Protes di Iran dan Strategi Perang Media Amerika Serikat

Oleh: Sayyed Abdullah, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya Malang

Pemberitaan masif mengenai protes di Iran tidak dapat dilepaskan dari strategi soft power dan information warfare yang dijalankan Amerika Serikat terhadap Tehran. Media internasional, khususnya yang berafiliasi dengan kepentingan Barat, berfungsi sebagai instrumen pembentukan opini publik global dengan tujuan melemahkan legitimasi negara sasaran, bukan melalui konfrontasi militer langsung, melainkan melalui delegitimasi naratif yang sistematis.

Dalam banyak kasus, protes di Iran dibingkai secara berlebihan sebagai indikasi penolakan menyeluruh terhadap sistem politik, bahkan sebagai sinyal keruntuhan negara. Padahal, secara empiris, dinamika protes tersebut terutama dipicu oleh tekanan ekonomi struktural, terutama inflasi dan depresiasi nilai tukar, yang berdampak langsung pada sektor perdagangan dan dunia usaha. Kalangan bazari, yang secara historis menjadi tulang punggung ekonomi domestik Iran, berada di antara kelompok yang paling terdampak. Namun, persoalan ekonomi ini kerap direduksi menjadi krisis legitimasi politik melalui framing media pro-AS.

Narasi regime change yang terus direproduksi tersebut mengabaikan fakta fundamental tentang Iran sebagai sebuah negara. Iran memiliki peradaban politik dan sosial yang relatif kokoh, sejarah kenegaraan yang panjang, institusi negara yang mapan, serta identitas nasional yang kuat. Struktur sosial semacam ini tidak mudah digoyahkan oleh tekanan opini eksternal, apalagi oleh narasi yang diproduksi dari luar konteks sosial Iran sendiri.

Mayoritas masyarakat Iran, meskipun bersikap kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, tetap mampu membedakan antara ketidakpuasan domestik dan intervensi asing. Kesadaran ini dibentuk oleh pengalaman historis panjang menghadapi tekanan Amerika Serikat, mulai dari sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, hingga perang narasi yang berulang. Kritik internal tidak otomatis diterjemahkan sebagai penolakan terhadap negara, terlebih sebagai dukungan terhadap agenda politik eksternal.

Dalam konteks ini, daya tahan Iran menghadapi soft warfare Amerika Serikat justru bertumpu pada sikap ambivalen masyarakatnya: kritis terhadap kebijakan negara, tetapi protektif terhadap kedaulatan nasional. Upaya perang media untuk menanamkan ketidakpercayaan di kalangan bazari dan kelas menengah sering kali berhadapan dengan kesadaran kolektif bahwa tekanan eksternal bertujuan melemahkan posisi strategis Iran, bukan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.

Dimensi regional semakin menegaskan mengapa perang media terhadap Iran terus diintensifkan. Posisi Iran dalam geopolitik Timur Tengah, terutama dalam isu Palestina dan keseimbangan kekuatan kawasan, menjadikannya aktor yang sulit disingkirkan. Melemahkan legitimasi Iran di mata publik global melalui narasi protes dan instabilitas menjadi cara tidak langsung untuk mengurangi pengaruh regionalnya tanpa harus menanggung biaya politik dan militer yang besar.

Alih-alih menggoyahkan fondasi negara, tekanan naratif yang berlebihan justru kerap memicu konsolidasi internal sebagai respons terhadap ancaman eksternal. Solidaritas nasional, meskipun tidak menghapus kritik domestik, tetap menjadi penyangga utama keberlangsungan negara Iran. Dalam banyak kasus, masyarakat membaca pemberitaan global bukan sebagai refleksi objektif realitas, melainkan sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.

Dengan demikian, membaca protes di Iran secara ahistoris dan terlepas dari konteks perang narasi global merupakan kekeliruan analitis. Protes tersebut harus dipahami sebagai dinamika internal yang berinteraksi dengan tekanan eksternal, di mana media menjadi arena utama kontestasi kekuasaan. Selama masyarakat Iran mempertahankan kemampuan membedakan kritik domestik dan intervensi asing, strategi delegitimasi melalui soft power akan terus menemui batas struktural yang sulit ditembus.(PH)