Dinamika Asia Tenggara, 8 April 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Militer Kembali Hadapi Dinasti Shinawatra dalam Pemilu Thailand.

Selain itu, masih ada isu lain dari berbagai negara Asia Tenggara seperti;

• Perang Semakin Parah, 10 Ribu Warga Myanmar Kabur ke Thailand
• Latihan Militer Gabungan ‘Jinlong-2023’ Tiongkok-Kamboja Terselenggara Sukses
• Filipina Tambah 4 Pangkalan Militer AS
• PM Malaysia Desak DK PBB Mintai Pertanggungjawaban Israel
• Indonesia Kecam Aksi Brutal Israel di Masjid Al Aqsa

Militer Kembali Hadapi Dinasti Shinawatra dalam Pemilu Thailand

Pendaftaran bagi calon kandidat pemilihan umum di Thailand mulai dibuka pada Senin, (03/04). Dalam kontestasi ini, Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha diyakini akan menghadapi persaingan ketat dari partai-partai oposisi.

Tokoh yang naik kuasa setelah kudeta pada 2014 itu mempertaruhkan konstitusi yang menjamin campur tangan militer di kancah politik Thailand. Terutama putri bekas PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn, berjanji akan meredam pengaruh para jenderal jika menang.

"Thailand membutuhkan sosok yang berpengalaman," bantah Prayut dalam sebuah acara Partai Bangsa Thai Bersatu (UTN) di Bangkok. Dia merujuk pada usia Paetongtarn yang menginjak 36 tahun dan sebabnya dinilai terlalu muda. "Jika mereka belum pernah menjabat," lanjut Prayut, "maka mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik."

Bekas kepala junta itu menghadapi persaingan kuat dari Paetongtarn. Tingkat elektabilitas kedua kandidat terpaut tipis di hampir setiap jajak pendapat.

Dukungan bagi Prayut dan UTN merosot di bawah Paetongtarn dan partainya, Pheu Thai, atau Partai Pergerakan Maju (pimpinan Pita Limjaroenrat, seorang tokoh oposisi lain.

Pemilu pada 12 Mei nanti adalah kontestasi politik pertama sejak gelombang protes pemuda pada 2020 yang menuntut reformasi politik di Thailand.

Namun meski Prayut berpeluang kalah dalam pemilu, militer tetap mengamankan kekuasaan lewat konstitusi yang mereka rancang pada 2017 silam.

Karena untuk menjadi perdana menteri di Thailand, kandidat tidak hanya harus mendominasi parlemen yang beranggotakan 500 orang, tapi juga mengamankan mayoritas dukungan dari 250 senator yang ditunjuk militer.

Pertaruhan konstitusi

Bagi Pheu Thai, kemenangan saja tidak cukup. Oposisi Thailand harus menang telak jika tidak ingin dijegal militer seperti yang terjadi pada 2019. Saat itu, Pheu Thai gagal membentuk pemerintahan meski memperoleh suara mayoritas dalam pemilu.

Pheu Thai adalah inkarnasi ketiga dari partai yang dibentuk Thaksin Shinawatra. Dalam pemilu kali ini, mereka menjanjikan amandemen konstitusi untuk menjauhkan militer dari politik.

"Tidak mungkin bagi Thailand untuk menjadi demokratis, selama kita masih memiliki konstitusi yang tidak demokratis," kata Chusak Sirinin, Wakil Ketua Umum Pheau Thai, pekan lalu.

Janji serupa dibuat Partai Pergerakan Maju pimpinan Pita Limjaroenrat. Dia berjanji akan menggelar referendum untuk menulis ulang konstitusi dalam 100 hari pertama masa berkuasa.

Momentum politik tidak memihak Prayut lantaran kelesuan ekonomi sebagai buntut pandemi Covid-19. Thailand adalah satu-satunya perekonomian di Asia Tenggara, di luar Myanmar, yang belum pulih sepenuhnya.

Menurut Bank Dunia, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) milik Thailand masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi.

Paetongtarn, yang sedang hamil delapan bulan, tidak mengikuti pemilu legislatif lantaran tidak diwajibkan sebagai bakal calon perdana menteri. Jika berhasil, dia mengikuti jejak ayah dan bibinya, Yingluck, yang dikudeta Prayut pada 2014 lalu.

Perang Semakin Parah, 10 Ribu Warga Myanmar Kabur ke Thailand

Sekitar 10.000 warga Myanmar telah melarikan diri ke Thailand untuk menghindari pertempuran antara militer dan unit kelompok etnis bersenjata.

Militer dan unit kelompok etnis bersenjata bertempur secara sengit sejak Rabu.

Warga tak ingin menjadi korban dari militer Myanmar.

Mereka melarikan diri dari kota Shwe Kokko, yang dikendalikan oleh milisi pro-militer dan rumah bagi kasino milik China.

Ini adalah salah satu pergerakan lintas batas terbesar sejak kudeta militer dua tahun lalu.

Militer belum merilis pernyataan tentang pertempuran itu.

Milisi anti-kudeta yang baru-baru ini dibentuk yang menyebut diri mereka Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) secara gerilya menyerang junta militer Myanmar.

Ribuan orang tewas dan sekitar 1,4 juta orang mengungsi sejak kudeta.

Hampir sepertiga dari populasi negara itu membutuhkan bantuan, menurut PBB.

Pertempuran terbaru pecah setelah Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) dan sekutunya melancarkan serangan terhadap pos-pos militer dan sebuah kamp gerbang dekat Shwe Kokko pada hari Rabu. Lebih dari 80 orang tewas di kedua sisi, KNLA mengatakan kepada BBC Thai.

Pekerja bantuan di daerah perbatasan - daerah Mae Sot dan Mae Ramat Thailand - telah menyerukan bantuan kemanusiaan yang mendesak karena para pengungsi mencari perlindungan di sekolah, biara dan perkebunan karet.

"Dalam jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak donatur," kata Kay Thi Htwe, seorang relawan Burma di sebuah biara di Mae Sot, yang menampung 500 pengungsi.

KNLA juga telah menutup jalan raya Myawaddy-Kawkareik Asia - salah satu jalan utama menuju perbatasan - selama dua minggu mulai Jumat.

Kembali ke Shwe Kokko, Pasukan Penjaga Perbatasan yang berpihak pada militer yang mengontrol daerah kantong melindungi kasino dan memperingatkan penduduk untuk tetap tinggal di dalam rumah.

Ini terjadi ketika junta militer terus menghancurkan perlawanan sipil, menargetkan sekolah, klinik, dan desa.

Awal pekan ini, militer mengatakan telah menangkap 15 guru yang memberikan kelas online untuk sebuah sekolah yang didukung oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diasingkan.

Para guru diambil dari rumah mereka di Mandalay, Saigang dan Magway, kata seorang anggota Komite Pemogokan Umum Pekerja Pendidikan Dasar kepada BBC.

Pada bulan Juli, sekitar 30 guru dilaporkan ditangkap karena bekerja untuk sekolah online yang diakui NUG.

Sejak awal, pendidikan telah menjadi medan pertempuran di Myanmar.

Guru termasuk yang pertama, bersama dengan petugas kesehatan, yang keluar sebagai protes terhadap kudeta, dan berada di garis depan protes besar-besaran yang diserukan oleh Gerakan Pembangkangan Sipil pada minggu-minggu pertama setelah pengambilalihan militer.

Ketika itu dihancurkan, sebagian besar masih menolak perintah junta militer bahwa mereka harus kembali bekerja, dan pada Mei 2020 sekitar 150.000 guru dan dosen universitas diberhentikan dari pekerjaannya.

Banyak yang memutuskan untuk bersembunyi, bergabung dengan sekolah dan klinik di daerah di mana komunitas telah memulai perjuangan bersenjata melawan kekuasaan militer.

Militer memandang pendirian sekolah dan klinik independen sebagai ancaman eksistensial.

Angka resmi menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti ujian matrikulasi kelas 10 di sekolah negeri sekarang hanya seperlima dari jumlah sebelum kudeta.

Latihan Militer Gabungan ‘Jinlong-2023’ Tiongkok-Kamboja Terselenggara Sukses

Latihan Militer Gabungan ‘Jinlong-2023’ Tiongkok-Kamboja berakhir dengan sukses di Pusat Pelatihan Polisi Militer Internasional Phnom Chumreay di Provinsi Kampong Chhnang Kamboja hari Rabu (5/4) kemarin.

 

Upacara penutupan tersebut dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Kamboja General Samdech Pichey Sena Tea Banh, Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja Jenderal Vong Pisen, Wakil Panglima Komando Wilayah Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Laksdya Wei Wenhui dan Duta Besar Tiongkok untuk Kamboja, Wang Wentian dan lain-lain.

Latihan militer gabungan tersebut mengangkat tema ‘Pengamanan Acara Penting dan Pertolongan Kemanusiaan’. Latihan militer gabungan tersebut diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan tentara Tiongkok dan Kamboja dalam ‘mengantisipasi bersama keadaan mendadak seperti serangan teror di sela-sela pertandingan olahraga internasional penting’.

Kedua belah pihak menyatakan, Latihan Militer Gabungan ‘Jinlong-2023’ merupakan langkah penting untuk melaksanakan kesepahaman yang dicapai oleh kedua kepala negara terkait pembangunan bersama Komunitas Senasib Sepenanggungan Tiongkok-Kamboja di era baru, serta platform penting bagi tentara Tiongkok dan Kamboja untuk meningkatkan pertukaran, saling belajar dan latihan pertempuran, demi mencapai target awal memperkokoh persahabatan dan memperdalam kerja sama di bidang keamanan.

Filipina Tambah 4 Pangkalan Militer AS

Pemerintah Filipina telah mengumumkan lokasi empat pangkalan militer baru untuk digunakan oleh tentara Amerika Serikat (AS) yang ditugaskan di negara itu. Langkah Filipina ini mengundang komentar dari pemerintah China.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/4/2023), pemerintah China mengingatkan bahwa Washington "membahayakan perdamaian dan stabilitas regional" dengan kesepakatan baru yang memperluas akses pasukan AS ke pangkalan di Filipina tersebut.

"Karena kepentingan pribadi, AS mempertahankan mentalitas zero-sum dan terus memperkuat penempatan militernya di kawasan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.

"Hasilnya pasti akan meningkatkan ketegangan militer dan membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan," imbuhnya.

"Negara-negara di kawasan harus memikirkan secara mendalam tentang apa yang pantas dan apa yang saling menguntungkan, sehingga dapat membuat pilihan yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri dan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan," ujar juru bicara tersebut.

Sebelumnya pada Senin (3/4), pemerintah Filipina mengumumkan lokasi empat pangkalan militer tambahan yang akan digunakan oleh pasukan AS, dengan satu lokasi di dekat Laut China Selatan yang menjadi sengketa dan lokasi lainnya tidak jauh dari Taiwan.

Manila dan Washington telah menyepakati pada Februari lalu untuk memperluas kerja sama di 'area-area strategis' negara itu, saat kedua negara berupaya menangkal agresivitas China atas Taiwan dan pembangunan pangkalan militer oleh Beijing di perairan Laut China Selatan.

Sesuai kesepakatan bernama Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Lanjutan tahun 2014, atau yang disingkat EDCA, pasukan militer AS memiliki akses terhadap lima pangkalan militer di wilayah Filipina.

Kesepakatan itu diperluas menjadi sembilan pangkalan militer yang kini bisa diakses tentara AS yang ada di Filipina. Namun, lokasi empat pangkalan militer tambahan itu belum diungkap ke publik hingga Senin (3/4) waktu setempat, dengan pemerintah terlebih dulu berkonsultasi dengan otoritas lokal.

Dalam pengumumannya pada Senin (3/4), Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina menyatakan lokasi empat pangkalan militer tambahan itu telah diperiksa oleh militer Filipina dan dianggap 'sesuai dan saling menguntungkan'.

Disebutkan juga bahwa pangkalan-pangkalan militer itu akan digunakan untuk operasi kemanusiaan dan pemulihan saat bencana alam terjadi.

PM Malaysia Desak DK PBB Mintai Pertanggungjawaban Israel

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak komunitas internasional khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk meminta pertanggungjawaban rezim Zionis atas kejahatan keji terhadap Palestina.

Situs Antara melaporkan, Anwar melalui media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur, Kamis, juga mendesak Israel untuk segera membebaskan semua tahanan Palestina.

Ia mengatakan masyarakat internasional harus menuntut rezim Israel tersebut untuk segera menghentikan segala tindakan provokatif demi perdamaian dan stabilitas.

"Malaysia terus berdiri dalam solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina dan menegaskan kembali status Al Quds Al Sharif sebagai tempat suci umat Islam," tulis Anwar.

Laporan Anadolu menyebutkan polisi Israel menangkap sekitar 350 jamaah dari dalam kompleks Masjid Al Aqsa, setelah sekelompok warga Palestina membarikade diri mereka di dalam aula shalat Al Qibli di kompleks Al Aqsa setelah para pemukim Yahudi menyerukan penyerbuan ke masjid tersebut.

Para jamaah berusaha mencegah polisi masuk dengan menutup pintunya.

Seraya mengepung Al Qibli, polisi Israel naik ke atap masjid, menghancurkan jendela, dan awalnya hanya melemparkan bom suara ke arah jamaah di dalamnya.

Beberapa jamaah berusaha melawan polisi dengan melemparkan kembang api.

Saksi mata mengatakan polisi Israel menggunakan kekuatan berlebihan dalam penyerbuan tersebut, termasuk menggunakan gas air mata.

Israel menduduki Quds Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Negara itu menganeksasi seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh dunia.

Indonesia Kecam Aksi Brutal Israel di Masjid Al Aqsa

Pemerintah Indonesia mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel di Masjid Al Aqsa pada bulan suci Ramadhan, dan mengajak masyarakat internasional melakukan langkah selesaikan konflik.

Situs Antara melaporkan, Kementerian Luar Negeri RI di akun resmi Twitternya hari Sabtu mengatakan, "Indonesia mengutuk tindak kekerasan aparat keamanan Israel di Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadhan yang menyebabkan sejumlah jamaah terluka dan penangkapan ratusan orang lainnya,".

Pemerintah dan rakyat Indonesia memandang kekerasan oleh Israel sebagai tindakan yang sungguh menyakiti perasaan umat Muslim di dunia dan pelanggaran nyata atas kesucian Al Aqsa.

Selain itu, tindakan aparat keamanan Israel tersebut dapat memicu eskalasi konflik dan kekerasan, jelas Kemlu RI.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran Israel terhadap Al Aqsa.

Sementara itu, Kedutaan Besar Palestina di Indonesia juga mengutuk keras serangan brutal aparat Israel terhadap jamaah di Masjid Al Aqsa.

"Pasukan Israel secara ilegal menginvasi Masjid Al Aqsa, menyerang pria, wanita, dan anak-anak secara biadab, menahan lebih dari 500 orang secara tidak sah,” kata Kedutaan Besar Palestina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/4).

Pasukan pendudukan Israel juga menghalangi ambulans untuk merawat ratusan orang yang terluka, menyebabkan kerusakan pada Masjid Al Aqsa, termasuk memicu kebakaran di satu lokasi.

"Palestina menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas bagian mana pun dari Kompleks Masjid Al Aqsa," tegas Kedubes Palestina.

Kedubes menjelaskan Jamaah Palestina memiliki hak mutlak untuk berdoa dengan bebas dan aman di dalam dan di sekitar kompleks Al Aqsa kapan pun, tanpa halangan atau kekerasan.

Agresi Israel terhadap Kompleks Masjid Al Aqsa adalah serangan mengerikan terhadap hak dasar warga Palestina untuk beribadah dengan bebas di tempat sucinya, terutama selama bulan suci Ramadhan.