduksi di permukiman ilegal Zionis di wilayah Palestina.

  • Krisis baru Israel; Haredi: Boikot akan segera Terjadi

    Krisis baru Israel; Haredi: Boikot akan segera Terjadi

    Nov 10, 2025 20:23

    Pars Today - Para pemimpin aliran Yahudi Ortodoks (Haredi) tengah mempertimbangkan boikot terhadap perusahaan-perusahaan besar Israel sebagai langkah lanjutan dalam meningkatkan protes mereka terhadap undang-undang wajib militer.

  • Senat AS Setujui Akhiri Penutupan Pemerintah Federal

    Senat AS Setujui Akhiri Penutupan Pemerintah Federal

    Nov 10, 2025 11:24

    Pars Today - Senat AS menyetujui rancangan undang-undang pendanaan pada hari Senin (10/11/2025) untuk mengakhiri penutupan pemerintah federal AS yang terlama.

  • Australia Memasukkan IRGC ke dalam Daftar Kelompok Teroris

    Australia Memasukkan IRGC ke dalam Daftar Kelompok Teroris

    Nov 06, 2025 11:53

    Pars Today - Parlemen Australia, dalam tindakan yang bermusuhan dan anti-Iran, telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai bagian dari daftar nasional kelompok teroris.

  • Mengapa Uni Eropa Menentang Media Sosial Amerika?

    Mengapa Uni Eropa Menentang Media Sosial Amerika?

    Okt 26, 2025 11:19

    Pars Today - Komisi Eropa menuduh Facebook, Instagram, dan TikTok melanggar hukum digital Uni Eropa dan kurangnya transparansi, serta mengancam mereka dengan denda berat.

  • Apa Itu Kapitulasi dan Mengapa Imam Khomeini Menolaknya?

    Apa Itu Kapitulasi dan Mengapa Imam Khomeini Menolaknya?

    Okt 20, 2025 10:34

    Pars Today - Perjanjian yang dikenal sebagai "kapitulasi" atau "yurisdiksi konsuler" merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh kekuatan kolonial untuk memberikan pengaruh di suatu negara.

  • Anggota Parlemen Iran-Irak Tegaskan Implementasi UU Penarikan Pasukan AS dari Irak

    Anggota Parlemen Iran-Irak Tegaskan Implementasi UU Penarikan Pasukan AS dari Irak

    Jul 24, 2025 13:53

    Pars Today - Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Republik Islam Iran mengatakan pada hari Rabu (23/07/2025), "Delegasi parlemen Iran menekankan penarikan pasukan AS dari Irak dalam pertemuan dengan perwakilan provinsi Karbala di parlemen Irak."

  • Inggris Menerapkan UU Baru untuk Mengekang Demonstrasi

    Inggris Menerapkan UU Baru untuk Mengekang Demonstrasi

    Apr 08, 2024 11:09

    Undang-undang baru sedang diberlakukan di Inggris untuk mengekang protes yang menurut pemerintah “mengganggu” dan dapat membatasi kebebasan berdemonstrasi. Kewenangan ketertiban umum baru yang bertujuan mencegah apa yang disebut demonstrasi “mengganggu”, mulai berlaku di Inggris pada hari Jumat, 5 April.