Transformasi Asia Barat, 13 November 2022

Transformasi di negara-negara Asia Barat pekan ini diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya, Qatar Tangkap Sejumlah Mata-Mata Israel.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Qatar Tolak Kerja Sama Telekomunikasi dengan Israel di Piala Dunia, Militer Lebanon Hancurkan Jaringan Teroris Daesh, PM Irak: Kematian Warga AS di Baghdad Mencurigakan, Rezim Al Saud Semakin Represif terhadap Oposisi, Ini Buktinya, Kuwait Serukan Pengawasan Fasilitas Nuklir Rezim Zionis di Bawah IAEA, Menteri Suriah: Iran Lindungi Negara-Negara Muslim dari Musuh, Ansarullah: Amerika Berambisi Jarah Kekayaan Nasional Yaman, Kuwait dan Oman Batalkan Partisipasi di Pameran Dirgantara Bahrain, Pemilu Legislatif Bahrain Digelar di Bawah Bayang-Bayang Boikot

Qatar Tangkap Sejumlah Mata-Mata Israel

Dinas intelijen Qatar, sekitar tiga bulan lalu menangkap delapan mantan perwira Angkatan Laut India, yang diduga sebagai mata-mata Rezim Zionis Israel.

Situs berita Al Watan, Kamis (10/11/2022) melaporkan, delapan mantan perwira AL India tersebut bekerja untuk sebuah perusahaan swasta di Qatar, Dahra Global Technologies and Consultancy, dan memberikan pelatihan serta pelayanan seperti logistik, reparasi dan pemeliharaan peralatan kepada Angkatan Laut Qatar.

Menurut situs tersebut, sampai saat ini belum jelas tuduhan-tuduhan sebenarnya yang disampaikan kepada delapan orang itu, akan tetapi sejumlah laporan yang bocor mengungkapkan bahwa mereka menjadi mata-mata Israel.

Ditambahkannya, pada bulan September 2022, otoritas Qatar, memberikan izin kepada delapan orang yang ditangkap itu untuk melakukan kontak telepon dengan keluarganya di India.

Delapan mantan perwira Angkatan Laut India tersebut sudah bekerja untuk Dahra Global Technologies and Consultancy selama lima tahun.

Pemerintah India sendiri pada akhir Oktober lalu mengirim seorang pejabat tinggi ke Doha, untuk membantu pejabat Kedutaan Besar India, dalam membebaskan delapan warganya yang ditangkap Qatar.

Qatar Tolak Kerja Sama Telekomunikasi dengan Israel di Piala Dunia

Sumber media Rezim Zionis Israel mengabarkan, Qatar menolak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi Israel selama perhelatan Piala Dunia 2022 berlangsung.

Stasiun televisi Israel, KAN 11, Selasa (8/11/2022) melaporkan, sekitar 10-20 ribu Zionis yang bermaksud pergi ke Qatar untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022, 21 November-18 Desember 2022, terpaksa harus membeli kartu SIM Qatar.

Menteri Perhubungan Rezim Zionis, Yoaz Hendel dalam suratnya untuk Ketua Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, dan pejabat tinggi Persatuan Telekomunikasi Internasional, ITU meminta bantuan mereka terkait masalah ini, dan melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi Qatar.

Sebelumnya bagian penjualan tiket diskon untuk menonton Piala Dunia 2022 Qatar di situs resmi FIFA, menghapus nama Israel dari daftar anggota.

Militer Lebanon Hancurkan Jaringan Teroris Daesh

Sebuah sumber keamanan di Lebanon mengumumkan bahwa jaringan teroris Daesh berhasil dihancurkan di Tripoli dan pinggiran selatan Beirut.

Menurut kantor berita Sputnik, sebuah sumber keamanan di Lebanon hari Senin (7/11/2022) mengumumkan bahwa pasukan inegara itu berhasil melacak dan menghancurkan jaringan teroris yang berafiliasi dengan Daesh yang merencanakan aksi sabotase di Tripoli dan pinggiran selatan Beirut.

Sebelumnya, komando tentara Lebanon mengumumkan identifikasi dan penghancuran sel yang berafiliasi dengan kelompok teroris Daesh di kota Tripoli, yang terletak di utara Beirut.

Komando angkatan bersenjata Lebanon dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa anggota inti dari kelompok teroris ini menyiapkan senjata dan amunisi pribadi untuk melakukan operasi keamanan dengan menggunakan kondisi Lebanon yang buruk dan mencoba menarik orang lain untuk membantu mereka.

Sel teroris ini memulai aktivitasnya Juni lalu dengan melancarkan operasi pembunuhan terhadap asisten Ahmed Murad, pensiunan deputi pertama di daerah al-Metin, Tripoli pada 22 Agustus.

Belum lama ini, pasukan Direktorat Jenderal Keamanan Lebanon di Al Nabatieh mengidentifikasi dan menangkap elemen kelompok teroris Daesh yang sebelumnya aktif di Suriah dan memasuki Lebanon secara ilegal.(

PM Irak: Kematian Warga AS di Baghdad Mencurigakan

Perdana Menteri Irak menanggapi kematian seorang warga Amerika Serikat di Baghdad, dan menegaskan bahwa masalah keamanan adalah garis merah.

Mohammed Shia Al Sudani, Selasa (8/11/2022) dalam jumpa persnya mengatakan, "Waktu terjadinya insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan, keamanan adalah garis merah, dan orang-orang yang berusaha menguji pemerintah Irak dengan kasus keamanan lebih baik berhenti, pasalnya opsi ini sejak awal gagal."

Aparat keamanan Irak, hari Senin mengabarkan, seorang warga Amerika Serikat meninggal dunia di pusat kota Baghdad.

"Sekelompok orang bersenjata menembaki sebuah kendaraan di pusat Baghdad, sehingga menyebabkan penumpang kendaraan itu tewas," kata aparat keamanan Irak.

Di sisi lain, PM Irak juga menyinggung hubungan negaranya dengan Turki, menurutnya ada tiga masalah Irak dengan Turki, yaitu keamanan, ekonomi dan air. Neraca perdagangan Irak dan Turki, katanya, mencapai 20 miliar dolar.

Al Sudani menegaskan, masalah-masalah keamanan dengan Turki, harus diselesaikan, dan agresi Turki ke wilayah dan perbatasan Irak, harus dihentikan.

Rezim Al Saud Semakin Represif terhadap Oposisi, Ini Buktinya

Sebuah laporan hak asasi manusia mengungkapkan masifnya aksi represi rezim Al Saud terhadap oposisi di negaranya sendiri.

Arab Saudi adalah salah satu pelanggar utama hak asasi manusia di dunia. Rezim Al Saud menuduh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya dengan label teroris, dan memenjarakan, bahkan menjatuhkan eksekusi mati terhadap mereka tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Situs Arabi 21 hari Jumat (11/11/2022) melaporkan bahwa Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi yang mendapat dukungan politik dan media dari pemerintah Amerika dengan leluasa memberangus pihak oposisi dengan keheningan masyarakat internasional.

Menurut laporan ini, dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan rezim Saudi telah mengintensifkan hukuman terhadap puluhan tahanan politik dan mengeluarkan beberapa hukuman mati untuk tahanan politik, termasuk anak-anak dan remaja.

Keluarga para tahanan juga kehilangan hak-hak sipil yang paling sederhana dari penggunaan pusat kesehatan hingga jaminan sosial.

Pemerintah Saudi tidak memberikan akta kelahiran kepada anak-anak yang lahir setelah ayah mereka ditangkap.

Istri seorang pria yang dipenjara di pemerintah Arab Saudi harus menceraikan suaminya untuk mendapatkan kartu identitas bagi bayi atau anak-anaknya yang lain guna masuk sekolah.

Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa otoritas Saudi telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 15 tahanan politik, sehingga jumlah pengunjuk rasa yang menghadapi risiko eksekusi mati di negara ini telah meningkat menjadi 53 orang, dan delapan di antaranya adalah anak-anak.

Organisasi internasional dan hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch telah berulang kali mengkritik penindasan kebebasan berekspresi, eksekusi mati dan pemenjaraan aktivis hak asasi manusia dan jurnalis di Arab Saudi.

Kuwait Serukan Pengawasan Fasilitas Nuklir Rezim Zionis di Bawah IAEA

Kuwait kembali menuntut agar rezim Zionis bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah sistem perlindungan komprehensif Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pemerintah Kuwait dalam pernyataan yang disampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan komitmennya untuk menciptakan zona bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah berdasarkan resolusi Konferensi Tinjauan Perjanjian Proliferas tahun 2000 dan 2010.

Ahmed Salmin, anggota delegasi Kuwait di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan pernyataan negaranya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam peninjauan "Laporan Badan Energi Atom Internasional" pada Kamis malam, yang menekankan pentingnya pengawasan fasilitas nuklir rezim Zionis di bawah IAEA.

Sebanyak 152 negara di dunia sebelumnya menginginkan rezim Zionis bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir  (NPT).

Perjanjian NPT disiapkan pada 1 Juli 1968, dan 61 negara menandatanganinya. Ketika ini, sebanyak 186 negara di dunia menjadi anggota perjanjian ini. Rezim Zionis, Kuba, India dan Pakistan bukan anggota dari perjanjian ini. Korea Utara juga menarik diri dari perjanjian ini beberapa tahun lalu.

Menteri Suriah: Iran Lindungi Negara-Negara Muslim dari Musuh

Menteri Wakaf Suriah mengatakan, Republik Islam Iran selalu berupaya mewujudkan persatuan di antara negara-negara Muslim, dan berusaha melindungi negara-negara Muslim di hadapan musuh.

Mohammed Abdul Sattar, Rabu (9/11/2022) dalam pertemuan dengan Sekjen Forum Pendekatan Antar-mazhab Islam, Hujatulislam Hamid Shahriari di Damaskus, berterimakasih atas kerja forum ini dalam menciptakan persatuan di antara negara Muslim, dan menganggap seluruh Muslim bersaudara.

Di sisi lain, Sekjen Forum Pendekatan Antar-mazhab Islam dalam pertemuan ini mendesak peningkatan kerja sama antara ulama Iran dan Suriah.

"Para ulama perlawanan negara-negara Muslim yang terpisah dari gerakan Takfiri bisa menghadiri pertemuan ini, dan menyampaikan pandangan serta pendapat mereka," imbuhnya.

Pada saat yang sama Hujatulislam Shahriari juga menegaskan bahwa di Republik Islam Iran seluruh pengikut mazhab Islam hidup dengan damai.

Ia menegaskan, "Republik Islam Iran membuktikan bahwa orang-orang Syiah dan Sunni dapat hidup berdampingan secara damai."

Ansarullah: Amerika Berambisi Jarah Kekayaan Nasional Yaman

Gerakan Ansarullah Yaman menyatakan bahwa Amerika dan Inggris sedang mencari akses ke sumber daya minyak dan kekayaan alam Yaman lainnya serta menciptakan babak baru ketegangan dan kerusuhan di Yaman.

Beberapa delegasi militer dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan perjalanan ke Yaman minggu ini.

Ali Al-Qahoum, Anggota Biro Politik Ansarullah Yaman mengatakan bahwa beberapa delegasi militer Amerika memasuki wilayah Yaman pekan ini.

"Tampaknya, dan Amerika Serikat bersama Inggris sedang mempersiapkan babak baru ketegangan di Yaman," kata Al Qahoum.

Sebelumnya, sumber-sumber lokal melaporkan beberapa hari yang lalu sebuah tim militer Amerika memasuki provinsi Hadhramaut yang kaya minyak di Yaman selama sepekan terakhir.

Hossein Al-Bukhaiti, anggota Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, juga mengatakan, “Amerika telah menjarah minyak Suriah selama bertahun-tahun dan ingin melakukan hal yang sama di Yaman,”.

Tujuan Washington adalah untuk membiayai perang di negara ini dengan mencuri dan menjual minyak Yaman.

Sementara itu, pegawai sektor publik di Yaman belum menerima gaji mereka setelah hampir lima tahun, karena Amerika Serikat, dengan kerja sama dan dukungan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memindahkan kantor pusat Bank Sentral Yaman dari Sana'a. ke kota Aden.

Kuwait dan Oman Batalkan Partisipasi di Pameran Dirgantara Bahrain

Perusahaan Kuwait dan Oman menarik diri dari partisipasi dalam Pameran Dirgantara Internasional Bahrain, karena partisipasi rezim Zionis.

Pameran Penerbangan Internasional Bahrain dijadwalkan akan dimulai pada 9 November.

Perusahaan dirgantara Al-Salam dari Oman hari Sabtu (5/11/2022) menarik diri dari partisipasi dalam pameran ini, karena kehadiran perusahaan-perusahaan Zionis, dan perusahaan Bait Al-Tamwil dari Kuwait juga meminta untuk menghapus namanya dari daftar sponsor pameran ini..

Kelompok yang dikenal dengan nama "Oman menentang normalisasi" menulis dilaman Twitter-nya, “Setelah penarikan perusahaan Oman, nama Kesultanan Oman dihapus dari situs web Pameran Dirgantara Bahrain,”.

Kelompok hak asasi manusia juga mengutuk kehadiran perusahaan militer dan keamanan rezim Zionis di pameran Bahrain.

Dalam hal ini, kelompok yang dikenal sebagai "Koalisi Teluk Melawan Normalisasi" mengumumkan kehadiran empat perusahaan Israel di Pameran Dirgantara Bahrain dan menambahkan, "Perusahaan-perusahaan ini adalah produsen pesawat tempur dan senjata yang digunakan tentara rezim Zionis untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan membunuh orang-orang Palestina di Gaza”.

Orang-orang Bahrain yang menentang normalisasi juga memuji tindakan perusahaan Oman serta Kuwait, dan meminta peserta lain untuk menahan diri dengan tidak berpartisipasi dalam pameran dirgantara Bahrain.

Perjanjian normalisasi hubungan antara Bahrain dan rezim Zionis ditandatangani dengan mediasi mantan Presiden AS Donald Trump. Kemudian, negara Arab di Teluk Persia ini meresmikan hubungan rahasianya yang telah trejalin selama bertahun-tahun dengan rezim Zionis.

Pemilu Legislatif Bahrain Digelar di Bawah Bayang-Bayang Boikot

Pemilihan umum legaslatif dan dewan kota di Bahrain dimulai hari ini di bawah bayang-bayang boikot dari berbagai kalangan rakyat negara ini.

Pemilu yang dianggap formalitas semata oleh sebagian rakyat, partai, dan kelompok oposisi Bahrain, menghadirkan 433 kandidat yang memperebutkan 40 kursi parlemen.

Selain itu, sebanyak 173 kandidat bersaing memperebutkan 30 kursi dewan kota.

Pemilihan umum legislatif ini diadakan di 55 tempat pemungutan suara.

Menurut surat kabar Al-Khaleej milik pemerintah Bahrain, 11 komunitas lokal dan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional memantau pemilihan ini melalui 449 pemantau.

Sementara itu partai dan komunitas oposisi telah dibubarkan oleh pemerintah Bahrain jauh sebelum digelar pemilu ini.

Organisasi dan lembaga hak asasi manusia independen telah berulang kali melaporkan dan mengutuk penindasan pemerintah Bahrain terhadap rakyat dan pemimpin oposisi negara ini.

Ayatullah Sheikh Isa Qassem, Pemimpin Syiah Bahrain dalam pesan yang disiarkan televisi kepada rakyat Bahrain hari Jumat (11/11/2022) mengatakan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan ini adalah pengkhianatan.

Sebelumnya ulama terkemuka Bahrain ini menekankan perlunya memboikot pemilu parlemen dan dewan kota di Bahrain dan mengatakan bahwa pemilu formalitas semacam itu akan mengarah pada pembentukan parlemen berdasarkan kehendak Al Khalifa.