Jihad Islam: Kelompok Perlawanan Tidak akan Tinggal Diam Menghadapi Kejahatan Penjajah

Pars Today - Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan, "Penjajah Zionis melanjutkan genosida dan pengusiran warga Palestina dengan serangan yang meluas dan brutal terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Quds, dan diamnya komunitas internasional mendorong kejahatan ini.

Menurut laporan Pars Today, Jihad Islam Palestina mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (12/11/2025), "Serangan agresif rezim Zionis terhadap berbagai kota, desa, dan kamp di Tepi Barat telah meluas, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa rezim ini juga melakukan perilaku di penjara yang mengindikasikan kejahatan paling mengerikan terhadap tahanan Palestina di era saat ini."

Gerakan Hamas memperingatkan bahwa rezim pendudukan, para pendukungnya, dan mereka yang tetap diam dalam menghadapi kejahatannya bertanggung jawab langsung atas konsekuensi di masa mendatang, dan rakyat Palestina serta kelompok-kelompok perlawanan tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi agresi ini.

Jihad Islam: Kami berkomitmen mendukung tahanan melawan kekejaman Zionis

Sementara itu, gerakan Jihad Islam Palestina, menanggapi pengesahan rancangan awal undang-undang untuk mengeksekusi tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis di Knesset (parlemen), menyebut undang-undang itu sebagai kekejaman dan genosida Zionis baru, dan menekankan bahwa perlawanan berkomitmen untuk mendukung tahanan Palestina dan akan berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan mereka.

Reaksi Hamas atas pengesahan UU untuk menutup media asing

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) juga menilai pengesahan awal RUU di Knesset, yang memungkinkan kabinet untuk menutup media asing tanpa perintah pengadilan, sebagai upaya nyata Tel Aviv untuk mencegah kebenaran kejahatannya dipublikasikan di dunia.

Izzat Al-Rishq, Kepala Kantor Media Hamas menekankan dalam sebuah pernyataan pers bahwa "pengesahan undang-undang ini merupakan ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan kelanjutan kebijakan untuk membungkam kebebasan bersuara".

Ia menambahkan bahwa tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mencegah terungkapnya realitas kejahatan dan agresi rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina ke publik dunia.

Loyalis Fraksi Perlawanan: Membasmi Hizbullah di Lebanon adalah ilusi besar

Mohammed Raad, ketua Fraksi Loyalitas kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon mengatakan bahwa rencana musuh untuk melenyapkan Hizbullah di Lebanon adalah ilusi besar dan bahwa Hizbullah adalah struktur yang kuat dengan kepemimpinan yang bijaksana dan dukungan rakyat.

Mohammed Raad menyatakan bahwa musuh gagal mengakhiri eksistensi Hizbullah di bidang militer dan kini para pendukung musuh di tingkat internasional, regional, dan domestik berusaha untuk menebus kegagalan ini dan mencapai tujuan mereka.

Pejabat Hizbullah Lebanon ini menekankan, "Kekalahan mereka yang terus bersikeras melucuti senjata Hizbullah tak terelakkan karena partai ini bukanlah sebuah struktur tanpa kepemimpinan dan tanpa dukungan rakyat, melainkan sebuah kekuatan yang koheren, setia, dan bertujuan, dan Sekretaris Jenderalnya mengelolanya dengan kehati-hatian dan keberanian, serta dengan dukungan dari saudara-saudara yang setia."

Sikap Ansarullah Yaman terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza

Sementara itu, Hizam Al-Assad, anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah Yaman, menekankan bahwa gerakan ini tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata di Gaza antara pasukan perlawanan Palestina dan rezim Zionis, serta penghentian serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan rezim ini di Laut Merah.

Ia menambahkan, "Sementara rezim Zionis terus melanggar perjanjian ini dan menyerang penduduk Jalur Gaza."(sl)