Keputusan PBB Anti-Yaman

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menambahkan tiga pemimpin Ansarullah Yaman ke dalam list sanksi.

Yaman selama 80 bulan menyaksikan aksi pemboman jet-jet tempur Arab Saudi dan kejahatan tentara bayaran Al Saud serta teroris terhadap rakyat negara ini. PBB berulang kali secara terang-terangan menyatakan bahwa Yaman mengalami krisis kemanusiaan terbesar saat ini di dunia akibat perang.

Lebih dari 80 persen infrastruktur Yaman hancur akibat perang ini. Sekitar 4 juta warga Yaman terlantar. Lebih dari 100 ribu orang tewas akibat perang atau dampaknya. Ratusan ribu lainnya terluka akibat pemboman pesawat tempur Saudi. Mantan sekjen PBB, Ban Ki moon, sebelumnya mengakui bahwa Arab Saudi pelanggar terbesar hak anak di Yaman.

PBB berdasarkan piagamnya bertanggung jawab menciptakan, menjaga dan meningkatkan perdamaian serta keamanan internasional. PBB lembaga terpenting internasional yang melalui keputusannya mampu membantu menghentikan atau mengurangi krisis kemanusiaan di Yaman, tapi lembaga ini secara praktis telah kehilangan index terpentingnya, yakni netralitas di krisis interansional, khususnya di krisis Yaman dan berubah menajdi salah satu sekutu Al Saud di perang ini. Pendekatan PBB di krisis Yaman jelas-jelas bersifat politik ketimbang hukum.

Di langkah terbarunya,  Dewan Keamanan pada 10 November 2021 menambahkan tiga pemimpin Ansarullah Yaman di list sanksinya. Menurut laporan media internasional, Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari, Yusuf al-Madani danSaleh Mesfer Saleh Al Shaer masuk dalam list sanksi ini. Dengan demikian saat ini, terdapat sembilan pemimpin Ansarullah yang dicantumkan di list sanksi Dewan Keamanan PBB.

Poin penting di sini adalah ketiga orang yang dimasukkan ke list sanksi baru PBB adalah anggota Ansarullah yang memainkan peran vital dalam keberhasilan militer Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman dalam melawan Arab Saudi dan anasir bayarannya termasuk di medan tempur Marib. Komisi sanksi PBB di statemennya menuding ketiga tokoh tersebut terlibat dalam memimpin operasi militer Houthi. Komisi ini juga mengklaim bahwa operasi tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas Yaman.

Masih menurut statemen ini, Abdul Karim al-Ghamiri memainkan peran vital dalam mengkoordinasi operasi militer Ansarullah. Yusuf al-Madani juga termasuk petinggi militer Ansarullah dan memimpin unit milisi ini di sejumlah provinsi. Sementara Saleh Mesfer Saleh Al Shaer, penasihat menteri pertahanan Ansarullah bertanggung jawab di bidang logistik.

Langkah Dewan Keamanan PBB ini sebuah bantuan terang-terangan dan jelas kepada Koalisi Saudi di perang Yaman. Militer Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman selama beberapa bulan terakhir meraih kemenangan penting di medan tempur Marib dan provinsi ini hampir dibebaskan secara penuh dari pendudukan anasir bayaran Saudi. Tentu saja hal ini membuat Arab Saudi sangat khawatir dan kini Dewan Keamanan dengan menjatuhkan sanksi kepada para komandan Ansarullah telah menunjukkan "simpati politik" kepada Arab Saudi.

Tak diragukan lagi, langkah PBB ini sekedar memperparah krisis di Yaman dan mendorong Al Saud untuk terus melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Yaman. (MF)