Transformasi Timur Tengah, 3 Februari 2019

Transformasi di Timur Tengah pekan lalu diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya; Bahas Iran, Enam Menlu Arab Bertemu di Yordania, Kunjungan Emir Qatar ke Asia Timur, Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri, dan Pesan Sekjen Hizbullah kepada Warga Zionis.

Bahas Iran, Enam Menlu Arab Bertemu di Yordania

Enam menteri luar negeri Arab mengadakan "pertemuan konsultatif" di Yordania pada hari Kamis (31/1/2019) dalam upaya untuk menyatukan sikap mereka terkait krisis regional dan masalah Iran. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi bergabung bersama rekan-rekannya itu di King Hussein Bin Talal Convention Centre di Laut Mati.

Menteri Luar Negeri Sameh Shoukri dari Mesir, Sabah Khaled Al Sabah dari Kuwait, Abdullah bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab (UEA), Khalid bin Ahmed Al Khalifa dari Bahrain, dan Menteri Penasihat untuk Urusan Luar Negeri Adel al-Jubeir dari Arab Saudi, tiba di Amman pada Rabu lalu. Sementara menlu Oman dan Qatar tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Para menlu Arab bertemu Raja Yordania Abdullah II, yang mendesak "pentingnya mengoordinasikan posisi Arab pada isu-isu regional" termasuk Suriah dan Iran.

Pertemuan Laut Mati terjadi ketika negara-negara Arab menunjukkan keinginan yang besar untuk berdamai dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan di tengah laporan bahwa Damaskus akan diterima kembali sebagai anggota Liga Arab. Mereka akan berusaha mencari jalan untuk mengembalikan Suriah ke pangkuan Arab dan menyatukan pandangan mengenai Iran.

Pertemuan itu dilakukan dua minggu sebelum konferensi tentang keamanan Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat di Warsawa, Polandia. Salah satu isu yang akan dibahas di Warsawa adalah masalah Iran, dan negara-negara Arab tampaknya sedang melakukan persiapan sebelum bertolak ke Polandia.

Pengamat Mesir, Mohammad Hamid kepada televisi RT Arabic mengatakan, "Pertemuan Laut Hitam adalah koordinasi dan pendahuluan untuk konferensi Warsawa yang akan membahas Iran."

Namun, pertemuan Laut Mati berakhir tanpa menggelar konferensi pers dengan awak media dan salah satu alasannya adalah besarnya perselisihan di antara negara Arab, terutama antara Yordania dan Kuwait dengan empat negara Arab lainnya.

Yordania dan Kuwait mengkritik prioritas kebijakan luar negeri Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir yang fokus pada isu-isu lain. Amman dan Kuwait City meminta masalah Quds dan Palestina harus menjadi prioritas dunia Arab, bukan isu-isu lain.

Kunjungan Emir Qatar ke Asia Timur

Pekan lalu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Dia mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Mon Jae-in di Seoul untuk membahas cara-cara meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi.

Kedua pihak mendiskusikan tentang cara-cara untuk meningkatkan peran Korea Selatan di berbagai sektor di Qatar, termasuk transportasi, infrastruktur, dan perawatan kesehatan di samping sektor energi dan konstruksi.

Moon menekankan hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan Qatar dan menyambut gagasan untuk meningkatkan volume pertukaran perdagangan bilateral. Kedua pemimpin juga menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama di berbagai bidang.

Setelah pembicaraannya di Seoul, Emir Qatar melanjutkan kunjungan ke Jepang - mitra dagang utama negaranya - dan kemudian ke Cina.

Di Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Emir Qatar sepakat untuk meluncurkan "dialog strategis" di mana para menlu mereka akan secara teratur membahas berbagai topik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Selama pertemuan di Tokyo, Abe dan Sheikh Tamim juga setuju untuk mendukung kegiatan perusahaan swasta di sektor energi demi memastikan pasokan gas alam cair yang stabil dari Qatar. "Qatar adalah pemasok LNG yang paling dapat diandalkan ke Jepang," kata Abe.

Sementara itu, Qatar dan Cina pada hari Kamis (31/1/2019) menandatangani beberapa nota kesepahaman yang memberikan dorongan baru untuk hubungan bilateral. MoU ditandatangani setelah pembicaraan antara Sheikh Tamim dan Presiden Cina Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing.

Di antara MoU itu adalah tentang pembangunan mekanisme dialog strategis antara pemerintah, yang bertujuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama dalam proyek-proyek strategis.

Sheikh Tamim berkunjung ke Asia di tengah blokade ekonomi yang diberlakukan terhadap Qatar oleh Arab Saudi dan sekutunya. Pada Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA memblokade Qatar dari darat, laut dan udara, dan menuduh Doha mendukung terorisme, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh pemerintah Qatar. Pada Oktober 2017, Emir Qatar melakukan kunjungan ke Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah secara resmi mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Mahmoud Abbas. Seperti dikutip kantor berita resmi Palestina (Wafa), Hamdallah mengajukan pengunduran dirinya pada hari Selasa (29/1/2019), tetapi ia akan terus menjalankan tugasnya sampai yang baru terpilih.

Hamdallah menyatakan harapan bahwa pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru akan mencapai hasil sesegera mungkin. "Keberhasilan pemerintah mana pun membutuhkan kepercayaan rakyat Palestina," katanya dalam pertemuan kabinet mingguan di kota Ramallah.

Seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengecam tindakan itu sebagai upaya untuk meminggirkan kelompok-kelompok perlawanan dari kancah politik Palestina.

Abbas menghadapi tekanan dari Gerakan Fatah yang berkuasa agar menyingkirkan Hamdallah dari kekuasaan, dan membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari perwakilan dari faksi-faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di samping tokoh independen.

"Seruan Fatah untuk membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari faksi-faksi PLO akan memperkuat perpecahan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum. "Rakyat kita membutuhkan pemerintahan persatuan nasional yang akan mewakili semua warga Palestina," tegasnya.

Sebelum ini, Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas lainnya, mengkritik rencana pembentukan pemerintahan baru Palestina.

"Pembentukan pemerintah mana pun selain dari konsensus nasional, merupakan kelanjutan dari tindakan sepihak yang diambil oleh Fatah. Pemerintahan seperti itu tidak akan memiliki legitimasi," tulisnya di akun Twitter resminya.

Pesan Sekjen Hizbullah kepada Warga Zionis

Pekan lalu, Sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah), Sayid Hassan Nasrullah dalam sebuah wawancara dengan televisi al-Mayadeen, mengeluarkan sebuah statemen yang menimbulkan pertanyaan banyak orang apakah itu sebuah gurauan atau ancaman.

Terlepas apakah itu gurauan atau ancaman, namun apa yang disampaikan Sayid Nasrullah membuat penduduk Zionis khawatir. Pasalnya, apa yang disampaikan Sekjen Hizbullah selama ini adalah satu hal yang serius.

Sekjen Hizbullah mengatakan, "Ijinkan saya menyampaikan gurauan kepada Israel. Saya mengatakan kepada penduduk Israel bahwa ini menguntungkan kalian jika kalian menyampaikan kepada Netanyahu untuk tidak menghalangi Hizbullah mencapai rudal yang memiliki akurasi yang tepat, di mana ini lebih baik untuk kalian. Mengapa? Sebab, jika suatu hari nanti kita merespon Israel dengan militer dan kita memiliki rudal yang mempunyai akurasi yang tepat, maka kita hanya menarget pangkalan militer. Tetapi jika kita tidak memiliki rudal yang memiliki akurasi yang tepat, ada kemungkinan rudal itu meleset 500-1000 meter meskipun target yang kita tuju adalah pangkalan militer. Terus kemana rudal ini menghantam? Rudal ini bisa saja menghantam penduduk. Oleh karena itu,  maslahat bagi penduduk Israel adalah kita memiliki rudal yang mempunyai akurasi yang tepat."

Presenter pun bertanya kepada Sayid Nasrullah, "Ini ancaman atau candaan?". Sekjen Hizbullah itu menjawab, "Terserah Anda, Anda tafsirkan sendiri, ini ancaman atau gurauan." (RM)