Iran Aktualita 4 Juli 2020

Dinamika di Iran selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti seruan Iran terhadap pencabutan sanksi internasional demi penanganan Covid-19, Iran meminta Eropa memenuhi komitmen perjanjian nuklir JCPOA.

Selain itu masih ada isu lainnya di Iran seperti peringatan tragedi penembakan IR 655 oleh USS Vincennes, dan terakhir mengenai Iran mengirimkan pesan tegas kepada Dewan Keamanan PBB.

Sanksi Internasional Harus Dicabut demi Penanganan Covid-19

Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majid Takhravanchi menekankan urgensi pencabutan sanksi sepihak yang merusak kapasitas negara-negara target yang sedang menangani penyebaran Covid-19.

Takhravanchi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Kamis (2/7/2020) mengungkapkan bahwa dampak pandemi virus Corona dengan tingkat kematian yang tinggi berpengaruh negatif terhadap situasi ekonomi dan sosial negara-negara yang terlibat konflik.

Diplomat senior Iran ini menyinggung penyebaran virus Corona di kawasan Asia Barat, terutama di Suriah dan Yaman sebagai kasus negara yang menghadapi konflik dan saat ini menghadapi masalah baru akibat penyebaran Covid-19. 

"Situasi yang buruk diperparah dengan sanksi unilateral AS baru-baru ini terhadap rakyat Suriah, dan kelanjutan dari blokade pelabuhan dan bandara Yaman," ujar Takhravanchi.

Di bagian lain statemennya, ia menjelaskan, "Iran sebagai negara yang terkena dampak virus Corona sekaligus sasaran sanksi AS, sangat menyadari bagaimana dan sampai sejauh mana sanksi-sanksi ini mencegah masuknya peralatan medis dan obat-obatan yang menargetkan kapasitas negara-negara target yang sedang berjuang menghadapi virus Corona."

Menurutnya, sanksi unilateral paling efektif menargetkan pasien yang menunjukkan perilaku tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan. Wakil Tetap Iran untuk PBB menekankan bahwa virus Corona adalah musuh bersama umat manusia, yang harus dihadapi dengan solidaritas dan kerja sama global.

Sanksi unilateral dan opresif Washington, yang mencakup barang-barang pokok dan obat-obatan telah menyebabkan banyak masalah bagi rakyat negara-negara yang berada di bawah sanksi AS, terutama negara yang sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19.

Iran Minta Eropa Penuhi Komitmen Perjanjian Nuklir JCPOA

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dalam suratnya kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa sekaligus koordinator JCPOA, Josep Borrell, kembali membawa kasus ketidakpatuhan negara-negara Eropa terhadap pasal 36 JCPOA kepada Komisi Bersama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Mousavi pada Jumat, (3/7/2020), mengatakan troika Eropa (Jerman, Inggris dan Prancis) melakukan langkah yang tidak bertanggung jawab dengan mengajukan draf resolusi ke Dewan Gubernur IAEA dan juga berlanjutnya ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen internasional di bawah JCPOA.

"Menlu Mohammad Javad Zarif dalam suratnya kepada Josep Borrell, menilai segala bentuk intervensi akan memiliki dampak negatif terhadap kerja sama safeguard antara Iran dan IAEA saat ini dan juga bertentangan dengan isi perjanjian JCPOA," ujarnya.

Seraya menyinggung pentingnya Iran secara penuh mendapat manfaat ekonomi dari sistem pencabutan sanksi seperti yang ditetapkan oleh JCPOA, Mousavi menegaskan, "Tehran akan mengambil langkah yang diperlukan dan tepat dalam menghadapi segala bentuk ketamakan dan perilaku tak bertanggung jawab."

Jubir Kemenlu Iran ini meminta troika Eropa patuh terhadap komitmennya ketimbang bergerak selaras dengan pendekatan represi maksimum AS dan mempersiapkan peluang untuk mempertahankan serta melaksanakan penuh JCPOA.

Sebelum ini, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Tehran selalu patuh tarhadap komitmen politik, hukum, dan moralnya di bawah perjanjian nuklir JCPOA. "Jika AS ingin melancarkan pukulan politik terhadap JCPOA, maka Iran tidak akan menerimanya dan mengambil langkah tegas," tandasnya.

Peringatan Tragedi Penembakan IR 655 oleh USS Vincennes

Setiap tanggal 3 Juli, masyarakat Iran memperingati tragedi penembakan pesawat sipil negara ini di atas perairan Teluk Persia oleh kapal perang Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, mereka melemparkan bunga ke laut, lokasi jatuhnya IR 655.

Rapor Amerika Serikat dipenuhi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Watak jahat dan arogan telah menyatu dengan kepribadian para pejabat pemerintah AS. Kapal perang USS Vincennes pada 3 Juli 1988 menembak jatuh pesawat sipil Iran di atas perairan Teluk Persia. Penerbangan 655 (IR 655) merupakan sebuah penerbangan terjadwal Iran Air dari Tehran menuju Dubai, via Bandar Abbas. Sebanyak 290 penumpang dan awak kabin gugur, di mana terdapat 66 anak, 53 wanita, dan 46 warga negara asing.

Serangan rudal AS terhadap pesawat penumpang merupakan pelanggaran hukum udara internasional dan aturan dasar untuk menjamin keselamatan dan keamanan maskapai penerbangan internasional. Namun, pemerintah AS tidak pernah menyampaikan permintaan maaf karena membunuh rakyat Iran dan komandan kapal perang itu, William Rogers justru menerima medali Legion of Merit atas pengabdiannya.

Setelah insiden itu, para pejabat Washington dalam sebuah langkah terkoordinasi berusaha menyesatkan opini publik dan menolak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Presiden AS saat itu, Ronald Reagan mengatakan pesawat itu bergerak ke arah USS Vincennes dan untuk itu dipukul dengan rudal demi mempertahankan diri dari potensi serangan.

Namun, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada Desember 1988 menyatakan bahwa USS Vincennes melepaskan rudal ketika posisinya berada di wilayah Iran dan ini benar-benar melanggar hukum internasional.

Iran Mengirimkan Pesan Tegas kepada Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan setiap pembatasan baru dalam resolusi 2231 yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB, akan menyalahi komitmen mendasar yang dijanjikan kepada rakyat Iran.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan virtual sidang Dewan Keamanan untuk membahas laporan periodik Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelaksanaan resolusi 2231 dan perjanjian nuklir JCPOA pada hari Selasa (30/6/2020).

"Opsi-opsi Iran terhadap perpanjangan embargo senjata akan sangat tegas," tandas Zarif. Dia menegaskan bahwa batas waktu untuk mengakhiri embargo senjata yang tercantum dalam resolusi 2231 adalah bagian integral dari kompromi yang dimenangkan dengan susah payah, di mana para anggota JCPOA akhirnya menyetujui JCPOA secara keseluruhan dan resolusi 2231.

Berdasarkan ketentuan resolusi itu, Sekretaris Jenderal PBB berkewajiban menyerahkan laporan tentang implementasi resolusi kepada Dewan Keamanan setiap enam bulan sekali. Laporan itu secara resmi diserahkan kepada Dewan pada Selasa kemarin untuk dibahas oleh para anggotanya.

Anehnya, laporan baru ini sejalan dengan langkah-langkah Amerika Serikat untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran, karena materi yang disampaikan oleh sekjen PBB merupakan sebuah laporan yang tidak faktual dan menyesatkan.

Pada dasarnya, Iran telah menyampaikan pesannya mengenai nasib JCPOA dan juga keamanan regional kepada semua negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara di kawasan. "Apakah kita akan menjunjung tinggi supremasi hukum atau apakah kita kembali ke hukum rimba dengan tunduk pada ambisi seorang pengganggu yang melanggar hukum?" pungas Zarif. (RM)