Warga Eropa Gabung BDS, Perubahan Nyata atau Tekanan Rakyat?

Pars Today - Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global semakin menguat akhir-akhir ini, dengan individu dan lembaga di seluruh dunia bergabung dengan gerakan ini dengan tujuan meningkatkan tekanan terhadap Israel. Dalam keputusan besar terbarunya, Belanda mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan undang-undang untuk melarang impor produk yang diproduksi di permukiman ilegal Zionis di wilayah Palestina.

Menurut laporan Pars Today, perluasan cakupan boikot barang yang diproduksi di Israel terus berlanjut, dan banyak negara bergabung dalam gerakan ini. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel menekankan bahwa negaranya sedang mempersiapkan undang-undang untuk mencegah impor barang-barang yang terkait dengan Wilayah Pendudukan. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya tekanan publik dan global terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pendudukan Palestina yang berkelanjutan.

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang diluncurkan pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, terinspirasi oleh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan dan tujuan utamanya adalah memaksa Israel untuk mematuhi hukum internasional. Gerakan ini menyerukan diakhirinya pendudukan tanah Palestina dan pemulangan pengungsi Palestina, dan telah memilih pemboikotan barang dan jasa terkait Israel sebagai salah satu cara untuk menekan rezimZionis.

Meskipun banyak individu dan lembaga telah bergabung dengan gerakan ini dalam beberapa tahun terakhir, sejak eskalasi serangan di Gaza dan meningkatnya kekerasan serta pelanggaran hak-hak Palestina, gerakan ini telah meluas. Saat ini, pemerintah juga telah bergabung dengan gerakan global ini, bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada rakyat. Keputusan Belanda dipandang sebagai langkah penting dalam menghadapi kebijakan pendudukan Israel, terutama dalam situasi seperti ini.

Namun, faktor-faktor apa yang mendorong negara-negara Eropa seperti Belanda untuk bergabung dengan gerakan ini?

Alasan terpenting meliputi tekanan publik, risiko hukum dan reputasi, serta perubahan ekonomi. Ketika jutaan orang menyampaikan pesan bersama di jalanan dan dunia maya, pemerintah tak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Para politisi, yang khawatir akan reaksi publik dan basis pemilih mereka, terpaksa mengubah kebijakan mereka. Perkembangan ini dapat diamati di seluruh Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negara Asia.

Dari perspektif hukum dan reputasi, bekerja sama dengan rezim yang melakukan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia kini mahal. Pemerintah terpaksa mengadopsi kebijakan pencegahan karena khawatir akan konsekuensi hukum, berkurangnya bantuan publik, dan rusaknya reputasi internasional mereka. Dalam lingkungan ini, melanjutkan kerja sama bisnis dengan rezim pendudukan telah menjadi risiko besar bagi negara-negara Barat.

Dalam dimensi ekonomi, dengan penurunan penjualan barang-barang yang terkait dengan rezim Israel dan meluasnya protes konsumen, perusahaan dan pemerintah tidak lagi tertarik untuk melanjutkan kerja sama dengan rezim pendudukan. Sanksi dan tekanan ini, terutama selama perang Gaza, telah menyebabkan penurunan penjualan barang-barang yang diproduksi di Wilayah Pendudukan sebesar 30%.

Pada saat yang sama, investasi asing di Wilayah Pendudukan juga menurun secara signifikan, karena perusahaan dan investor enggan mengaitkan nama mereka dengan proyek-proyek semacam itu, yang dalam opini publik dikenal sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini, gerakan mahasiswa di seluruh dunia, serikat buruh, seniman, dan bahkan toko ritel telah memberikan tekanan ekonomi langsung kepada perusahaan dengan menyingkirkan barang-barang yang meragukan dari rak mereka. Kampanye global di media sosial juga telah membuat suara jutaan orang sampai ke telinga perusahaan, dan banyak merek internasional yang berafiliasi dengan rezim pendudukan terpaksa mundur.

Boikot barang-barang yang diproduksi di Wilayah Pendudukan pada tahun 1967 bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan keputusan ini merupakan penegasan bahwa hak-hak rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan dan tidak seorang pun dapat menyembunyikan kebenaran dengan kekuatan militer dan investasi finansial. Sanksi-sanksi ini mengirimkan pesan yang jelas, ketika hak asasi manusia dilanggar, tidak ada apa pun, termasuk keuntungan ekonomi, yang dapat membenarkannya.

Keputusan Belanda untuk bergabung dengan gerakan global memboikot barang-barang Israel bukan hanya respons terhadap tekanan sosial dan opini publik, tetapi juga menunjukkan bahwa bahkan negara-negara Eropa, yang dulunya merupakan pendukung politik dan ekonomi terpenting rezim pendudukan, kini berada di bawah tekanan dari orang-orang yang tidak ingin tinggal diam dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia.

Keputusan Belanda ini merupakan bagian dari gelombang yang lebih besar. Gelombang yang dimulai di tingkat rakyat dan kini telah mencapai kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, keputusan Belanda untuk bergabung dengan gerakan boikot terhadap barang-barang yang terkait dengan rezim pendudukan bukan hanya respons terhadap tekanan publik, tetapi juga peringatan bagi pemerintah dan perusahaan lain bahwa mendukung pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, baik melalui cara ekonomi maupun politik, tidak lagi dapat diterima. Langkah simbolis dan praktis ini merupakan langkah lain menuju dunia yang tidak lagi mau tinggal diam dalam menghadapi kebijakan agresif Israel.(sl)