Mencermati Babak Baru Demo Anti-Hasil Pemilu di Irak

Komisi Tinggi Pemilu di Irak Kamis (25/11/2021) mengumumkan penghitungan ulang di seluruh daerah pemilihan yang hasilnya diprotes telah selesai. Di statemen ini disebutkan, "Hasil penghitungan manual saat ini seratus persen sesuai dengan penghitungan elektronik."

Statemen ini telah memicu aksi demo luas warga Irak. Ribuan warga pada hari Jumat (26/11/2021) berkumpul di dekat Zona Hijau di Baghdad. Ada tiga tuntutan demonstran Irak.

Pertama, pembatalan hasil pemilu parlemen 10 Oktober. Dengan diumumkannya hasil pemilu parlemen dan pengesahan Komisi Pemilu Irak atas keabsahan hasil pemilu, tekad warga Irak untuk melanjutkan aksi demonya hingga dibatalkannya hasil pemilu semakin besar, karena para demonstran masih meyakini adanya kecurangan, khususnya manipulasi suara dan hasil pemilu yang diumumkan adalah palsu.

Kedua, proses hukum bagi pelaku pembunuhan para demonstran. Selama aksi demo menentang hasil pemilu, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran termasuk bentrokan pada 5 November lalu yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka. Meski pemerintah Mustafa al-Kadhimi membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden ini, tapi demonstran tidak percaya pada proses penyidikan tersebut dan meyakini pelaku pembunuh demonstran tidak akan diumumkan atau dihukum.

Ketiga, pencopotan dan pengusiran Utusan khusus PBB untuk Irak, Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert. Alasannya adalah Plasschaert dengan mengabaikan protes warga Irak, membenarkan hasil pemilu di negara ini. Dalam sebuah statemen intervensif terkait pemilu parlemen Irak, Plasschaert mengklaim bahwa seluruh pihak politik harus menerima hasil pemilu, dan ia memperingatkan dapak buruk dari pembatalan hasil pemilu.

Demonstran Irak meyakini bahwa utusan khusus PBB ini sekutu di kecurangan hasil pemilu. Oleh karena itu, komisi yang mengorganisir aksi demo di protesnya kemarin atas hasil pemilu terbaru di Irak seraya merilis statemen menyebut Plasschaert mitra utama atas munculnya kecurangan di pemilu Irak.

Poin lain adalah para penentang Plasschaert meyakini bahwa ia dengan sikapnya terkait hasil pemilu parlemen Irak, telah memperumit kondisi politik dan keamanan di negara ini, karena secara praktis selain menentang demonstran, ia sepakat atas eskalasi bipolar kubu pro dan anti hasil pemilu. Dengan demikian, Hadi al-Amiri, ketua Koalisi al-Fath Irak hari Jumat saat bertemu dengan Plasschaert seraya mengkritik sikapnya terkait pemilu, kepada utusan khusus PBB ini mengatakan, "Statemen dan sikap Anda telah memperumit kondisi pemilu dan merusak mekanisme politik."

Sepertinya pendekatan kubu pro hasil pemilu yang telah diumumkan adalah mengulur waktu dan mengikis demonstrasi, sementara kubu anti hasil pemilu semakin bertekad menentang hasil pemilu. Oleh karena itu, ada potensi besar munculnya kondisi bipolar atau dua kubu di pentas politik Irak dan bahkan terbentuknya sebuah kebuntuan politik di negara ini.

Kondisi ini bagi Irak yang tengah menghadapi beragam kesulitan khususnya di sektor ekonomi akan sangat mengkhawatirkan dan praktisnya memperuncing friksi antara rakyat dan pemerintah Irak. Sementara tingkat partisipasi warga di pemilu parlemen 5 Oktober lalu di Irak tercatat sebagai partisipasi terendah dalam lima pemilu terakhir dan hanya 41 persen warga yang berhak memilih berpartisipasi di pemilu parlemen Irak tersebut. (MF)