Dinamika Asia Tenggara, 7 Januari 2023

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Indonesia Kecam Aksi Menteri Zionis di Kompleks Masjid Al-Aqsa.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti; Malaysia Kutuk Keras Provokasi Israel ke Masjid Al Aqsa, Filipina dan Cina Tandatangani Kontrak 22 Miliar Dolar, Thailand Tidak Terapkan Pengetatan Pendatang dari Cina, Kamboja-Vietnam Perkuat Kerja Sama Anti-Narkoba, Vietnam Pecat Dua Wakil Perdana Menteri di tengah Gerakan Anti-Korupsi,

Indonesia Kecam Aksi Menteri Zionis di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Pemerintah Indonesia mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Quds pada awal pekan ini.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memenadang lawatan Ben-Gvir merupakan provokasi "yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina.

"Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem," bunyi pernyataan Kemlu RI pada Rabu (4/1).

Kemlu RI memaparkan Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina dan Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara atau two state solution sesuai parameter yang disepakati internasional.

"Indonesia menyerukan masyarakat internasional khususnya PBB untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yg dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Kawasan."

Kunjungan Ben-Gvir ke Kompleks Masjid Al-Aqsa terjadi usai ia berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin pekan ini.

Dalam pembicaraan dengan Netanyahu, Ben-Gvir sepakat mengunjungi titik nyala konflik di Quds.

Lawatan Ben-Gvir itu pun memicu kecaman hingga kritik dari berbagai negara Arab dan Islam.

Iran, Arab Saudi sampai Turki telah melayangkan kecaman mereka yang menilai lawatan Ben-Gvir tidak bertanggung jawab dan hanya memprovokasi eskalasi konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai.

Amerika Serikat, Jerman, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengkritik kunjungan Ben-Gvir, padahal Washington merupakan sekutu dekat Israel.

Malaysia Kutuk Keras Provokasi Israel ke Masjid Al Aqsa

Malaysia mengutuk keras provokasi yang dilakukan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dengan masuk ke Masjid Al Aqsa pada 3 Januari 2023.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, menyebut tindakan tersebut sebagai provokasi dan jelas melanggar status quo politik Yerusalem dan Al-Haram Al-Sharif.

Malaysia menyeru komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan ilegal tersebut serta menuntut rezim tersebut untuk segera menghentikan provokasi apa pun demi perdamaian dan stabilitas.

Malaysia terus berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina, dan menegaskan kembali status Al-Quds Al-Sharif sebagai tempat suci umat Islam, kata kemenlu.

Malaysia menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk rakyat Palestina dan usaha mereka untuk mencapai kebebasan dari pendudukan ilegal Israel. 

Negara di Asia Tenggara itu juga menyatakan dukungan bagi pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Bagi umat Islam, Al Aqsa merupakan tempat paling suci ketiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi.

Orang Yahudi menyebut kompleks Masjid Al Aqsa sebagai Temple Mount (Bukit Baik Suci) karena dua kuil Yahudi berada di sana sejak zaman kuno.

Ben-Gvir adalah sosok yang berpegang pada pandangan sayap kanan menyangkut Palestina.

Politikus itu juga menyebabkan gelombang ketegangan di kota pendudukan itu setelah dirinya mendirikan kantor di Lingkungan Sheikh Jarrah.

Pada November 22, Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan dalam rekaman audio yang bocor bahwa seluruh dunia prihatin tentang pandangan ekstremis Ben-Gvir.

Filipina dan Cina Tandatangani Kontrak 22 Miliar Dolar

Cina dan Filipina menandatangani kontrak senilai 22 miliar dolar untuk mengembangkan proyek pertambangan dan energi terbarukan di negara Asia tenggara itu.

Kesepakatan awal untuk menyelesaikan kontrak ini dibuat selama kunjungan tiga hari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Cina baru-baru ini.

Sekitar 60 persen dari sumber keuangan ini atau sekitar 13,7 miliar dolar akan dialokasikan untuk sektor energi terbarukan.

Sisanya 7,3 miliar dolar dialokasikan untuk pengolahan mineral seperti nikel, yang digunakan dalam aki mobil.

Marcos menggambarkan penandatanganan perjanjian dengan Cina ini sebagai dasar kebangkitan ekonomi Filipina dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Filipina berencana menyediakan 50 persen dari total produksi listrik negara itu dari sumber energi terbarukan pada tahun 2040.

Thailand Tidak Terapkan Pengetatan Pendatang dari Cina

Thailand tidak akan memberlakukan tindakan karantina yang lebih ketat bagi orang-orang yang tiba dari Cina.

Sikap itu diambil Thailand bahkan ketika beberapa negara, seperti Jepang, telah mewajibkan orang-orang yang berangkat dari Cina untuk menjalani pengujian virus corona pada saat kedatangan.

Aturan wajib tes virus tersebut diterapkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Cina.

"Kami bersikeras pada prinsip bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu negara karena masih ada pandemi di setiap negara dan dengan varian serupa," kata Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul, dilansir Kyodo.

"COVID-19 seharusnya tidak menjadi alasan pengecualian untuk negara mana pun," ujarnya.

Mulai hari Minggu, Cina akan membuka kembali perbatasan dan menghapus aturan karantina untuk kedatangan dari luar negeri, dan pemerintah mengatakan wisata keluar bagi para warga negara Cina akan dilanjutkan "dengan tertib".

Thailand mengandalkan sektor pariwisata untuk menghidupkan kembali ekonominya.

Pemerintah Thailand telah merevisi jumlah turis asing yang diperkirakan akan berkunjung ke negara itu tahun ini, yakni dari 20 juta menjadi 25 juta. Sekitar 300.000 turis Cina diproyeksikan berdatangan pada tiga bulan pertama tahun ini.

Sejak Desember 2022, Cina telah menghapus langkah-langkah ketat "nol-COVID" dan berhenti menghitung jumlah pasti pasien COVID. Perubahan drastis itu telah menyebabkan lonjakan kasus infeksi virus corona di seluruh negeri.

Perkembangan itu selanjutnya menimbulkan kekhawatiran bahwa melonjaknya kasus COVID-19 di Cina dapat mendorong kemunculan varian-varian baru virus corona yang berpotensi lebih berbahaya.

Sejumlah negara dan wilayah yang telah memberlakukan persyaratan lebih ketat untuk kedatangan dari Cina antara lain adalah Inggris, Jepang, Malaysia, Maroko, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Suu Kyi Dijatuhi Hukuman Tambahan 7 Tahun Penjara Karena Korupsi

Pengadilan di Myanmar pada Jumat (30/12/2022) memvonis pemimpin terguling negara itu Aung San Suu Kyi atas kejahatan korupsi, dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dalam kasus terakhir dari serangkaian kasus pidana terhadapnya, kata seorang pejabat hukum.

Tindakan pengadilan membuatnya memiliki total 33 tahun untuk menjalani hukuman penjara setelah serangkaian penuntutan bernuansa politik sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilihnya pada Februari 2021.

Kasus yang berakhir Jumat itu melibatkan lima pelanggaran di bawah undang-undang anti-korupsi dan mengikuti vonis sebelumnya atas tujuh tuduhan korupsi lainnya, yang masing-masing dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda.

Suu Kyi yang berusia 77 tahun juga telah dihukum karena beberapa pelanggaran lain, termasuk mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus Corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, penghasutan dan kecurangan pemilu.

Semua kejahatan sebelumnya telah menjatuhkannya dengan total 26 tahun penjara.

Pendukung dan analis independen Suu Kyi mengatakan berbagai tuduhan terhadap dia dan sekutunya adalah upaya untuk melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil menyingkirkannya dari politik sebelum pemilihan umum yang dijanjikan untuk tahun depan.

Kamboja-Vietnam Perkuat Kerja Sama Anti-Narkoba

Otoritas anti-narkoba Vietnam dan Kamboja melakukan pertemuan ketiga di kota Ho Chi Minh pada 5 Januari. Dalam pidatonya di acara tersebut, Mayor Jenderal Nguyen Van Vien, Direktur Departemen Polisi Penanggulangan Narkotika (C04) yang beroperasi di bawah Kementerian Keamanan Publik, mengatakan bahwa kerja sama antara Vietnam dan Kamboja telah membuahkan hasil.

Pada 2022, C04 berkoordinasi dengan Departemen Anti Kejahatan Narkoba di bawah Kementerian Dalam Negeri Kamboja menggerebek empat jaringan besar perdagangan narkoba.

Polisi di 10 lokasi di sepanjang perbatasan Vietnam-Kamboja mendeteksi lebih dari 2.000 kasus lain kejahatan narkoba yang melibatkan lebih dari 3.000 orang.

Direktur Departemen Kejahatan Narkoba Kamboja Letnan Jenderal Khing Sarat menyoroti efisiensi pertukaran informasi antara kedua negara di tingkat nasional dan lokal dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai hasilnya, pihak berwenang Kamboja telah melakukan sejumlah penggerebekan, menangkap tersangka, dan menyita berbagai obat-obatan terlarang.

Dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya anti-narkoba di sepanjang perbatasan Vietnam-Kamboja, pihak Kamboja akan terus fokus pada penyelidikan yang lebih baik terhadap kasus-kasus besar guna memburu para pemimpin jaringan kejahatan narkoba.

Mereka juga akan berupaya untuk memperkuat langkah-langkah terkait kontrol impor dan perdagangan bahan kimia prekursor yang dapat digunakan untuk menghasilkan narkotika dan obat-obatan ilegal.

Mayor Jenderal Vien mengatakan bahwa kedua pihak perlu meningkatkan pertukaran informasi terkait narkoba secara teratur, akurat dan tepat waktu melalui hotline antara kedua negara dan Kantor Penghubung Perbatasan (BLO) di wilayah perbatasan kedua negara.

Pada masa mendatang, C04 akan berkoordinasi dengan polisi Kamboja untuk melakukan operasi bersama anti-narkoba dan menangkap pelaku tindak kejahatan, katanya.

Dia menambahkan bahwa saat ini, 16 pelaku kriminal sedang dalam pelarian di Kamboja.

Mengenai situasi di Kota Ho Chi Minh, Wakil Direktur C04 Kolonel Hoang Tam Hieu, mengatakan bahwa sumber utama narkoba di kota tersebut adalah dari kawasan "Segitiga Emas" melalui Kamboja dan diselundupkan melintasi perbatasan ke Vietnam untuk dijual di dalam negeri, terutama Kota Ho Chi Minh, dan diangkut ke negara dan wilayah ketiga.

Vietnam Pecat Dua Wakil Perdana Menteri di tengah Gerakan Anti-Korupsi

Majelis Nasional Vietnam, badan pembuat undang-undang negara tersebut, pada Kamis memutuskan untuk memberhentikan dua wakil perdana menteri dari jabatan mereka, menurut pernyataan pemerintah.

Para analis menduga bahwa keputusan itu diambil sebagai peningkatan tindakan antikorupsi Vietnam.

Tidak ada penjelasan mengenai keputusan parlemen untuk memberhentikan para wakil PM itu, Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam. 

Namun, langkah tersebut mengemuka saat negara komunis tersebut sedang menggencarkan perjuangan melawan korupsi.

Ada kekhawatiran bahwa gerakan penindakan tersebut dapat melumpuhkan transaksi rutin karena pejabat menjadi takut terkena penyelidikan.

Minh dan Dam tidak merespons saat dimintai komentar. Kedua pejabat itu belum ditangkap dan mereka juga belum didakwa.

Jika pemberhentian tersebut berkaitan dengan tindakan antikorupsi, Minh dan Dam akan menjadi pejabat paling senior yang terkena sejauh ini.

Gerakan antikorupsi telah berujung pada penangkapan seorang menteri kesehatan serta beberapa pejabat tinggi dan diplomat. Dalam investigasi terpisah, pengusaha terkemuka juga telah ditangkap.

Minh (63 tahun) bertugas sebagai menteri luar negeri Vietnam antara 2011 dan 2021, dan menjabat wakil perdana menteri sejak 2013.

Dam (59 tahun) dilantik menjadi wakil perdana menteri pada 2013. Ia dikenal atas upayanya dalam memimpin perjuangan Vietnam melawan pandemi virus corona.

Carl Thayer, seorang pakar diplomasi Vietnam pada Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut mungkin berkaitan dengan dua skandal yang mengganggu penanganan pandemi Vietnam.

Salah satunya yang utama adalah skandal suap terkait pemulangan warga Vietnam yang terdampar di luar negeri. 

Skandal lainnya berkaitan dengan pembelian peralatan tes COVID-19.

Partai Komunis, pada akhir Desember, mengeluarkan Minh dari politbiro, badan pembuat keputusan paling berkuasa di Vietnam. Partai itu juga mengeluarkan Minh dan Dam dari Komite Partai Pusat.

Pada Desember 2022, partai tersebut juga mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal mengenai penerbangan pemulangan.