Mengapa Parlemen Lebanon Gagal Pilih Presiden Baru ?

Parlemen Lebanon bersidang ketiga kalinya untuk memilih presiden, tetapi tidak ada yang bisa memenangkan dua pertiga suara, sehingga presiden baru tidak terpilih.

Masa jabatan Michel Aoun sebagai presiden Lebanon berakhir pada 31 Oktober. Berdasarkan undang-undang Lebanon, parlemen negara ini harus mencalonkan presiden baru satu bulan sebelum akhir masa kepresidenan. Pemilihan presiden Lebanon yang harus dipilih di antara orang-orang Kristen di negara itu, membutuhkan dua pertiga suara dari anggota parlemen yang berjumlah 128 orang.

Parlemen Lebanon, yang dua kali gagal memilih seorang presiden, mengadakan sidang ketiga kalinya hari Kamis, 20 Oktober untuk memilih presiden baru dengan kehadiran 110 anggotanya. Dalam penghitungan suara, sebanyak 55 anggota dewan legislatif Lebanon tidak memberikan nama, sedangkan 42 anggota parlemen memilih Michel Mouawad, dan sisanya memilih orang lain. Menyikapi kegagalan sidang pemilihan presiden kali ini, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, mengumumkan 24 Oktober sebagai tanggal untuk mengadakan sesi keempat pemilihan presiden baru.

Kegagalan parlemen Lebanon untuk menunjuk presiden baru mengulang peristiwa sebelumnya ketika Michel Aoun juga terpilih sebagai presiden baru pada Oktober 2016 setelah 30 bulan kegagalan berulangkali sidang di parlemen negara ini. Masa jabatan presiden Lebanon selama enam tahun. Oleh karena itu, para anggota parlemen Lebanon tidak akan berhasil memperkenalkan presiden baru hingga akhir Oktober, dan negara itu akan kembali memasuki periode kebuntuan politik dalam pemilihan presiden baru.

Pada saat yang sama yang bekerja saat ini di pemerintahan adalah pemerintah sementara yang dibentuk sejak akhir 2019. Najib Miikati, perdana menteri saat ini yang ditunjuk untuk membentuk kabinet setelah pemilu legislatif Mei lalu, yang bertindak sebagai perdana menteri sementara sejak September 2021. Dengan demikian, jika Lebanon menghadapi kebuntuan politik dalam pencalonan presiden, maka kebuntuan ganda akan terbentuk di negara ini karena Mikati belum membentuk kabinet baru setelah lima bulan.

Tampaknya, intervensi asing masih menjadi penyebab utama kebuntuan politik di Lebanon. Sebab, beberapa kelompok Lebanon telah bergerak dalam kerangka versi negara asing dan menolak untuk mencalonkan presiden yang didukung oleh semua kelompok. Berdasarkan hal ini, Gebran Bassil, ketua Gerakan Patriotik Nasional Lebanon mengatakan, "Anggota gerakan ini akan berpartisipasi dalam sidang, tetapi mereka akan memberikan surat suara kosong,"

Setelah sesi parlemen hari ini, Sheikh Nabil Qawouq, anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon, mengungkapkan, "Bukan lagi rahasia bahwa Amerika dan Saudi tidak ingin Lebanon keluar dari krisis, sebab mereka berusaha mencegah Lebanon dari dialog dan konsensus. Apa yang terjadi dalam sidang parlemen untuk memilih presiden membuktikan bahwa intervensi kedutaan Amerika dan Saudi telah mengganggu proses pemilihan presiden sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam konstitusi,". Sheikh Qawouq juga menekankan, "Kami ingin memilih presiden yang bukan pegawai kedutaan asing,".(PH)