Krisis baru Israel; Haredi: Boikot akan segera Terjadi

Pars Today - Para pemimpin aliran Yahudi Ortodoks (Haredi) tengah mempertimbangkan boikot terhadap perusahaan-perusahaan besar Israel sebagai langkah lanjutan dalam meningkatkan protes mereka terhadap undang-undang wajib militer.

Jaringan berita Kanal 13 televisi rezim Zionis melaporkan bahwa para pemimpin aliran Haredi, dalam protes terhadap undang-undang wajib militer dan penangkapan para pengikut mereka oleh tentara rezim untuk dikirim ke dinas militer, kini sedang mengkaji boikot terhadap produk-produk perusahaan besar Israel guna memberikan tekanan ekonomi besar terhadap rezim tersebut.

Menurut IRNA, para rabi dan anggota dewan ulama besar Taurat berencana untuk melarang komunitas Haredi selama satu bulan mengonsumsi produk dari perusahaan-perusahaan besar dan berpengaruh, termasuk Strauss (industri makanan dan produk susu), Tnuva, Osem, dan sejumlah perusahaan besar lainnya.

Seorang pegawai pengadilan agama Yahudi mengatakan kepada Kanal 13 Israel:

“Jumlah komunitas Haredi sekitar satu setengah juta orang. Kami dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan besar, dan hal ini akan menekan para pengambil keputusan. Kami tidak akan berdiam diri atas penangkapan anggota Haredi untuk wajib militer oleh tentara.”

Sementara itu, para pakar ekonomi menilai langkah ini dapat merugikan perekonomian Israel, meskipun tingkat kerugian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat dipastikan.

Sebelumnya, pada tahun 2023, komunitas Haredi juga memboikot toko roti milik perusahaan “Angel”, setelah perwakilan perusahaan itu di kota Haredi “Bnei Brak” ikut serta dalam demonstrasi yang menyerukan wajib militer bagi kaum Haredi. Boikot tersebut akhirnya memaksa perusahaan Angel untuk menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas Haredi.

Menurut laporan Kanal 13 Israel, satu-satunya hal yang dapat mencegah langkah boikot baru ini adalah pengajuan rancangan undang-undang pembebasan dari wajib militer — janji yang pernah diberikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada kaum Haredi sebelum pembentukan kabinetnya saat ini.

Dalam konteks ini, komunitas Haredi juga menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menekan Knesset (parlemen rezim Zionis), yang diadakan setiap hari Kamis di Tel Aviv dan al-Quds pendudukan. Mereka mengancam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan kemungkinan runtuhnya koalisi pemerintahannya, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dari tuntutan mereka agar komunitas Haredi dibebaskan dari wajib militer.

Sebelumnya, Rabi Moshe Hirsch, salah satu pemimpin utama Haredi, telah memperingatkan bahwa karena kabinet menolak untuk mengesahkan undang-undang pembebasan wajib militer, tidak ada pilihan lain selain mengambil langkah menuju pembubaran Knesset.

Isu wajib militer di wilayah pendudukan kini telah menjadi salah satu tantangan politik paling besar dan krusial di Knesset. Kaum Haredi menuntut pembebasan penuh bagi para pelajar sekolah agama dari kewajiban militer dan partisipasi dalam perang, sementara sebagian besar masyarakat Zionis — terutama kalangan oposisi — menuntut kesetaraan bagi semua warga dalam menjalankan dinas militer. Selain itu, militer Zionis saat ini menghadapi kekurangan besar dalam sumber daya manusia, khususnya pasukan tempur.

Para pemimpin partai oposisi, dalam pertemuan ketiga mereka pada Sabtu malam terkait pemilu mendatang dan upaya menggulingkan Netanyahu, menyatakan niat mereka untuk menentang pengesahan undang-undang pembebasan wajib militer di Israel. Mereka menegaskan akan melanjutkan upaya legislasi yang mewajibkan komunitas Haredi untuk ikut serta dalam dinas militer.

Diperkirakan bahwa tekanan dari komunitas Haredi untuk meloloskan undang-undang pembebasan wajib militer, di satu sisi, dan perlawanan oposisi terhadap undang-undang tersebut di sisi lain, akan mendorong rezim Zionis ke tahap baru krisis dan perpecahan internal yang lebih dalam. (MF)