Ammar Hakim Tidak akan Berpartisipasi dalam Pemerintahan Baru Irak

Ketua Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, Ammar Hakim mengumumkan dirinya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan baru Irak.

Irak menghadapi krisis politik sejak penyelenggaraan pemilu legislatif pada Oktober tahun lalu, ketika kekuatan politik gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembentukan pemerintahan baru.

Kepala Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, Ammar Hakim hari Senin (4/4/2022) mengatakan, "Kami tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan berikutnya. Desakan kami mengenai urgensi negosiasi dan duduk di meja perundingan untuk membahas mekanisme manajemen pemerintah baru,".

"Kami tetap menekankan masalah perundingan untuk berdialog dan memahami serta membahas mekanisme pengelolaan pemerintahan baru," ujar Hakim.

Hakim memandang keseimbangan sebagai syarat yang diperlukan untuk keberhasilan setiap koalisi politik di Irak. 

"Kita harus mengakhiri perbedaan politik dan bergerak menuju kepentingan bersama," tegasnya.

Pemilu legislatif baru-baru ini dimenangkan oleh faksi Sadr dengan perolehan 73 dari 329 kursi di parlemen, diikuti oleh Koalisi Sunni dengan 37 kursi dan Koalisi Negara Hukum dengan 33 kursi, serta Partai Demokrat Kurdistan Irak dengan 31 kursi. Sedangkan koalisi pimpinan Hadi al-Amiri berada hanya meraih 17 kursi.(PH)